SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Presiden Joko Widodo, tiba tiba menyebut urutan bakal capres pertama Prabowo Subianto, lalu diikuti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Apa relevansi dengan isu bakal hanya ada dua capres?
Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga buka suara soal peluang dua poros pada Pilpres 2024 usai ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri duduk semeja dengan Prabowo Subianto di acara Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin (25/9) malam.
Baca juga: Ramadhan, Puasa, Mohon Ampunan Hingga Bikin Event
Puan membocorkan bahwa Megawati--yang merupakan ibundanya--senantiasa berhubungan baik dengan Prabowo yang saat ini dikenal pula sebagai bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Saat ditanya soal isu dua poros di Pilpres, Puan menilai tak ada yang mustahil dalam politik.
"Jadi enggak ada yang enggak mungkin di dinamika politik ini. Dan saya berharap semuanya itu yang terbaik," kata Puan usai menghadiri Rakernas Papdesi di Gesung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).
Terpisah, politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus meyakini bakal capres dari partainya, Ganjar Pranowo tak akan menjadi cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 menyusul isu duet Ganjar dengan Prabowo.
Deddy menyebut tak ada preseden di internal PDIP, Megawati Soekarnoputri mencabut keputusannya selaku ketua umum, apalagi keputusan itu sampai mendegradasi partai
Sementara bakal Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo merespons positif wacana mempertemukan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurut Ganjar, pertemuan dua pemimpin itu merupakan hal yang bagus.
Ganjar meyakini, pertemuan tersebut bisa menghilangkan pembelahan dan rasa saling curiga yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan begitu, suasana bisa menjadi sejuk jelang Pilpres 2024.
Saat ini, Prabowo memiliki kekuatan koalisi partai pendukung besar di parlemen. Ada Golkar, PAN dan Demokrat. Selain parpol non parlemen.
Di atas kertas, Prabowo memiliki kekuatan dukungan berbasis kursi parlemen dari partai-partai pengusungnya. Ada akumulasi 45%. Sementara dukungan partai terhadap Anies sebesar 29�n Ganjar sebesar 25%
***
Saya mendahului analisis politik ini dari prespektif dinamika politik jelang pendaftaran capres 2024. Ini cara saya memotret realita politik sekarang.
Dengan peristiwa politik itu saya “memotret” realita di lapangan. Mengklarifikasi dan membandingkan antara yang tertulis -diomongkan dengan kenyataan di lapangan.
Sebagai fotografer, saya punya definisi ”fotografi realitas sosial” . Ini sesungguhnya definisi sederhana sesuai makna realitas sosial itu sendiri.
Secara singkat, fotografi realitas sosial adalah fotografi yang merekam sebuah realitas sosial.
Namun, timbul satu pertanyaan lagi: apakah realitas sosial itu?
Secara bahasa, realitas adalah kenyataan, sementara sosial adalah keseharian. Jadi, fotografi realitas sosial adalah fotografi yang merekam kenyataan keseharian sebuah area atau sebuah daerah. lalu apa realitas politik?
Politik yang biasa membuat janji-janji kepada masyarakat.
Baca juga: Imlek di China, Mudik Terbalik, Fenomena Global
Nah itu bergandengan tangan dengan politik transaksional. Keduanya menjadi pundi-pundi penyelenggaraan demokrasi.
Apalagi jalan bareng dengan politisi korup. Demokrasi akan terepresentasikan bukan menyuguhkan edukasi politik yang berorientasi pada investasi peradaban, justru terjebak dalam ritual-ritual mekanistik-transaksional.
Pertanyaan besar saya adalah apakah para politikus saat ini hadir untuk menyuarakan keadilan atau menimbun kekayaan?
Jawaban saya condong menimbun kekayaan. Ini menjadi salah satu rukun dari cara kader partai untuk merawat kekuasaanya dan menambah uang kas partainya.
Catatan jurnalistik saya elite politik kita saat ini masih suka memuluskan berbagai kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tak keliru, Rocky Gerung menggambarkannya dalam kalimat, "kepentingan yang bertemu kebutuhan".
Realitas ini menggiring saya pada kesimpulan bahwa politikus lebih memilih untuk memerdekakan diri dan partainya,ketimbang mensponsori kemerdekaan rakyatnya.
Tampaknya urgensi etika dalam penyelanggaraan politik yang bersih adalah hal yang krusial.
Meminjam istilah Franz Magnis bahwa “etika hadir bukan untuk menentukan mengapa seseorang mendukung kebaikan dan menentang keburukan melainkan mengapa ia perlu memilih untuk bersikap demikian”.
Kasus Kaesang, misalnya gambaran mandulnya kaderisasi partai. Kaesang, yang masih kurang matang dalam politik, bisa menelorkan tatanan politik yang dibingkai dalam istilah politik outsourcing.
Saya menyebut politik outsourcing, berpikir secara sederhana, bahwa outsourcing adalah strategi korporasi untuk memberikan suatu pekerjaan kepada pihak ketiga.
Realitanya, outsourcing merugikan buruh karena bekerja kepada perusahaan melalui perantara agen.
Baca juga: Guru Madrasah Demo, Kesejahteraan Guru Belum Rampung
Salah satu petakanya, datang ketika buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Outsourcing adalah praktik dimana suatu perusahaan mempercayakan tugas atau aktivitas tertentu kepada pihak luar, biasanya dengan tujuan untuk menghemat biaya atau meningkatkan efisiensi.
Outsourcing adalah penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan.
Outsourcing tidak hanya terjadi di dunia industri. Dalam politik pilpres di Indonesia saat ini, outsourcing tampaknya menjadi pilihan strategi Jokowi. Saya baca untuk meraih keberlanjutan program mantan Wali kota Solo.
Siapa Outsourcing yang bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) capres Prabowo? Mereka partai gurem. Misal PBB, PSI, Garuda, Gelora dan relawan. Outsourcing capres Ganjar, Perindo dan Hanura.
Partai gurem, dalam realitas politik kepartaian sekarang parpol yang pengikutnya sedikit. Atau partai yang baru berdiri, ditengah konstelasi politik partai besar yang mendominasi. Misal
Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Buruh. Pendiri partai gurem sejumlah elite yang tak kapok berpartai. Contoh Amien Rais, Fahri Hamzah sampai Grace Natalia. Pemilu 2024, parpol gurem kembali semarak
Seperti kita tahu kekuatan Presiden Jokowi terletak pada dukungan penuh mayoritas rakyat. Selain elite parpol papan atas. Nasib partai gurem yang bisa jadi outsourcing adalah PBB, PSI dan Perindo. Tiga kadernya bisa duduki posisi Wakil Menteri.
Dalam politik outsourcing, Partai Gerindra tidak sendirian. Ada partai menengah seperti PAN, dan Golkar turut bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo. Ditambah partai gurem yang tidak lolos ke DPR juga merapat ke dalam barisan pendukung Prabowo.. Hasilnya adalah sebuah koalisi sangat tambun dengan berbagai kepentingan politik yang berbeda-beda.
Ini analisis saya memotret realita politik jelang Jokowi lengser. Realita politik outsourcing tak bermaksud membalik kesedihan dengan optimisme. Ini sebuah cara saya menulis sejalan dengan posisi saya sebagai seorang wartawan non partisan. Obyektif, mandiri dan independen. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham