SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menko Polhukam Prof Mahfud Md, ingatkan ancaman kehancuran bagi sebuah negara berdaulat selain gerakan-gerakan radikal, juga korupsi. Selain ketiga hal itu, Mahfud menyebut korupsi juga bisa mengancam kedaulatan Indonesia. Mahfud bercerita bahwa dirinya pernah ditanya mengapa tidak menindak korupsi.
"Ada orang berkata begini 'Pak Mahfud, anda ini kan Menko Polhukam, bicara korupsi kok diam aja'. Karena saya tidak diam, saya justru bicara dan menindak. Karena apa yang saya katakan ini adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Bahwa di Indonesia banyak korupsi, itu Pak Jokowi yang bilang," Mahfud di Auditorium UNP Padang, Minggu (17/12/2023).
Baca juga: KPK Ungkap Kelihaian Petinggi Bea Cukai Sembunyikan Aset Korupsi
Orasi Ilmiah Mahfud
Ini orasi ilmiah Mahfud, dalam acara wisuda periode ke-133 Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Sumatra Barat.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan dua hal kepada para wisudawan. Pertama menurutnya setelah lulus kuliah, ada sebuah laboratorium bernama laboratorium kehidupan yang sesungguhnya.
"Saudara kuliah di sini beberapa tahun punya laboratorium teknik, laboratorium bahasa, laboratorium apalagi, banyak lah laboratorium. Kalau saudara nggak lulus, ya bisa ngulang lagi, ndak lulus lagi ngulang lagi," ungkapnya.
Laboratorium Kehidupan
"Saudara, kalau laboratorium kehidupan masyarakat hati-hati, karena kemungkinan ketika anda gagal, akan gagal selamanya. Kalau di laboratorium sini, kampus, maka saudara bisa diulang-ulang, belajar lagi, panggil dosennya, Pak saya belum lulus ini. (tapi) kalau di masyarakat begitu salah, apalagi kalau salahnya fatal, itu akan sulit memperbaiki. Oleh sebab itu, hati-hati saudara melangkah dari kampus ini pada hari ini," sambungnya.
Pesannya yang kedua yaitu bahwa menurutnya, sarjana itu merupakan tanda keahlian di suatu bidang keilmuan. Namun, lanjutnya, menjadi sarjana belum tentu menjadi intelektual.
"Sarjana itu belum tentu intelektual. Dulu Bung Hatta tokoh dari sini yang sangat terkenal, pernah berbicara tentang tanggung jawab kaum intelejensia, di mana di situ mengatakan sarjana itu belum tentu intelek. Kenapa? Sarjana itu hanya keahlian formal, sedangkan intelektualitas itu adalah kemuliaan moral. Jadi, saudara, yang saya katakan tadi saudara akan hidup di tengah masyarakat akan berhasil manakala saudara menjadikan diri sebagai intelek, bukan hanya sebagai sarjana," ungkapnya.
Kesarjanaan Alat Menipu
Menurut Mahfud, keahlian sarjana bisa digunakan sebagai pedoman keahlian teknis di bidangnya masing-masing. Namun tidak jarang, kesarjanaan itu bisa digunakan sebagai alat menipu.
"Misalnya saya yang orang hukum, maka banyak profesor hukum, doktor, pengacara, hakim, dan jaksa masuk penjara karena apa, karena dia menggunakan pasal-pasal dengan keahliannya untuk menipu orang. Jadi pasal-pasal hukum itu bisa diperjualbelikan berapa Anda mau. Tapi kalau Anda menjadi seorang intelektual, maka yang bertumpu di hati ini adalah moral. Karena kebenaran bukan ditentukan oleh bunyi pasal-pasal, tapi sebenarnya oleh bisikan hati nurani yang berlandaskan pada moral," jelasnya.
Sikap-sikap Intelejensia
Mahfud kemudian mengatakan bahwa dalam UUD 1945, alinea keempat menyebut bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya mencerdaskan otak manusia dan warga negara.
"Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan otak dan memuliakan watak, sehingga muncul sikap-sikap intelejensia, intelektual, di dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi banggakan ijazah saudara hari ini, tapi landasi dia dengan sikap moral," tuturnya.
Baca juga: Yaqut Praperadilan KPK, Disenyumi Lembaga Antirasuah
Mahfud mengingatkan bahwa dalam Pasal 31 UUD 1945, dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan berdasar iman, takwa, dan akhlak.
"Yang menyatakan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iman, ilmu, akhlak, iptek. Ini yang ada di UUD kita sekarang. Kadang kala banyak orang hanya berpikir ipteknya, tidak memikirkan imtaknya," sebutnya
84% Koruptor Sarjana
Mahfud lalu menyampaikan pesan dari tokoh nasional Mohammad Hatta. Dia mengatakan bahwa dahulu musuh Indonesia adalah penjajah dan pengkhianat.
"Tapi sekarang, musuh kita itu di dalam negara kita sendiri, teman-teman kita yang koruptor di mana-mana, menyalahgunakan jabatan," ujar Mahfud.
Mahfud lalu menyampaikan sebuah data terkait korupsi di Indonesia. Dia mengatakan bahwa 84 persen koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi.
"Sehingga apa yang terjadi? Misalnya saudara jangan kaget bila saya katakan lagi, jumlah koruptor di Indonesia itu 84 persen adalah lulusan perguruan tinggi, ini menurut data KPK. Tapi jangan dibalik, 84 lulusan perguruan tinggi itu koruptor, enggak," jelasnya.
"Berapa jumlah koruptor? 1.250 lah kira-kira yang saat ini ditangkap dan diadili, 1.300 mungkin sekarang, karena itu data akhir tahun lalu. 84 persen dari 1.300 itu yan kira-kira 900 orang itu adalah sarjana," sambung dia.
Namun menurut dia, perguruan tinggi tidaklah gagal. Sebab dari lulusan perguruan tinggi sebanyak sekitar 17,6 juta, hanya 900 orang yang menjadi koruptor.
Baca juga: Permainan Jalur Merah di BC, Getarkan Menteri UMKM
Negara Diperintah Secara Adil
Menurut Mahfud, Indonesia adalah negara yang kaya raya. Apabila kekayaannya diberikan secara adil, maka akan cukup bagi rakyat Indonesia.
"Oleh sebab itu saudara, mari kita jaga negara ini, karena negara ini kaya raya. Saudara akan menjadi cukup kaya kalau negara ini diperintah secara adil, dibagi kekayaannya secara adil. Coba bayangkan dari Sabang sampai Merauke, jumlah kita itu 17.508 pulau," pungkasnya
Mahfud bicara tentang hal-hal yang bisa mengancam kedaulatan Indonesia.
Soal Jihadis
Mahfud tambahkan gerakan radikalisme terhadap NKRI itu wujudnya tiga. Satu, takfiri yaitu sikap intoleran, tidak suka terhadap perbedaan.
Yang kedua jihadis, yaitu mau membunuh siapapun yang berbeda keyakinan, itulah teroris. Lalu yang ketiga, wacana ideologis, di mana ideologi menyusup ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, yang mengatakan bahwa negara ini tidak benar," sambungnya. n erc/pd/rmc
Editor : Moch Ilham