SURABAYAPAGI.com, Jombang - Demi arus lalu lintas yang lebih lancar serta meningkatnya kenyamanan bagi pengunjung, program penataan kawasan Alun-alun Jombang pasca penertiban pedagang kaki lima (PKL) liar mulai menunjukkan hasil positif. Bahkan, masyarakat sekitar berharap kondisi ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat sementara.
Pasalnya, sebelum adanya penataan tersebut, kondisi pinggir jalan terkesan semrawut kini tampak lebih tertib. Selain itu, adanya penertiban PKL liar di sekitar alun-alun memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk pengguna transportasi daring.
Baca juga: Kuota Capai 270 Siswa, Pemkab Jombang Terjun Langsung Verifikasi Door to Door Peserta Sekolah Rakyat
“Alhamdulillah, sekarang lebih tertib dan nyaman. Banyak pengemudi ojek online yang mengadu ke saya, mereka merasa lebih nyaman karena jalanan tidak lagi macet,” ujar Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, Jumat (24/04/2026).
Baca juga: Jadi Magnet Studi Tiru, Produksi Cengkeh di Jombang Tembus 363 Ton per Tahun
Menurutnya, kondisi kawasan yang lebih steril dari parkir liar dan aktivitas tidak tertata membuat mobilitas di pusat kota menjadi lebih lancar. Ia pun menekankan pentingnya menjaga konsistensi penataan tersebut. Selain itu, pihaknya juga turut mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan penataan jangka panjang, termasuk menyediakan sentra baru bagi pelaku UMKM agar tidak kembali berjualan di pinggir jalan.
“Harapannya tidak hanya berlangsung beberapa bulan, tetapi benar-benar dijaga ke depannya agar alun-alun tetap nyaman. Jika ditata dengan baik, PKL tidak perlu lagi berjualan di bahu jalan. Mereka bisa menempati lokasi yang lebih layak dan tertata,” kata pria yang akrab disapa Cak Fattah.
Baca juga: Siap Beroperasi Juni 2026, Pemkab Jombang Targetkan Jaring Siswa SD Sekolah Rakyat
Perlu diketahui, PemkabJombang sendiri telah melakukan penertiban PKL di kawasan zona merah, khususnya di sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan dan sekitar Alun-alun Jombang, pada Jumat (10/04/2026). Langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah guna menjaga ketertiban umum. Pemerintah berharap penataan kawasan ini dapat berjalan secara berkelanjutan, seiring meningkatnya kesadaran pedagang dan masyarakat dalam menjaga ketertiban ruang publik. jb-01/dsy
Editor : Redaksi