SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Whoosh kini ribut, karena mengalami kerugian. Menurut Ketua Umum Projo, Budi Arie, Whoosh merupakan karya terbaik Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat Presiden Indonesia.
"(Soal hutang Whoosh dikaitkan ke Jokowi?) Nggaklah, Itu karya terbaik. Kalau nggak ada Whoosh harusnya ditambahin tuh kereta cepatnya dari Jakarta ke Surabaya, Banyuwangi," kata Budi seusai bertemu Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (24/10/2025).
Baca juga: Atlet Berprestasi, Bonus dan Jaminan Hari Tuanya
Budi menyebut operasional Whoosh di Indonesia merupakan investasi.
"(Whoos menyisakan utang?) Nggak, itu kan investasi, detailnya tanya yang itu, ini kan investasi. Wong buat bagus buat rakyat loh program itu," ucap Budi.
Menurut dia, sebelum diluncurkan di Indonesia, Whoosh sudah melalui kajian. Whoosh sendiri merupakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang beroperasi pada 2 Oktober 2023. Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara.
Persiapan pembangunan kereta cepat dimulai sejak 2015 dengan pembentukan PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016. Kenapa ya kini, Proyek Strategis Nasional itu meninggalkan utang dan isu mark up?
***
Kini berhembus dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Dugaan isu mark up dalam proyek Whoosh semula disampaikan eks Menko Polhukam Mahfud MD dalam siniarnya pada 14 Oktober 2025, yang menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
Di tengah isu utang jumbo pembangunan dan operasional kereta cepat, dugaan penggelembungan anggaran proyek KCJB yang diangkat oleh Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya, 14 Oktober 2025, makin bikin heboh. Ia menyoroti perbedaan mencolok antara biaya pembangunan per kilometer KCJB di Indonesia dan di Tiongkok.
Disebutkan, berdasarkan perhitungan pihak Indonesia biaya per satu kilometer Whoosh 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi di China sendiri hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat. Masya Allah!
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dollar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” kata Mahfud MD, bernada tanya.
Menanggapi pernyataan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Mahfud untuk membuat laporan resmi. Namun Mahfud menyatakan, penegak hukum semestinya langsung menyelidiki jika ada dugaan tindak pidana. KPK tidak perlu menunggu laporan. Ayo KPK proaktif. Turunkan tim investigasi Anda.
***
Beberapa waktu lalu terungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda total 4 miliar rupiah kepada PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugrah Logistik Prestasindo. Dua perusahaan ini dinilai terbukti bersekongkol dalam tender senilai 70,3 miliar rupiah untuk pengadaan jasa transportasi unit kereta dan suku cadangnya.
Direktur LBH Bandung Heri Pramono mendorong pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk bersikap proaktif dalam menanggapi dugaan korupsi dan penggelembungan biaya proyek KCJB.
“Kalau memang ada dugaan korupsi dan belum ada tindakan, itu jelas jadi masalah besar. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Heri, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurut Heri, proyek strategis nasional (PSN) seperti KCJB sangat rawan penyimpangan karena pendekatannya top-down dan minim partisipasi publik. Ia mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang tidak diskriminatif, meski proyek tersebut berskala besar atau melibatkan lembaga negara. Nah! Ini bahan proyek Jokowi ini diduga bermasalah.
Baca juga: MBG, Siapa yang Berani Kritik
***
Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal Kereta Cepat Whoosh yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Dia mengungkap alasannya membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu.
Dia menyebut proyek itu dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Selain kereta cepat, pemerintah membangun sarana transportasi lain, seperti LRT hingga MRT.
"Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah," kata Jokowi di kawasan Kottabarat, Senin (27/10/2025).
Jokowi mengatakan selain Jabodetabek, Kota Bandung juga mengalami kemacetan yang parah. Dengan adanya kemacetan itu, ia memperkirakan kerugian ekonomi bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun.
"Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun," ungkapnya.
Untuk itu, untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian.
"Nah, untuk mengatasi itu kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL. Ada juga kereta bandara agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke sepeda motor," jelasnya.
"Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba," sambung Jokowi.
Baca juga: Menukil Gaya Kepemimpinan Otoriter Soeharto
Menurutnya, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja. Melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Pernyataan pembelan Jokowi, bisa jadi amunisasi penyelidikan KPK.
Apalagi, pemerhati transportasi Muhammad Akbar menyebut bahwa Whoosh lebih mencerminkan ambisi simbolik daripada menjawab kebutuhan nyata masyarakat Bandung-Jakarta. Harga tiket premium dan lokasi stasiun yang jauh dari pusat kota membuat layanan ini belum inklusif.
“Kereta ini cepat, tapi belum dekat. Banyak warga tetap memilih travel atau bus karena lebih fleksibel dan murah. Kalau dihitung dari rumah ke tujuan akhir, waktu tempuh total Whoosh tak jauh berbeda,” ujarnya, dikutip melalui pernyataan resmi Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijawarno.
Akbar juga mengingatkan bahwa meski proyek ini tidak menggunakan dana APBN secara langsung, struktur kepemilikan yang didominasi BUMN tetap membuka potensi beban keuangan ke negara.
“Jika mengalami kerugian operasional, konsorsium bisa meminta tambahan modal negara. Ujungnya tetap uang publik,” jelasnya.
Kualitas layanan memang diakui baik, namun tanpa koreksi dari sisi aksesibilitas dan integrasi moda transportasi, Whoosh berisiko menjadi sekadar "barang pajangan".
Kini secara terbuka, Ketua Umum Projo, Budi Arie, mengatakan, Whoosh merupakan karya terbaik Joko Widodo (Jokowi) . Ya saat masih menjabat Presiden Indonesia.
Ternyata, eks Menko Polhukam Mahfud MD dalam siniarnya pada 14 Oktober 2025, menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
Malahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda total 4 miliar rupiah kepada PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugrah Logistik Prestasindo. Dua perusahaan ini dinilai terbukti bersekongkol dalam tender senilai 70,3 miliar rupiah untuk pengadaan jasa transportasi unit kereta dan suku cadangnya. Pemerhati transportasi Muhammad Akbar bahkan menyebut bahwa Whoosh lebih mencerminkan ambisi simbolik daripada menjawab kebutuhan nyata masyarakat Bandung-Jakarta.
Anehnya, Jokowi malah bilang transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja. Melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Ini seperti pembelaan diri. Apa bukan begitu teman teman pembaca? (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham