Reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta, Sabtu (2/12/2017) hari ini, diduga bermuatan politis. Kegiatan tersebut mengingatkan pada peristiwa tahun 2016 lalu, pada tanggal yang sama, ketika ribuan orang berkumpul mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kini, Ahok sedang menjalani hukuman atas perkara penistaan agama. Lantas mengapa harus ada ‘Reuni 212’ meski Ahok sudah dipenjara? Karena itulah, beberapa pihak menilai jika Reuni 212 sebagai gerakan politik menjelang Pilkada Serentak 2018 serta Pilpres 2019. Benarkah?
--------
Laporan : Joko Sutrisno – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud
--------
Sejumlah peserta tampak sudah mulai berdatangan untuk meramaikan reuni 212 yang dipusatkan di Lapangan Monas, hari ini. Panggung utama berukuran 7x3 yang akan digunakan para tokoh menyampaikan ceramahnya terlihat sudah mulai berdiri di sebelah barat laut dari Tugu Monas.
Selain itu, baliho bertuliskan Islam Cinta Damai, Islam Kerja Profesional, Islam Cinta Tanah Air, Islam Cinta Seni dan Kebudayaan juga terlihat sudah diposisikan di tempatnya masing-masing. "Bahagia melihat persatuan umat Islam. Apalagi yang datang ini kan dari berbagai daerah, bukan Jakarta saja," ujar Eko (22 tahun), salah satu peserta dari Jambi.
Pria yang berangkat bersama rombongannya dari Ciracas, Jakarta Timur ini mengatakan, reuni Aksi 212 sangat istimewa. Sebab, reuni dari aksi yang digelar setahun lalu itu dirasa bisa membangkitkan kembali semangat umat Islam untuk bisa bersatu.
Rangkaian reuni Alumni 212 ini sudah berlangsung dari 30 November hingga 2 Desember 2017. Reuni tersebut didahului dengan menggelar Kongres Alumni 212 di Wisma PHI, Jakarta Timur. Usai kongres, acara berikutnya adalah Maulid Agung dan Reuni Alumni 212 di Monas pada Sabtu ini, 2 Desember 2017. Dalam aksi tersebut, Imam FPI Habib Rizieq Shihab disebut akan hadir.
Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan reuni yang dilakukan para Alumni Aksi 212 adalah gerakan politik. Gerakan itu dianggap menjadi arena politik baru dan diprediksi akan terus berlanjut sejalan dengan agenda-agenda politik kenegaraan. “Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik,” ungkap Hendardi, Jumat (1/12) kemarin.
Hendardi mengatakan tujuan Alumni 212 menggelar reuni adalah untuk menguasai ruang publik guna menaikkan posisi tawar terhadap pemerintah saat ini. Menurut dia, gerakan itu juga tidak memiliki tujuan yang jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional.
Politisasi Identitas Agama
Hendardi menyayangkan gerakan politik yang dibangun alumni 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam. Menurut dia, banyak tokoh-tokoh Islam mainstream yang menganggap gerakan tersebut justru memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. “Populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama, juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya,” sebut Hendardi.
Hendardi memprediksi, gerakan 212 secara perlahan akan kehilangan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik atau menundukkan lawan-lawan politik.
Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, punya pendapat soal hal ini. Menurutnya, Reuni 212 tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Hal itu berbeda ketika Aksi 212 terjadi tahun 2016 lalu.
Menurut Abbas, Aksi 212 terjadi di momentum yang serba kebetulan. Sementara Reuni Alumni 212, baginya, mirip strategi politik tertentu. "Untuk target politik jangka panjang saya kira, Pilpres 2019," duga dia.
Reuni Alumni 212 juga berpeluang dimanfaatkan partai politik tertentu. Abbas secara lebih spesifik menyebut partai yang 'dekat' dengan kemunculan Aksi 212.
Saat Pilkada DKI 2017 mereka berada di posisi berlawanan dengan Ahok. Beberapa tokoh partai politik sendiri telah menyatakan akan turut menghadiri Reuni Alumni 212. Mereka, kata Abbas, memanfaatkan agenda itu untuk menjaga hubungan baik dengan peserta Aksi 212. Menurut dia langkah itu bisa jadi semacam investasi politik. Mereka ingin memperoleh dukungan dalam proses pemilu mendatang.
"Termasuk menjaga kekuatan politik baru di 2019. Itu dari kacamata parpol," ia memberikan analisis. Di sisi lain, tercipta semacam simbiosis. Gerakan 212 akan mendapat pembenaran. Mereka seolah mendapat sokongan legitimasi dari tokoh formal.
MUI Menolak
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menilai sangat mungkin kegiatan reuni alumni 212 pada 2 Desember 2017 mengandung unsur politik. Ma’ruf mempertanyakan tujuan reuni alumni 212 tersebut. "Masalahnya kan udah selesai. Kenapa dibangkit-bangkit lagi? Selesai," katanya saat ditemui di Monumen Nasional Jakarta, Jumat (1/12). "Sangat mungkin (ada unsur politik), karena ini dibangunkan lagi untuk apa? Masalah Ahok udah selesai. Berarti ada masalah lain yang ingin diusung, dibangun. Itu tak perlu, ya."
Hingga saat ini, Ma’ruf mengatakan pihaknya belum dihubungi para panitia reuni 212. "Ya, memang karena tidak komunikasi. Karena mungkin sudah tahu kalau saya tidak setuju jadi mereka enggak komunikasi," ujarnya.
KH Ma’ruf memastikan tidak akan menghadiri acara tersebut. "Oh tidak (hadir), pastilah," tandas kyai sepuh NU ini. Dia juga menilai acara seperti reuni yang digelar kelompok Alumni 212 itu akan melontarkan kritik tajam kepada pemerintah. "Itu sifatnya seperti orang bukan tausiah, tapi sifatnya lebih ke agitasi," lanjutnya menegaskan.
Editor : Redaksi