Kuasa Hukum 2 Rekanan Kirim Surat ke Perumda Delta Tirta Harus Bayar Tagihan Rp1,4 M Sesuai Perintah Hakim Kasasi MA

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Kasus penolakan pembayaran proyek pengadaan pipa di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo kembali mencuat. Alih-alih menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada rekanan, perusahaan milik pemerintah daerah tersebut tetap tidak mau melunasi tagihan pembayaran yang diajukan dua rekanan. 

Dua perusahaan rekanan, yakni PT Total Abadi Solusindo dan CV Pinanggih, mengaku hingga kini belum menerima pembayaran atas pengiriman pipa yang telah dilakukan sesuai pesanan Perumda Delta Tirta dengan nilai mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Rinciannya CV Pinanggih Rp 1,216 miliar lebih dan PT Total Abadi Solusindo Rp 188 juta. 

Merasa haknya diabaikan, kedua vendor menunjuk Biro Bantuan Hukum (BBH) Damar Indonesia untuk memperjuangkan penyelesaian perkara tersebut. Kuasa hukum kedua perusahaan, Dimas Yemahura Alfarauq, SH, menilai sikap Perumda Delta Tirta tidak mencerminkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban kepada rekanan.

"Klien kami telah memenuhi kewajibannya dengan mengirimkan pipa sesuai spesifikasi dan pesanan. Invoice juga telah disampaikan kepada pihak Perumda Delta Tirta. Namun yang terjadi justru sebaliknya, klien kami tak dibayar bahkan digugat ke Pengadilan," ujar Dimas, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut semakin janggal lantaran dalam administrasi perusahaan daerah itu, tagihan yang masih dipersengketakan disebut telah dicatat sebagai hutang yang dihapus.

"Bagaimana mungkin barang sudah diterima, invoice sudah disampaikan, tetapi pembayaran tidak dilakukan. Bahkan dalam catatan administrasi disebut sebagai hutang yang dihapus. Ini yang menjadi pertanyaan besar, sangat ironis perusahaan milik pemda sangat tidak profesional," tegasnya.

Dimas mengungkapkan, bahwa upaya hukum yang dilakukan Perumda Delta Tirta terhadap kliennya ditolak oleh hakim pada tingkat PN dan banding bahkan telah ditempuh hingga tingkat kasasi juga ditolak. Alasan hakim menolak gugatan karena Perumda Delta Tirta melanggar hukum dan melawan hukum dan vonisnya harus membayar semua tagihan klien saya. "Namun hingga saat ini pihak Perumda Delta Tirta tetap belum menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada kliennya, " papar Dimas.

Sebagai kuasa hukum, pihaknya akan terus mengawal perkara tersebut sampai tuntas. Bahkan, surat permintaan pembayaran telah dilayangkan kepada Perumda Delta Tirta dengan tenggat waktu tujuh hari untuk memberikan respons.

"Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada Perumda Delta Tirta. Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan, " tandas Dimas.

Ia juga berharap direksi baru Perumda Delta Tirta yang nantinya terpilih dapat bersikap profesional dan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para vendor yang telah memenuhi kontrak pengadaan. "Kami juga menghimbau pada vendor yang lain jika mengalami nasib seperti klien saya, silakan menghubungi kami dan kami siap membantu dan mengawal hingga tuntas, " harap Dimas. 

Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan komitmen Perumda Delta Tirta terhadap para rekanannya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Perumda Delta Tirta Sidoarjo terkait alasan belum dilakukannya pembayaran terhadap vendor tersebut. Hk

Berita Terbaru

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memiliki program baru berupa kunjungan edukasi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini…

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral…

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan diwarnai aksi penurunan foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah disepakati 43…

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kota Mojokerto meraih nilai tertinggi di antara pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Timur dalam Penilaian Kinerja Pencegahan dan P…

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM-MALANG — Anggota DPRD Jawa Timur, Aufa Zhafiri, berkomitmen memperjuangkan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para pendidik di w…

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM - Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengajak warga tidak tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang terus berulang di…