SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut praktik korupsi membuat sebuah negara berkembang sulit naik kelas menjadi negara maju atau high income country. Sehinggga negara akan terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah alias middle income trap.
Menurut Sri Mulyani, middle income trap tak hanya mencakup persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan ekonomi yang menciptakan kemamakmuran, tapi juga persoalan praktik korupsi.
Baca juga: KPK Ungkap Kelihaian Petinggi Bea Cukai Sembunyikan Aset Korupsi
"Salah satu elemen paling penting middle incone trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut. Sehingga setiap kali maju, efek erosi dari korupsi menggerogoti setiap upaya kemajuannya," kata Sri Mulyani dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu 2022, Selasa (13/12/2022).
Korupsi semakin memperparah suatu negara terperangkap dalam status middle income trap karena memberi beban lebih, kata dia, selain masalah terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan tindakan korupsi akan selalu menggerogoti setiap upaya kemajuan yang sudah dicapai oleh suatu negara sehingga negara tersebut sangat sulit untuk menjadi maju dan lebih baik.
Selain itu, lanjutnya, korupsi juga menciptakan kesenjangan yakni adanya sekelompok orang super kaya menguasai politik dan ekonomi, hingga menetapkan kebijakan dari sisi sosial padahal mayoritas masyarakat di sekitarnya banyak yang menghadapi kemiskinan.
Baca juga: Yaqut Praperadilan KPK, Disenyumi Lembaga Antirasuah
"Ada sekelompok yang sangat super kaya dan itu biasanya menguasai politik ekonomi dan menetapkan berbagai hal dari sisi sosial, namun mayoritas masyarakat banyak yang menghadapi kemiskinan," ujarnya.
Usai mengunjungi lebih dari 100 negara di dunia dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani mengatakan dirinya mendapat perspektif mengenai tata kelola, korupsi dan institusional arrengement yang memang sangat menentukan kemajuan suatu negara.
Menurutnya, jika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi.
Baca juga: Permainan Jalur Merah di BC, Getarkan Menteri UMKM
Maka dari ini Sri Mulyani menegaskan gerakan anti korupsi harus terus digencarkan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, agar kesejahteraan masyarakat yang adil dapat terwujud.
“Kita sebenarnya dalam perang menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap,” pungkasnya. jk
Editor : Redaksi