SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Jumlah penduduk Surabaya dalam pembaruan terbaru berada di kisaran 3 juta jiwa. Guna memastikan kestabilan data tersebut sebagai salah satu dasar mengkaji peluang penambahan kursi DPRD pada Pemilu mendatang Komisi A DPRD Surabaya akan memanggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
“Agenda terdekat memang kami akan memanggil Dispendukcapil. Update jumlah penduduk saat ini adalah 3.008.000,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko Rabu (16/9)
Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, mengatakan data kependudukan masih perlu dikawal karena sebelumnya sempat terjadi penurunan tajam pada pembaruan data Februari. Dia menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga kini masih belum sepenuhnya tuntas.
“Kalau tidak ada anomali, insya Allah dalam kontestasi Pileg ada peluang. Tetapi terkait penambahan jumlah kursi bisa atau tidak, memang banyak komponen yang harus dipertimbangkan. Tidak semudah itu bergeser,” ujar dia.
Menurut dia, validitas data tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk yang tercatat. Masih ada warga yang perlu ditemukan atau dikonfirmasi ulang karena keberadaan mereka tidak lagi sesuai dengan data administrasi.
“Ketika dia melakukan rekonfirmasi, datang ke kelurahan lalu kemudian diblokir, berarti mengurangi updating penduduk,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Komisi A berharap jumlah warga yang belum terkonfirmasi hanya berada pada tingkat minor. Hal itu diperlukan agar basis data kependudukan yang digunakan dalam pembahasan kursi DPRD semakin mendekati kondisi riil.
“Potensinya tidak boleh lebih dari dua persen. Ini yang kami kawal, supaya angka tiga juta minimal itu kita pegang,” tegas Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.
Cak Yebe menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan BPS dan Dispendukcapil Surabaya mengenai perkembangan data kependudukan. Jika data sudah terkunci, Komisi A akan menyiapkan desk bersama Dispendukcapil, DPRD, KPU, dan Bawaslu untuk mengawal perkembangannya.
“Kalau sudah tiga juta, minggu depan saya hadirkan beliau di ruangan kami. Kami langsung persiapkan untuk bikin desk, supaya yang diinginkan semua partai politik di Surabaya dengan melakukan penambahan lima kursi itu ada peluang,” ungkap dia.
Meski demikian, peluang penambahan lima kursi belum menjadi keputusan final. Dia mengatakan dampak penambahan kursi juga harus dihitung dari sisi anggaran, ruang kerja, dan fasilitas DPRD.
“Ini kaitannya bukan sekadar kursi nambah lima, tetapi rentetan dari lima kursi ini juga harus kita kaji,” katanya.
Selain jumlah kursi, Komisi A juga membuka pembahasan penyesuaian daerah pemilihan (dapil). Dia mengatakan kajian akan mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi geografis, serta keterhubungan antarwilayah.
“Saya lebih senang bahasanya penyusunan dapil, bukan pemekaran dapil, tapi penyesuaian dapil,” ujar Cak Yebe.
Cak Yebe mencontohkan Dapil 5 yang saat ini mencakup sembilan kecamatan. Menurut dia, penataan perlu mempertimbangkan kedekatan geografis agar keterwakilan politik tetap berkaitan dengan wilayah masyarakat.
“Ini yang dibilang disesuaikan secara geografis, konteksnya bahwa caleg itu berbasis pada wilayahnya,” jelasnya.
Komisi A juga berencana mengawal pembaruan data secara berkala setelah desk terbentuk. Mekanisme tersebut diharapkan menjaga kesinambungan data meski terjadi pergantian penyelenggara pemilu.
“Setiap enam bulan kami akan berkunjung ke Dirjen Dukcapil. Ini arahan dari KPU RI,” katanya.
Cak Yebe menargetkan desk pengawalan data kependudukan mulai berjalan pada medio 2027. Menurut dia, waktu tersebut dinilai cukup untuk mempersiapkan mekanisme koordinasi lintas lembaga agar pembaruan data dapat dikawal secara berkala.
“Kalau harapan kami, desk ini bisa mulai running setidaknya medio 2027. Dengan begitu, pengawalan data bisa dilakukan lebih awal dan prosesnya tidak perlu diulang-ulang,” pungkas Cak Yebe. Alq
Editor : Redaksi
