SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Jawa Timur optimistis menurunkan kasus pasien positif Covid-19 dalam dua minggu ke depan.
Optimisme ini dikemukakan dr Arief Bakhtiar, SpP(K),FAPSR Dokter Spesialis Paru-Paru RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, dr Windhu Purnomo, Andri Arianto, MA akademisi FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono dan anggota Komisi D DPRD Surabaya dr. Akmarawita Kadir, M. Kes. Mereka dihubungi Surabaya Pagi, secara terpisah Kamis (25/6/2020) tentang target Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Jatim untuk menurunkan angka kasus positif pasien Covid-19 di Jawa Timur.
Baca juga: Khofifah, Minta Masyarakat tak Panik Virus "Superflu"
"Ini adalah sebuah instruksi atau perintah untuk Pemprov Jatim, jadi untuk itu harus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk besama-sama menjalankan instruksi tersebut," ujar Deni Wicaksono, kepada Surabaya Pagi, Kamis (25/6/2020).
Deni juga berharap jika pesan Presiden dijadikan perintah sekaligus tantangan bagi Pemprov Jatim. Dirinya pribadi optimis jika Jawa Timur mampu mencapai target tersebut.
"Harus optimis, jadikan ini sebagai perintah dan tantangan. Dengan cara memaksimalkan segala daya dan upaya yang selama ini belum berjalan optimal, saya yakin akan bisa," kata Deni.
Lebih rinci beberapa hal yang perlu dimaksimalkan menurut Deni diantaranya adalah mempertegas aturan protokol kesehatan, memastikan seluruh masyarakat disiplin dan mengoptimalkan anggaran untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan.
"Sudah tidak ada waktu lagi untuk berpolemik. Pemprov beserta Pemkot dan Pemkab seluruh Jawa Timur harus cepat merespon dan menanggapi perintah tersebut. Semuanya harus bersama-sama untuk mencapai target itu," tegasnya.
Deni juga berpesan kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, ketegasan pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan tersebut juga diperlukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih disiplin.
"Kuncinya adalah disiplin, karena disiplin adalah satu-satunya cara sebelum vaksin Covid-19 ditemukan. Jadi masyarakat harus disiplin itu adalah hal yang mutlak. Selain itu, pemerintah harus tegas dalam menjaga protokol kesehatan agar masyarakat lebih disiplin," pungkasnya.
Permintaan wajar
Sementara, dr Arief Bakhtiar, menilai permintaan Presiden merupakan hal yang wajar.
"Saya rasa permintaan bapak presiden merupakan permintaan yang normal apabila menghadapi suatu daerah yang memiliki tingkat penularan dan penyebaran yang tinggi seperti Jawa Timur. Dan tatanan normal yang baru memang sebaiknya harus diberlakukan setelah terjadi penurunan kurva penularan penyakit ini" ujar dr Arief Bachtiar, kepada Surabaya Pagi, Kamis (25/6/2020).
Dr. Arief berharap bila kesungguhan dalam penerapan aturan memiliki arti konsekuensi yang tegas dan harus diterima masyarakat ketika tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
"Dalam benak saya yang penting adalah kesungguhan dalam menerapkan aturan itu dalam artian adakah konsekuensi tegas yang diterima oleh masyarakat ketika mereka tidak menjalankan protokol dengan baik. Kalau aturan tidak berjalan dengan keras ya masyarakat akan cenderung mengabaikan dan ini memerlukan peran serta pemerintah kota maupun provinsi selaku stakeholder, kata Arief.
Belum konsisten
Sedangkan, Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, dr Windhu Purnomo mengatakan jika Jawa Timur mampu untuk menurunkan kasus pasien positif Covid-19 dalam dua minggu sesuai dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo.
"Bisa saja sebenarnya, keadaan Jawa Timur ini sudah baik jika dilihat dari Rate of Transmission (Rt) sejak tanggal 12 lalu sudah dibawah satu. Hanya perlu dikendalikan saja, karena masih belum konsisten selama 14 hari," ujar dr Windhu kepada Surabaya Pagi, Kamis (25/6/2020).
dr Windhu secara pribadi juga menyampaikan keoptimisannya dengan target tersebut. Sekarang hanya tinggal mengendalikan perilaku masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan.
"Secara pribadi jujur saya optimis, secara angka ini sebenarnya sudah cukup baik. Yang penting sekarang hanya bagaimana caranya mengendalikan perilaku masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan," kata dr Windhu.
Baca juga: Pemkot Surabaya Lakukan Skrining Kesehatan sebagai Langkah Antisipasi Super Flu
Namun dr Windhu juga mengatakan keberhasilan tersebut tidak hanya dilihat melalui aspek Rt saja. Tetapi angka kematian yang harus rendah juga perlu diperhatikan. Selain itu, peningkatan kapasitas bed di rumah sakit dan tetap melakukan tes masif juga menjadi aspek penting dalam mencapai keberhasilan tersebut.
Dirinya juga menambahkan jika peran kota Surabaya yang memiliki jumlah pasien positif lebih dari setengah jumlah pasien positif di Jawa Timur, mempunyai peran penting dalam keberhasilan mencapai target tersebut.
"Peran Surabaya disini sangat penting. Jika saja dalam Perwalinya ditambah sanksi tegas dan berhasil ditegakkan, maka itu akan mempunyai dampak yang signifikan. Karena dengan itu masyarakat menjadi takut dan menjadi patuh," jelasnya.
dr Windhu juga berpesan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Termasuk pusat keramaian seperti pasar hingga pusat perbelanjaan harus memfasilitasi agar protokol kesehatan tersebut bisa dijalankan.
"Sudah berkali-kali saya berpesan agar patuhi lah protokol kesehatan. Jika terpaksa ke luar rumah, harus pakai masker dan rajin cuci tangan. Semua itu harus tetap dilakukan agar keinginan kita semua, termasuk Pak Jokowi bisa tercapai," pungkasnya.
New Normal Belum Siap
Sedangkan, dr. Akmarawita Kadir., M.Kes menyikapi terkait dengan R0 dan Rt, untuk menerapkan kebijkan tatanan normal baru. Presiden Joko Widodo mengatakan penerapan new normal akan dilakukan kalau kedua angka itu rendah.
"Mengenai hal ini, memang itu salah satu indikator yang telah direkomendasikan oleh WHO. Ro (reproduksi dasar) intinya memperkirakan jumlah rata-rata orang yang bisa terinfeksi wabah virus dari satu orang yang sudah positif. Sedangkan, Rt (reprofuksi efektif) adalah jumlah rata-rata orang yang bisa terinfeksi dari satu pasien positif usai adanya intervensi. Kalau angkanya rendah misal Ro di bawah 1 maka memang bisa dilakukan penerapan new normal. Tetapi persiapan-persiapan ke arah new normal sudah harus digalakan oleh Pemkot Surabaya, kan sudah ada kampung tangguh dan kampung wani, melalui kampung tangguh dan kampung wani ini kita bisa mensosialisasikan new normal ini,” ungkapnya kepada Tim Surabaya Pagi.
Menurut politisi Golkar ini masyarakat harus terus mentaati aturan-aturan protokol kesehatan, jangan sampai dilonggarkan. Pemerintah Kota melalui tim gugus tugasnya harus tetap fokus, terutama saat pasca PSBB ini. “Masyarakat juga harus taat dan patuh, jangan sampai menganggap remah dan acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan. Pemkot juga harus memberikan fasilitasi kepada kampung tangguh, fasilitasi ini bisa berupa anggaran biaya atau peralatan / perlengkapan protokol kesehatan. Sehingga persiapan new normal dengan menggunakan protokol kesehatan di segala sendi-sendi kehidupan bisa tersosialisasi dengan baik. Saya juga mengingatkan tatanan normal baru atau new normal apabila nanti dilaksanakan di surabaya hasilnya harus linier dan mampu menekan angka Ro dan Rt, kalau itu berhasil, maka tandanya new normal yang dilaksanakan sangat baik" jelasnya.
Baca juga: Rapat Pleno Pemprov Jatim, Khofifah Evaluasi Kinerja 2025 dan Siapkan Arah Pembangunan 2026
Akmarawita mengingatkan bila target 2 minggu ini harus Ro dan Rt nya turun. “Memang harus menurut saya, karena pada prinsipnya persiapan new normal ini sudah masuk pada masyarakat di tingkat RT dan RW. Jadi harus turun dalam 2 minggu ini, itulah sebabnya pemkot melalui tim gugus tugasnya harus benar-benar mengontrol seluruh warganya melalui kampung tangguh dan kampung wani nya" pungkasnya.
Managemen standar
Hal serupa juga disampaikan oleh Andri Arianto, MA, akademisi FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ia menjelaskan Bahwa sebetulnya Presiden menekankan dua hal yang pas, antara kesehatan dan ekonomi. Kemudian Presiden menekankan kordinasi terutama di wilayah Surabaya Raya dan menekankan lagi bahwa itu memiliki management yang standart.
"Presiden menekankan R0 dan Rt (penularan sebelum intervensi) menurut saya ini pesan saja untuk 14 hari kedepan. Bukan sesuatu darurat, yang darurat adalah management setara itu tadi. R0 kan potensi penularannya, tentunya akibat banyak faktor, terutama pada prilaku masyarakat yang abai (tidak menggunakan masker dan physical distancing), kemudian untuk R-efektif atau Rt itukan angkanya setelah di intervensi oleh Pemerintah, baik lewat PSBB atau yang lain ada penurunan atau tidak. Menurut saya itu himbauan saja sebelum melaksanakan next step. Presiden jelas memberikan sesuatu yang normatif untuk menghentikan polemik dan sangat bagus. Seolah-olah ini menjadi polemik besar padahal ini tidak ada. Penanganan management setara dan seimbang. Presiden memastikan protokol kesehatan berlangsung, bebannya kepada semua warga negara" jelasnya.
Menurut Andri, Presiden hanya menekankan terkait dengan tingginya angka di Jawa Timur, dan kemudian masa 14 hari kedepan merupakan masa untuk mengoptimalkan management bersama. Sebab Surabaya telah melakukan test massal yang terkesan memiliki kasus tertinggi.
Andri menambahkan bila pidato Presiden juga mengingatkan untuk tidak terlalu terburu menyongsong new normal, perlu ada tahapan yang penting dengan pelaksanaan protokol kesehatan.
"Lah ini juga harus setara management, tidak hanya untuk kota Surabaya tetapi juga untuk seluruh masyarakat dan protokol kesehatan harus diperhatikan. Saya kira Surabaya sudah merespon dengan Perwali itu, pelaksanaan kita amati bersama, bila ada kekurangan itu hal yang wajar. Nanti kita perbaiki bersama karena ini beban bersama, Presiden hanya mengingatkan kembali, menghimbau bahwa ini kepentingan bersama. Surabaya secara normatif sudah memenuhi semua, tinggal bagaimana kita membangun itu. Hasilnya kita lihat 14 hari kedepan" imbuhnya.
Andri melanjutkan bila Presiden tidak membicarakan intervensi dalam bentuk PSBB atau lockdown, yang menjadi titik berat selama ini bukanlah Surabaya mau PSBB lagi atau apa yang akhirnya akan jadi polemik.
"Jadi gubernur tidak punya alasan untuk meminta surabaya melakukan PSBB lagi, yang ditekankan lagi adalah management sistem kesehatan untuk menghadapi kedepannya itu, terutama terhadap resiko penularan kelompok rentan. Jadi presiden tidak menekankan pembahasan PSBB, saya kira polemik harus dihentikan dan gubernur tidak membicarakan itu lagi di Surabaya. Supaya masyarakat berkonsentrasi pada protokol kesehatan" pungkasnya. adt/byt/rm
Editor : Moch Ilham