JPU KPK Hadirkan 11 Saksi Dalam Persidangan Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Walikota Madiun Nonaktif Maidi 

surabayapagi.com
11 saksi saat disumpah sebelum memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dengan modus CSR dan gratifikasi fee proyek di pengadilan Tipikor Surabaya.

‎SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sidang kasus dugaan korupsi Walikota Madiun nonaktif Maidi kembali digelar pada Kamis (16/7/2026), di Pengadilan Tipikor Surabaya.

‎Dalam sidang kelima kali ini, JPU KPK menghadirkan total ada sebelas saksi dan telah disumpah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Baca juga: Maidi Mengaku Tak Menyesal, Jaksa KPK: Bukan Pengakuan Bersalah

‎Sebelum sidang dimulai Majelis hakim mengingatkan para saksi untuk memberikan keterangan dengan jelas dan sesuai apa yang mereka ketahui.

‎"Tolong memberikan keterangan yang benar, kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu," kata Ketua Majelis Hakim, Ernawati Anwar kepada para saksi.

‎Adapun dari kesebelas saksi yang dihadirkan antara lain, Dony, Agus Purwo Widagdo (Kasatpol PP Kota Madiun), Lismawati (Kepala Dindik Kota Madiun), Jemakir (Kepala DKPP Kota Madiun), Jariyanyo (Kepala Bapenda Kota Madiun), Hesty, Rizky, Bayu Seno, Jliteng, Didik, dan Inna.

‎Kesebelas saksi dibagi menjadi 2 sesi. Untuk saksi Dony, Agus Purwo, Lismawati, Jariyanto, Jemakir dan Inna memberikan kesaksian diawal. Sedangkan, lainnya menunggu giliran diluar ruang sidang pengadilan.

Baca juga: Kode “Kopi” Rp100 Juta Dibongkar di Sidang Maidi, Uang Disebut Dibungkus Kopi Cap Gajah

‎Sidang dimulai dengan kesaksian dari saksi nama Dony (Inspektorat Kota Madiun) yang berkaitan dengan CSR.

‎Hingga berita ini ditulis proses sidang masih berlangsung. Suasana ruangan sidang terlihat tampak penuh dengan kehadiran sejumlah pengunjung.

‎Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Walikota Madiun nonaktif Maidi, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah dan Rochim Ruhdiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan Maidi.mdn

Baca juga: Sidang Maidi: Perwali 53/2021 Dipersoalkan, Hakim Singgung Dugaan Oligarki di Balik Aturan Tender

 

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru