Terbaik, Kota Mojokerto Raih Peringkat Satu KI Award Jatim 2024

Reporter : Dwi Agus Susanti
Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro saat menerima penghargaan KI Award Jatim 2024

 

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto kembali menunjukkan tajinya dalam KI Awards 2024. Kota terkecil se Jawa Timur ini berhasil meraih Peringkat 1 Badan Publik Informatif dengan skor tertinggi 98,56.

Baca juga: Pemkot Mojokerto Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 2026

Penyerahan Piagam Penghargaan diterima oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Moh. Ali Kuncoro pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar pada Rabu malam (13/11/2024) di Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya

KI Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang telah menyelenggarakan layanan Keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.

Rasa bangga dan ucapan selamat serta terimakasih disampaikan oleh Pj Wali Kota Mojokerto kepada Sekdakot Mojokerto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama yang telah memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadhan, Pemkot Mojokerto Optimalkan Pracangan TPID dan KKMP

"Speechless, Alhamdulillah, terima kasih kepada PPID di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelurahan dan Kecamatan yang telah berhasil memberikan pelayanan publik secara maksimal," ungkapnya.

Mas Pj berharap penghargaan ini menjadi pemicu bagi semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemkot Mojokerto Percepat Pencairan BPNT APBD

"Tahun ini, Kota Mojokerto berhasil meraih peringkat satu. Artinya, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan prestasi tersebut. Sehingga komitmen dan sinergi dalam layanan keterbukaan informasi publik ini harus diperkuat lagi," ujarnya

Ia menegaskan keterbukaan informasi publik sejatinya bukan sekadar kepatuhan terhadap kewajiban, melainkan sebagai strategi dalam menyukseskan suatu program, meningkatkan demokrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dwi

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru