SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun mendesak sejumlah poin tuntutan saat audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Madiun, Rabu (1/10/2025). Agenda ini menjadi tindak lanjut aksi simbolis “September Hitam” yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyuarakan enam poin utama, di antaranya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, penghentian kekerasan aparat, reformasi Polri dan DPR, pemenuhan hak-hak rakyat kecil, hingga penolakan segala bentuk impunitas dan represi negara.
Baca juga: BTT Meroket Tak Wajar hingga 576 Persen, Telan Porsi 31,6 Persen di APBD Perubahan
“Kami berharap seluruh tuntutan dapat diteruskan ke pihak terkait di pusat,” tegas Koordinator Aliansi BEM Madiun sekaligus Presiden Mahasiswa STIKES BHM Madiun, Ismail Hamdan.
Baca juga: Terserang Virus Gemini, Panen Cabai di Madiun Anjlok hingga 80 Persen
Audiensi itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya. Ia mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dan berjanji menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Tentunya ini sangat membanggakan. Mahasiswa peduli terhadap kondisi Indonesia saat ini. Besok hasil audiensi akan kami teruskan ke DPR RI,” ujarnya.
Baca juga: Dorong Penguatan Tata Kelola, 14 Desa di Madiun Naik Status Jadi Desa Mandiri
Armaya menegaskan, meski kewenangan DPRD Kota berbeda dengan DPR RI, pihaknya tetap berkomitmen menyalurkan aspirasi mahasiswa. “Kami tidak diam, tetapi memberi pemahaman bahwa tupoksi kami berbeda. Namun, aspirasi tetap akan kami sampaikan,” tandasnya. man
Editor : Moch Ilham