Beredar Kabar, Pj Bupati Bangkalan, akan Dijabat Militer Aktif Brigjend TNI Marinir Guslin Asdap. Lainnya akan Diisi Sipil
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Provinsi Jawa Timur sebagai sebagai pemilik kabupaten/kota terbanyak dibanding Provinsi lain di Indonesia ternyata punya dinamika tersendiri. Tak terkecuali ketika menjelang pemilihan umum serentak 2024. Pasalnya, di dalamnya bakal ada kekosongan kepala daerah di 18 kabupaten/kota di Jawa Timur, mulai bulan depan. Riuh ramai rebutan jabatan bupati ‘tanpa Pilkada' ini pun tidak terbendung.
Sampai-sampai, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mumet alias sempat dikuras waktunya untuk memikirkan siapa saja kandidat calon penjabat (Pj) Bupati/Walikota yang mulai kosong.
“Nama-nama usulan dari Gubernur dikirim last minutes tanggal 9 Agustus kemarin, sebelum jam 24.00,” ujar sumber di internal Pemprov Jatim yang meminta namanya tidak dikorankan, kepada Surabaya Pagi, Jumat (11/8/2023).
Hal itu pertanda tidak mudahnya Gubernur menentukan serta mengkolaborasikan kepentingan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota dalam urusan penentukan Pj Bupati/Walikota.
Diawali tanggal 24 September mendarang ada 13 bupati/walikota yang habis masa jabatannya. Disusul 5 Kabupaten/kota beberapa hari kemudian. Tentu saja hal ini wajib dipikirkan Gubernur agar tidak ketinggalan dalam ikut menentukan siapa Pj kepala daerah yang bakal menjabat sampai tahun 2025 itu.
“Semua pasti punya kepentingan politik, karena penentuan Pj ini berkaitan dengan pemilu legislatif, pemilu presiden sampai dengan pemilu gubernur 2024 nanti,” ujar sumber ini.
“Pejabat yang diusulkan juga punya kepentingan bisa lolos, ini kan momentum jadi Bupati tanpa ikut Pemilu, jelas banyak yang rebutan,” lanjutnya serius.
Polemik Dua Kabupaten
Buktinya, lanjut sumber ini, ada dua kabupaten yang penentuan Pj Bupati nya cukup ramai jadi pembahasan. Saling rebutan bahkan ada drama tolak-menolak. Baik itu di lingkaran pemprov Jatim maupun di internal Kabupaten setempat.
Kejadian itu adalah penentuan calon Pj Bupati Bojonegoro. Kabarnya Bupati Ana Muawanah punya jago sendiri. Begitu juga Gubernur Khofifah, juga punya jago kuat.
“Bupati menyiapkan Dandim Bojonegoro sebagai calon, sedangkan Bu Gubernur juga punya calon sendiri, infonya Kepala Dinas Perikanan Kelautan Jatim,” ungkap sumber ini.
Hal tersebut klop dengan kondisi situasi di lapangan. Dalam usulan resmi DPRD Bojonegoro yang dikirim ke Menteri Dalam Negeri, terdapat nama Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Arm Arif Yudho Purwanto.
Dua nama lain yang diusulkan DPRD Bojonegoro ada juga nama Nurul Azizah Sekda Kabupaten Bojonegoro dan Ahmad Nanang Wibowo Kabag Bin Ops Nal Polda Kalbar. Fraksi Partai Demokrat DPRD Bojonegoro yang awalnya ikut mengusulkan, belakangan menyebut nama Dandim belum memenuhi syarat.
Perbedaan Usulan Nama
Baca juga: Kupluk DuwurTKSK Jabon Mendapat Apresiasi Gubernur Jatim
Sedangkan usulan Gubernur Khofifah, beda total. Tak ada nama serupa dengan usulan DPRD Bojonegoro itu. Dalam surat yang dikirim ke Mendagri tiga nama yang diusulkan adalah Isa Anshori Kadis Kelautan Perikanan Jatim, Andromeda Qomariah Kadis Koperasi UMKM dan Agung Subagyo Kepala Bakorwil Bojonegoro. “Usulan bupati dan usulan gubernur tidak ada satupun nama yang sama,” sebutnya.
Daerah lain yang juga ramai adalah Pj Bupati Jombang. Namun bedanya disini, Gubernur Khofifah pilih ikut apa maunya Bupati Jombang yang saat ini dijabat Hj Munjidah Wahab. Tiga nama yang diusulkan DPRD Jombang maupun Gubernur Jatim ke Mendagri tidak ada yang berbeda.
Yakni Akhmad Jazuli Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim, Andik Fadjar Tjahjono Sekretaris DPRD Jatim dan Yanuar Rachmadi Kepala Biro Umum Pemprov Jatim.
“Isu awalnya Gubernur ingin Pak Andik Fadjar, tapi Bu Munjidah minta supaya Akhmad Jazuli saja. Sehingga dalam surat Gubernur ke mendagri nama Akhmad Jazuli ditaruh nomer satu,” ungkap sumber ini.
Pj dari Prajurit TNI Aktif
Sementara itu, beberapa daerah lainnya pun sudah santer nama calon kuat yang bakal menjabat Pj Bupati/wali kota. Diantaranya yang sudah muncul di kalangan pejabat Pemprov dan DPRD Jatim adalah nama Wali Kota Malang akan diberikan kepada Iwan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim.
Kemudian Pj Bupati Probolinggo adalah Ugas Irwanto Sekda Kab Probolinggo. Pj Bupati Bangkalan Brigjend TNI Marinir Guslin Asdep Korwasnas Kemenpolhukam. Pj Bupati Tulungagung Ali Kuncoro sekarang Kepala Dinas Pemuda dan Olarahraga Jatim.
Pj Bupati Pasuruan Nurkholis Kepala Dinas ESDM. Pj Bupati Magetan Eddy Supriyanto Kepala Bakesbangpol Jatim. Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni sekarang Kepala BKD Jatim. Pj Bupati Madiun Benny Sampirwanto sekarang Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim.
Baca juga: Puasa Pertama, Gubernur Khofifah Sidak Sembako Pasar Larangan Sidoarjo Harga Dinamis
Sekda Bantah Kepentingan Politik
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menepis adanya kepentingan politik dalam penentuan Pj Bupati Walikota yang diusulkan Gubernur Jatim.
Pasalnya usulan nama nama tersebut harus melalui seleksi syarat yang sudah ditentukan dalam aturan. Sudah menjadi kewajiban bagi Gubernur untuk mengirimkan 3 nama ke Mendagri untuk dilakukan seleksi dan diusulkan ke Tim Penilai Akhir (TPA).
“Suratnya memang sudah dikirim ke mendagri. Nanti mendagri yang mempublish,” sebut Adhy, kepada Surabaya Pagu, Jumat (11/8/2023).
Menurutnya, Gubernur mengirimkan calon Pj untuk 18 Kabupaten Kota. Namun untuk 13 Kabupaten/kota yang selesai tanggal 24 dan 25 September sudah diusulkan lebih dulu oleh DPRD masing-masing.
“Sudah diusulkan oleh Gubernur masing-masing 3 nama. Dan dari daerah masing-masing sudah lebih dulu mengusulkan 3 nama,” sebutnya.
Tapi tidak cukup itu, kata Adhy, nantinya kemendagri melakukan seleksi dari usulan 3 nama dari Gubernur dan 3 nama dari DPRD. Kemudian juga ada usulan nama dari pemerintah pusat. Setelah itu Kemendagri menetapkan tiga nama untuk dikirim ke TPA.
“Nah, kita belum tahu apakah nama-nama yang sudah diusulkan lolos seleksi dari kemendagri. Masih panjang prosesnya,” singkat mantan pejabat Kemensos RI ini. rko/rmc
Editor : Moch Ilham