Dituding "Boneka" Setnov

Surat Setya Novanto (Setnov) yang menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR RI, bisa jadi boomerang. Ini bertolak belakang dengan keinginan mayoritas kader Partai Golkar untuk mengganti Setnov, baik dari Ketua Umum Partai melalui Munaslub maupun dari kursi Ketua DPR. Fakta berbicara, sedikitnya 50 dari 91 anggota Fraksi Partai Golkar di DPR menolak Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR. Di sisi lain, Setnov yang menjadi tersangka korupsi eKTP dan ditahan KPK, dinilai tidak memiliki wewenang menunjuk penggantinya di DPR. Apalagi, ia sudah non-aktif sebagai Ketum Partai Golkar. --------- Laporan : Tedjo Sumantri – Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud ---------- Penandatanganan itu digalang di ruang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Senin (11/12). Dalam dokumen yang beredar di kalangan wartawan, terlihat sudah 50 anggota yang teken penolakan. Di urutan pertama ada nama Sekretaris Fraksi partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada pula nama Bambang Soesatyo, Fadel Muhammad, Misbakhun, Ade Komarudin, Roem Kono Penolakan terhadap penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR juga diperlihatkan oleh surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wakil Ketua Fraksi Golkar Dito Ganinduto. Surat tersebut menolak adanya pergantian Ketua DPR dari Setya Novanto kepada Aziz Syamsuddin. "Ini sebagai bentuk inisiatif para anggota Fraksi Partai Golkar. Merasa prihatin atas penunjukan Aziz oleh Setya Novanto, tanpa melalui mekanisme internal partai," kata Wakil Sekretaris Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017). Sebelumnya, Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Fraksi Golkar dan pimpinan parlemen sebagai Ketua DPR. Dalam surat tersebut, ia juga menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun, surat tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar, tanpa sekretaris fraksi. Penunjukan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Manuver sejumlah anggota Partai Golkar itu akhirnya membuahkan hasil. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan menerima pengunduran diri Setya Novanto dari ketua DPR, namun menolak pengajuan Aziz Syamsuddin oleh Novanto untuk menggantikannya. Aziz menyebut nantinya posisi Ketua DPR akan dijabat Wakil Ketua DPR yang menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR. "Mulai hari ini (kemarin) kosong karena Pak Novanto sudah mengundurkan diri. Untuk Plt nanti pimpinan DPR yang akan merumuskan seperti apa," ujar Aziz usai mengikuti Rapat Bamus di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/12). Bamus, juga menyepakati menyerahkan sepenuhnya penunjukan ketua DPR ke Fraksi Golkar. Aziz angkat suara terkait dirinya yang ditunjuk langsung Novanto menjadi ketua DPR. Menurut Aziz, dirinya hanya mencoba mewujudkan kehendak rakyat terkait posisi ketua DPR. "Kita merespons baik dari permintaan dari MKD, dari masyarakat yang meminta Pak Setnov mundur sebagai ketua DPR. Nah beliau sudah mundur, kemudian surat sudah mulai dimasukkan per 8 Desember, kemudian juga beliau sudah menunjuk dalam kapasitasnya sebagai ketua umum," tutur Aziz. Golkar Tidak Solid Pengamat politik dari Point Indonesia Arif Nurul Imam menilai penolakan sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar terhadap Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR, menunjukkan Golkar tidak solid. "Jika penunjukan Aziz Syamsuddin jadi ketua DPR RI cuma bermodalkan surat rekomendasi Setnov, ya bisa jadi sosok Azis dipersepsikan bonekanya Setnov," ujar Imam. "Kalau mau solid, seharusnya memang dibahas dulu oleh pengurus Golkar serta faksi-faksinya, siapa yang mau diusung sebagai Ketua DPR RI. Jika begini, selain dituding sebagai boneka Setnov, juga akan menimbulkan polemik di internal Golkar. Jadi mekanisme partai harus dijalankan," lanjut dia. Jika dituruti, surat rekomendasi Setnov tersebut pun berpotensi menjadi penghalang bagi partai berlambang pohon beringin untuk mendapatkan suara pada tahun politik 2018 dan 2019. Oleh sebab itu, saat ini penting bagi Golkar untuk mengangkat sosok pengganti Novanto sebagai Ketua DPR RI yang dapat diterima publik dan terutama seluruh faksi yang ada di Partai Golkar sendiri. "Cari sosok yang jago berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan partai politik lainnya dan tak memiliki banyak musuh," ujar Imam. Hal sama dinyatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Menurut dia, Golkar masih dirundung masalah serius dengan adanya penolakan dari sejumlah anggota Fraksinya. "Dengan adanya penolakan dari anggota FPG DPR RI ini membuktikan bahwa Golkar masih dirundung masalah," ujar Ujang dikonfirmasi terpisah. Hal itu lantaran Setya Novanto sudah tidak menjabat sebagai ketua umum Golkar lagi. Selain itu, kewenangannya sudah diberikan kepada Plt Ketua Umum Idrus Marham. Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta ini menyebutkan bahwa tidak baik orang yang berada dalam tahanan, merekomendasikan seseorang untuk menjadi ketua DPR RI. "Tidak benar juga, karena mekanisme penentuan calon ketua DPR RI juga harus melalui pleno DPP Golkar," imbuhnya. Beruntung Bamus DPR RI membatalkan pelantikan Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR RI, Senin (11/12) kemarin. Pengembalian urusan ketua DPR RI ke internal Golkar, dinilai Ujang berarti pimpinan dan DPR RI masih waras. "Masih waras karena masih mendengar aspirasi dari anggota FPG DPR RI yang menolak Aziz jadi ketua DPR RI. Dan masih waras karena masih mendengar aspirasi rakyat," katanya.

Editor : Redaksi