SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sebagai bentuk komitmen interpersonal collaboration yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam hal perlindungan anak, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) segera direalisasikan pada Januari awal tahun depan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Pemprov Jatim, Andriyanto, saat berbicara dalam webinar media tentang APSAI dan Peran Penting Kesejahteraan Anak Secara Integrasi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung didukung oleh UNICEF Indonesia mengatakan, semua harus berbicara tentang interpersonal Collaboration karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri.
Sehingga semua stakeholder harus dipadukan menjadi satu kolaborasi besar.
“Ini yang kami inginkan di Jatim, adanya akselerasi atau percepatan. Kami tidak mau lagi hanya sekedar bicara saja, tetapi harus diimplementasikan" katanya.
"Bangunan gagasan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, tinggal bagaimana mengaplikasikannya saja. Sektor swasta harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah,” ujar Kepala Dinas P3AK Jawa Timur, Andriyanto, Surabaya, Minggu, 20 Desember 2020.
Andriyanto sangat mengapresiasi keberadaan APSAI yang dinilainya tetap mampu menjaga sikap independensinya. Ia meminta kepada APSAI agar segera dibentuk di Jatim, sehingga bisa membentuk APSAI di tingkat kabupaten maupun kota.
“Ini juga menjadi best practice dari LPA Tulungagung untuk bagaimana caranya membentuk APSAI di Jatim. Dengan ini ke depan kami juga ingin bisa memberikan apresiasi ke kabupaten kota berdasarkan indikator atau kluster kabupaten dan kota layak anak,” lanjut Andriyanto.
"Bahwa sepanjang tahun ini ada sekitar 1.870-an kasus kekerasan anak yang tercatat di Jawa Timur, dimana sekitar 40 persennya ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Ini yang perlu kerjasama semua pihak untuk mengatasinya" kata Kepala Dinas P3AK Jawa Timur.
Apa yang diungkapkan Kepala Dinas P3AK Jawa Timur ini mendapat respon positif dari Ketua APSAI Pusat Luhur Budijarso.
Menurutnya, meskipun saat ini APSAI telah memiliki 1.200 an anggota dan tersebar di 40 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, namun ini masih belum cukup menjadi penopang.
“Ini masih langkah kecil, karena ke depan akan masih banyak tantangan. Tantangannya ada empat, yaitu terkait paradigma perusahaan, perluasan isu, lalu keterjangkauan dan yang keempat adalah keterbukaan,” kata Luhur Budijarso.
Baca juga: Puasa Pertama, Gubernur Khofifah Sidak Sembako Pasar Larangan Sidoarjo Harga Dinamis
Meskipun mengaku belum memiliki data berdasarkan survei khusus, namun Luhur memperkirakan jumlah perusahaan di Indonesia yang sadar, menghormati serta memenuhi hak-hak anak dalam rantai kegiatan usahanya, jumlahnya tidak lebih dari 5 persen.
“Saat ini saja ada lebih dari 120 juta tenaga kerja yang semuanya memberi pengasuhan kepada anak-anaknya. Bagaimana isu sederhana ini mampu ditangkap oleh perusahaan, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan, produk hingga program yang pro anak dan memberi pengaruh positif kepada lini usahanya,” jelas Luhur.
Luhur mencontohkan, sebuah perusahaan bus yang awalnya enggan bergabung dengan APSAI namun kemudian mereka berterima kasih karena akhirnya mampu menerapkan pada produksi bus yang diklaim ramah anak.
Perusahaan tersebut akhirnya memperoleh pesanan untuk memenuhi moda angkutan umum yang ramah anak.
Ada pula yang lantas perusahaan tersebut memenuhi hak-hak anak dengan cara membangun ruang laktasi, ruang penitipan anak, pengasuhan anak, hingga menyediakan pendampingan parenting kepada karyawannya.
Baca juga: Sambut Ramadan, Pemprov Jatim dan Baznas Salurkan Bantuan RTLH dan Beasiswa
Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto, memandang rencana pemerintah Jawa Timur ini sebagai sesuatu yang patut disambut baik.
“Sinergi antara pengusaha dan pekerja ini sangat strategis. Ini yang harus dikomunikasikan. Sehingga keberadaan APSAI memang harus terus digaungkan dan dikenalkan" lanjutnya.
"KADIN Jawa Timur siap untuk bergandengan tangan dengan APSAI dalam rangka mengenalkan dan mengimplementasikan hak-hak anak di setiap perusahaan,” kata Adik Dwi Putranto.
Dalam rangka menjaga hak-hak anak ini, Adik juga mengingatkan pemerintah daerah Jawa Timur khususnya, agar turut mengawasi secara ketat industri pariwisata di Jawa Timur dari ancaman kasus seks anak di industri pariwisata.
“Jika sudah declare daerah wisata ramah anak, maka jangan sekali-sekali sampai kecolongan ditemukan kasus terkait seks anak di industri pariwisata di daerah tersebut. Ini karena akan banyak wisatawan yang datang membawa keluarga mereka berwisata kesana,” kata Adik mengingatkan. Jul
Editor : Moch Ilham