SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Kepala Desa (Kades) Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo angkat bicara terkait dana Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Singkalan tahun 2023 sebesar Rp 450 juta.
Kades Singkalan, Sutono, menerangkan sebenarnya dana BKK Desa Singkalan tahun 2023 adalah sebesar Rp 600 juta, dana BKK tersebut sesuai yang tertuang pada baliho laporan realisasi APBDes 2023.
Baca juga: Ketua DPRD Sidoarjo Apresiasi BPC HIPMI Sidoarjo Bangun Sinergi Ekonomi Lokal
Menurutnya, dana Rp 600 juta itu sudah terealisasi untuk beberapa kegiatan, diantaranya, pembangunan pujasera, pengadaan laptop, pelatihan pendidikan masyarakat, pembangunan jalan lingkungan di RT 11, penyelenggaraan lomba kepemudaan, pembangunan tribun dan pemasangan lampu penerangan lapangan desa setempat.
"Kalau Rp 450 juta itu salah mas, kemarin itu memang saya belum membuka buku catatan. Jadi dana BKK tahun 2023 yang benar adalah Rp 600 juta. Dan itupun semuanya sudah kami salurkan," terang Sutono, kepada Surabaya Pagi, Selasa (04/06/2024).
Dia menyebut dari total jumlah pendapatan Desa Singkalan tahun 2023 sebesar Rp 2,6 miliar, pada akhir Desember 2023 anggaran tersebut tersisa Rp 348 juta.
Sisa tersebut berasal dari DD, BKK, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi yang dikumpulkan. "Setelah kami kumpulkan hingga akhir Desember 2023 dan dihitung tersisa Rp 348 juta. Sedangkan untuk sisa tahun 2022 Rp 55 juta," katanya.
Baca juga: Pemdes Kludan Salurkan Bantuan Langsung Tunai DD Rp 900 Ke 18 Keluarga Penerima Manfaat
Selain itu, Kades Sutono juga menyampaikan bahwa, tahun 2022 lalu pemerintah desa (Pemdes) Singkalan melakukan berbagai penghematan agar tidak terjadi hutang belanja.
Hal itu terlihat hingga akhir tahun 2022 keuangan pemdes berjalan normal.
"Penyerapan anggaran tahun 2022 lalu sangat maksimal. Karena semua program kami laksanakan dan tidak ada hutang belanja," sampainya.
Baca juga: Atasi Sampah, Dedi Irwansyah Ketua Komisi A DPRD Jatim Dorong Eks TKD Bebekan Jadi TPST 3R
Dia menambahkan, di tahun 2024 ini pihaknya tengah menghitung ulang kebutuhan yang ada di pemerintahan.
Di sisi lain akan melakukan penghematan dan melaksanakan program-program pembangunan yang belum sempurna.
"Diharapkan bisa seperti 2022 yang Silpanya sedikit. Dan Pemdes tidak punya hutang," pungkasnya. jum
Editor : Desy Ayu