SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengakui partainya mendukung Anies Baswedan bukan untuk menjadi antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepenuhnya. Pertimbangannya, tidak segala hal dalam suatu kepemimpinan adalah negatif, mesti dicari antitesisnya.
Semula Ahmad Ali meminta agar Partai NasDem tak dianggap sebagai partai oposisi. NasDem masih menjadi partai pendukung pemerintah.
Baca juga: Dunia Keuangan Indonesia Berguncang
"Lho yang mengatakan oposisi siapa? NasDem partai pemerintah hari ini, pendukung pemerintah, kami nggak pernah mewakili jangan terbawa-bawa ke situ," kata Mad Ali di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).
Bukan antitesis Jokowi sepenuhnya?. Lho seberapa? Saya pernah membaca satu ayat di Qur'an, bahwa dalam harta yang kita miliki terdapat pula hak orang lain. Ini artinya harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita. Juga analogi apakah Benar Uang Suami Sepenuhnya Milik Istri?
Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Uang suami yang menjadi hak istri hanyalah berupa nafkah. Bila suami tidak memberi nafkah, maka istri diperbolehkan mengambil uang suami tanpa izin.
Juga proyek proyek Jokowi yang mengunakab anggaran negara yang digunakan guna membiayai proyek-proyek infrastruktur. Apakah proyek ini berdampak pada rakyat kecil. Apalagi dengan anggarannya terlalu banyak.
Sejauh ini tak ada elite politik yang menyoroti. Apalagi parpol. Mengapa mayoritas parpol di DPR-RI sampai kini tak mengkritisi? Ada kesan semua proyek Jokowi, is everything okey?.
Kini dengan dimunculkannya Anies Baswedan, bakal capres 2024, isyaratnya Anies antitesis Jokowi. Salahkah?.
Menggunakan pendekatan konstitusi negara, kelompok partai menyeimbang pemerintahan Jokowi, tidak haram.
Pemerintahan Jokowi, saatnya harus diawasi. Bila tidak bisa menimbulkan absure of power?
Dalam sebuah literasi, abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Apalagi bilw tindakan penguasa itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ini masuk tindakan korupsi.
Contoh aktual ada proyek rakyat dari kebijakan pembantu Presiden Jokowi, yang ditangani Kejagung. Ada tiga koorporasi minyak goreng dibidik tersangka korupsi. Publik tahu tahun 2022 kebijakan minyak goreng ini menyengsarakan rakyat. Wajar kini muncul Anies Baswedan jadi capres non pendukung Jokowi.
***
Parpol pendukung Anies kini juga menyoal anggaran yang dipakai untuk proyek yang membuat utang Indonesia naik tiga kali lipat.
Data di Kementerian Keuangan, di awal 2023 ini angka utang mencapai Rp7.733 Triliun.
Ini belum termasuk utang BUMN sebesar Rp1.640 Triliun.
Ini karena Presiden Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan tol, jalan nontol, bandara, pelabuhan, bendungan, hingga irigasi sejak menjabat 2014 lalu.
Jokowi dituding AHY Ketua Umum Partai Demokrat, berambisi untuk masif dalam pembangunan infrastruktur sebagai fondasi bagi Indonesia berkompetisi dengan negara lain.
Tercatat kini ada 17 ruas jalan tol sepanjang 410 km . Semuanya sedang dalam proses pembangunan. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan proyek itu selesai tahun 2023 ini.
Juga ada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung . Proyek ini dibangun di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Sebanyak 60 persen saham perusahaan digenggam oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persennya dimiliki Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Hasil review feasibility study potensi break even point (BEP) mencapai 40 tahun. Menurutnya perhitungan itu masih terus dilakukan dan diharapkan bisa lebih cepat.
Menurut Study on the High Speed Railway Project (Jakarta-Bandung Section) Republic of Indonesia, pihak China memiliki keunggulan dari segi skema investasi yang tidak membebani pemerintah Indonesia.
Tapi ada apa dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, pihak china minta jaminan investasi masuk APBN?
Menurut sumber yang saya gali, pemerintah Jokowi, tengah putar otak akibat bengkaknya biaya proyek atau cost overrun Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar US$ 1,2 miliar. Apalagi China mematok bunga utang sebesar 3,4% jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah 2%.
Di samping itu, China juga meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu, yang diberikan China Development Bank sebesar US$560 juta atau Rp8,3 triliun. Ini untuk membiayai cost overrun yang besarannya setara Rp 17,8 triliun.
Dengan kondisi ini, apakah sudah menjadi pertanda Indonesia masuk ke dalam jebakan utang China seperti Sri Lanka hingga Maladewa?
Baca juga: MBG atau Lapangan Kerja? Ikan atau Pancing
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan, sebetulnya ada kesamaan pola jebakan utang antara yang kini tengah dialami Indonesia dengan yang dialami Sri Lanka. Sri Lanka dijebak melalui proyek Pembangunan Pelabuhan Internasional Hambantota.
***
Akal sehat saya berbisik antitesis menimbulkan adanya pertentangan antara dua hal yang berbeda.
Ada paradoks yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta. Laku antitesis menyebutkan pasangan kata yang berlawanan.
Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, antonim kata antitesis adalah perdamaian, teman.
Kedua kata tersebut tidak hanya saling berlawanan, tetapi juga sangat bertolak belakang dari sisi maknanya. Karena itu majas antitesis mudah dikenali dengan kata antonim yang terdapat dalam kalimatnya.
Antitesis bagi Anies Baswedan, dalam pemilu 2024, menang atau kalah bukan suatu masalah karena yang utama bagi Anies adalah pengalaman.
Teman separtainya, Zulfan Lindan, menyatakan Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi. Apakah ini kesimpulan yang sesat! Tergantung posisi elite partai politik yang menilai.
"Seribu orang boleh mengatakan bahwa Anies adalah antitesis Pak Jokowi, tetapi Anies sendiri dan Pak Jokowi sendiri tidak pernah mengatakan itu. Apakah kita lebih tahu apa yang ada di pikiran Pak Jokowi dan apa yang ada di pikiran Anies?" Tanya Bestari, politikus Partai NasDem, di samping Zulfan Lindan. Pernyataan Bestari disampaikan dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik bertema 'Adu Kuat Ganjar, Anies, Prabowo, di Mana Jokowi?', Kamis (20/7/2023).
Menurut akal sehat saya yang wartawan independen, NasDem dan kemudian koalisi pendukung Anies mengusung jargon perubahan, ini dinamika politik. Gerakan perubahan bukan berarti adalah antitesis dari pemerintahan Jokowi. Boleh juga. Perubahan yang diusahakan pendukung Anies adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Apakah ini antitesis? Bisa diterjemahkan bukan sepenuhnya antitesis kepada Jokowi.
Publik juga disuguhi Anies Antitesis Jokowi telah terpotret Ilmiah Januari 2023 lalu.
Wartawan yang berpikir independen, wajar sosok Anies Baswedan diasosiasikan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Akal sehat saya menyebut, itu bukan sekadar klaim atau tudingan.
Baca juga: Eks Menteri Pendidikan, Samarkan Uang Korupsi, Canggih
Dalam penelitian itu, ditemukan adanya korelasi antara naiknya kepuasan terhadap Jokowi dan turunnya elektabilitas Anies. Indikator melakukan survei pada 1-6 Desember 2022, dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang.
Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi yang telah memiliki hak pilih. Responden terpilih diwawancara secara tatap muka. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami kenaikan dari November ke Desember 2022. Pada November, trennya berada di angka 66,2 persen, lalu meningkat menjadi 71,3 persen pada Desember.
Tren tersebut, kata Muhtadi, tak hanya memengaruhi elektabilitas Anies, tetapi juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Disebutkan, elektabilitas Ganjar meningkat dari 33,9 persen menjadi 35,8 persen. Peningkatan juga terjadi pada Prabowo, dari 23,9 persen menjadi 26,7 persen. Justru ada penurunan elektabilitas terjadi pada Anies, dari 32,2 persen menjadi 28,3 persen atau turun hampir 4 persen.
“Kita temukan pola, konsisten, ketika approval Presiden naik, elektabilitas Ganjar ikutan naik. Demikian juga ketika approval Presiden turun, elektabilitas Ganjar juga ikutan turun. Jadi, elektabilitas Ganjar di-frame oleh approval rating Pak Jokowi,” ujar Burhanuddin dalam paparan surveinya di Jakarta, Rabu (4/1).
Khusus untuk Prabowo, kata Burhanuddin, sebenarnya kinerja Jokowi tak berpengaruh terhadap elektabilitasnya hingga Oktober 2022. Namun, pola tersebut mulai berubah sejak November terhadap elektabilitas ketua umum Partai Gerindra tersebut. Ketika tingkat kepuasan terhadap Presiden turun, elektabilitas Prabowo juga ikut turun, begitu pun sebaliknya.
“Artinya, approval rating-nya Presiden Jokowi itu tidak hanya berdampak belakangan ini kepada Ganjar, tetapi juga kepada Pak Prabowo,” ujar dia.
Tapi terhadap Anies, kata Burhanuddin, berlaku sebaliknya. Artinya, ketika mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut sebagai antitesis dari Jokowi, maka hasil survei pun menemukan fakta yang menguatkan dugaan tersebut. Sebab, saat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan pada November, elektabilitas Anies justru meningkat hingga 32,2 persen.
“Mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi, itu polanya sama dengan tingkat elektabilitas Anies. Artinya, pendukung Pak Prabowo yang kritis itu sudah beralih ke Anies Baswedan,” kata Burhanuddin.
Apakah salah pernyataan NasDem bahwa Anies Baswedan, bukan sepenuhnya Antitesis Jokowi.
Secara akal sehat ada benarnya pernyataan itu. Tidak ada yang salah. Ini politik. Mengingat antitesis bisa menggunakan perbandingan dua hal yang memiliki makna berbeda. Apalagi Jokowi, manusia biasa, bukan nabi atau rasul. Sebagai manusia, Jokowi, pasti bukan superman. Ia bisa keliru saat memutuskan suatu proyek. Contoh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, mengapa KA berhenti di Stasiun Padalarang, bukan di Bandung seperti nama proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ini bisa menggerus jumlah penumpang dan masa titik impas. Ini salah satu contoh proyek yang dibangun pemerintahan Jokowi.
Saya pun juga ketar ketir bila permintaan pihak China yang minta APBN dijadikan jaminan. Saya khawatir Pemerintah terjebak dalam jerat utang. Mengingat hal serupa banyak terjadi di berbagai negara seperti Sri Lanka. Wajar ada kandidat pengawas Pemerintahan Jokowi. Ini karena Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.
Tampaknya, dari jejak digital pernyataan pernyataan Anies dan AHY, tagline perubahan yang diusung Anies arahnya mengawasi, apakah pemerintah Jokowi, sudah mampu mengelola keuangan Negara secara efektif dan efisien? Mari kita ikuti pertarungan yang pro dan kontra Jokowi. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham