SURABAYAPAGI.com - Calon Jamaan Umroh dan Haji Indonesia termasuk dari Jawa Timur beberapa bulan ini terpaksa antri dan klesotan di salah satu sudut BG Junction, Blauran, Surabaya. Mereka ‘dipaksa’ mengikuti aturan dari Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan test Biometrik sebagai syarat sebelum berangkat ibadah.
Kondisi itu diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Aminuddin usai melakukan test biometrik karena dalam waktu dekat akan melaksanakan umroh. Mantan Bupati Probolinggo ini ikut mengantri panjang bersama calon jamaah lain hingga berjam-jam. “Saya lihat disana, orang antri sampai kelesotan, karena alatnya Cuma satu dan di Jawa Timur hanya ada satu tempat di Surabaya dan Malang,” ungkap Hasan, Kamis (3/1/2018).
Lanjut Hasan, hal ini sangat tidak manusiawi. Karena Pemerintah Indonesia sudah mengikuti kemauan dari kedutaan Arab Saudi, namun alat biometriknya belum memadai. Padahal menurut keterangan petugas swasta penyedia alat tersebut, setiap hari antriannya mencapai 1500 orang. “Pantas saja, Amphuri (Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia) menolak diberlakukannya biometrik yang menggunakan standart Arab Saudi, karena sebenarnya Pemerintah kita juga sudah melakukannya ketika foto KTP,” paparnya.
Untuk itu, Hasan mendesak Kementerian Agama segera melakukan negoisasi ke kerajaan Arab saudi, untuk segera menyediakan peralatan rekam biometrik haji. Di mana, alat rekam sidik jari dan retina mata ditempatkan di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia.
Hasan mengungkapkan bahwa setiap orang membutuhkan waktu 15 menit untuk melakukan rekam biometrik. “Andaikan ini bukan urusan ibadah, Saya usulkan boikot saja. Biar Arab Saudi merasakan bagaimana dampak terhadap kebijakan itu, terutama pendapatannya ketika jamaah haji dan umroh dari Indonesia sepi,” tegasnya.
Hasan yang juga Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menemui Kerajaan Arab Saudi agar bersedia menempatkan alat perekam biometrik di semua kantor imigrasi. Hal ini untuk mengurangi terjadinya antrean panjang bagi calon jamaah. “Saya tidak bisa membayangkan begitu tersiksanya orang Islam yang akan umrah dan haji. Apalagi orangnya berasal dari pelosok. Idealnya semua Imigrasi harus ada alat biometrik,” ujarnya.
Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi harus benar-benar memperhatikan masalah ini. “Arab Saudi pasti paceklik di Mekkah dan Madinah. Kalau Indonesia tidak haji dan umroh. Karena estimasi umroh tiap tahun 1 juta dan haji 250 juta antara regular dan plus. Dan mayoritas jamaah Indonesia memakai hotel bintang lima,” pungkasnya.
Editor : Redaksi