SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Terkait penerapan aturan batas maksimal belanja pegawai 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, sebanyak gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Trenggalek, Jawa Timur, terancam dipangkas
Penerapan aturan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027 dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sementara itu pada 2026 jumlah belanja pegawai di Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih mencapai 42�ri total APBD.
Baca juga: Penerapan Skema WFH ASN, Pemkab Trenggalek Bisa Hemat Anggaran Rp9 Miliar
"Karena baru ada tambahan P3K yang cukup banyak, 2.300 orang," jelas Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmad, Kamis (23/04/2026).
Baca juga: Tekan Efisiensi Belanja Pegawai, Pemkot Malang Berencana Tak Rekrut ASN Baru
Menurutnya, dengan penerapan UU HKPD pemerintah daerah DPRD harus mencari formula yang tepat agar belanja pegawai bisa ditekan hingga 30 persen dan belanja Infrastruktur menjadi 40 persen. Selain itu, diakui penerapan aturan tersebut tidak mudah, sebab pendapatan Trenggalek cukup terbatas, sedangkan jumlah pegawai yang ditanggung mencapai lebih dari 7.300 orang.
"Komposisi pegawai kita itu ada 5.000 yang PNS dan P3K-nya sekitar 2.300 orang. Jadi Trenggalek masih tinggi. Kami masih mencari formulasi agar bisa 30 persen itu tadi," jelasnya.
Baca juga: Dukung Efisiensi Pusat, Pemkab Trenggalek Terapkan Kebijakan WFH Dialokasikan ke Infrastruktur Jalan
Salah satu skema yang dinilai paling realistis adalah pengurangan gaji ribuan PPPK. Sedangkan opsi pemutusan kontrak kerja belum menjadi prioritas pemerintah daerah. "Kalau terpaksa (putus kontrak) kita lakukan, tapi mudah-mudahan di pemikiran saya tidak akan terjadi pengurangan P3K. Tapi pengurangan gaji kelihatannya iya," jelasnya. tr-02/dsy
Editor : Redaksi