SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Judul berita utama harian kita edisi Selasa (7/7) kemarin "Mantan Kadis ESDM Jatim, Didemo Lagi".
Ini fenomena baru di Jawa Timur. Kesannya pejabat pemprov Jatim memiliki tanggung jawab ganda: kepada Gubernur dan kepada publik.
Baca juga: Ramadhan, Puasa, Mohon Ampunan Hingga Bikin Event
Nah, tanggung jawab kepada publik menyangkut apa saja? Ada yang bilang pelayanan publik yang berkualitas dan hak-hak warga negara. Mereka juga harus bertindak transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka ambil, termasuk dalam penggunaan diskresi. Dan "berulah" dengan anak buahnya, apa termasuk pelanggaran berat menyangkut integritas ASN?.
Eks Ajudan Mantan Gubernur Basofi Sudirman (Alm) Diduga Hamili stafnya. Gerakan Rakyat Jatim menyebut ada pelanggaran etik Terkait Integritas ASN. Gubernur Jatim Khofifah, Rencananya akan Didemo di Grahadi dan Rumahnya Jemursari, Mulai 9-11 Juli ini. Slebaran rencana demo pun telah dimuat di TikTok sejak Senin lalu.
***
Kasus serupa pernah terjadi Kabupaten Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan, Irma Annisa, melakukan pemecatan terhadap pejabat di Disdik Kabupaten Bintan yang berulah.
Sebelum memecat, Irma Annisa, bersama 5 pejabat BKPPD Bintan, melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat di Jakarta .
Hasilnya setelah disidangkan, oknum pejabat itu diberi sanksi berat berupa pemecatan. BKN menilai oknum itu sudah mencoreng nama institusi pemerintah daerah dan PNS.
Padahal oknum itu telah bertanggungjawab dengan menikahi pegawai honorer yang dihamili namun kasus ini di mata BKN Pusat terlalu berat dan tidak bisa ditolerir.
Wanita yang dihamili hingga akhirnya dinikahi dan dipecat sebagai honorer di Disdik Bintan. Sedangkan si oknum pejabat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kasi di Disdik Bintan.
***
Kasus serupa di Bintan, terjadi di Pemprov Jawa Timur.
Pekan ini, beredar brosur warna merah di Tiktok, menggunakan nama Gerakan Jatim Jilid II.
Mereka menulis akan demo di Gedung Grahadi dan rumah Gubernur Khofifah di Jemursari Surabaya. Gerakan Jatim Jilid II, mengajak mahasiswa hingga Santri bergabung mengeluarkan lima tuntutan.
Antara lain, mendesak Gubernur Jatim mencopot Plt Kepala DLH yang diduga melanggar kode etik ASN saat menjabat Kepala Dinas ESDM.
Juga Menuntut agar Nurkholis, dicopot secara permanen dari jabatan di lingkungan Pemprov Jatim.
Sepekan sebelumnya, Gerakan ini juga telah menurunkan ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jawa Timur (Gerak Jatim). Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.
Aksi bertajuk Jatim Bergerak ini juga membawa tuntutan yang sama kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Baca juga: Sambut Ramadan, Pemprov Jatim dan Baznas Salurkan Bantuan RTLH dan Beasiswa
Koordinator lapangan aksi, Abdul Aziz, mengatakan bahwa dua poin penting tersebut bermuara pada desakan agar Gubernur mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nurkholis, yang dinilai tidak layak lagi menjabat karena dugaan pelanggaran kode etik ASN.
Aziz menegaskan bahwa Nurkholis, pernah tersandung pelanggaran kode etik dan moral ASN, sehingga tidak layak menduduki jabatan strategis.
“Jika ada ASN yang melanggar, harus dicopot. Masih banyak pejabat dengan rekam jejak baik yang pantas menjabat,” tambahnya.
Aziz menegaskan bahwa aksi ini bukan didasari kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap krisis etika di tubuh pemerintahan propinsi Jawa Timur.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini gerakan moral untuk menyelamatkan Jawa Timur dari krisis etika pejabat publik,” tegasnya.
***
Beredar isu di kalangan Kepala Dinas di Pemprov Jatim, Nurkholis dekat dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Apakah kedekatan itu karena Nurkholis, punya prestasi atau terkait urusan lain. Teka teki ini belum terjawab saat saya konfirmasi ke beberapa pejabat.
Hal yang pasti, saat diadakan rotasi terhadap Nurkholis, sejumlah karyawan Pemprov terkejut. Apalagi terjadi di Dinas Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM) Jatim.
Nurkholis, yang dikenal oleh sejumlah SKPD dekat dengan Khofifah, digeser ke sekretariat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.
Tidak diketahui pasti, mengapa Nurkholis yang saat itu merangkap sebagai Pj Wali Kota Probolinggo sampai di-staf ahli-kan. Padahal selama ini dia dipandang sukses dalam menakhodai 'dinas basah' tersebut. Termasuk capaian bauran penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melebihi target pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jatim.
Baca juga: Imlek di China, Mudik Terbalik, Fenomena Global
Jabatan Nurkholis, di ESDM itu kini diduduki Aris Mukiyono. Sementara
Aris Mukiyono, sebelumnya memimpin Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Jatim.
***
Apa dan siapa Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat (GeRak) Jatim yang akan demo? Ormas ini pernah deklarasi di sebuah hotel di Surabaya yang dihadiri oleh Anies Baswedan.
Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat ini, kini semakin mengokohkan eksistensinya di Jawa Timur dengan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pertamanya pada Kamis (20/3/2025). Acara yang berlangsung di Pana House, Surabaya, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur kepemimpinan dan menyusun arah perjuangan organisasi tersebut.
Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur, adalah Prof. Dr. H. Misranto, S.H., M.Hum.. Ia menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan ini merupakan tindak lanjut dari mandat yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada Agustus 2024. Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membentuk struktur yang solid hingga ke tingkat daerah kabupaten di Jatim.
“Kami langsung bergerak cepat dengan menyusun kepengurusan inti dan merangkul berbagai tokoh dari berbagai latar belakang. Kini, Gerakan Rakyat sudah memiliki kepengurusan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” ungkap Misranto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan sambutannya secara virtual. Ia menekankan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi, tetapi juga wadah perjuangan bersama yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Muswil ini bukan hanya seremoni, tetapi juga langkah awal untuk memperkuat organisasi sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak rakyat. Apakah Demo ke Gubernur ini juga hak rakyat? Kita tunggu penyampaian aspirasinya kepada Gubernur Khofifah, besok. Membaca materi demo yang diungguh di TikTok terkesan bernuansa tekanan kepada Gubernur Khofifah untuk mencopot seorang pejabat Pemprov Jatim yang diduga bermasalah. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham