SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang transparan, akurat, dan tepat sasaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung agenda percepatan transformasi digital nasional, diantaranya melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP.
Melalui sistem ini, data penerima manfaat dikoneksikan dan diinteroperabilitaskan secara langsung dengan delapan kementerian atau lembaga. Pasalnya, sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan berbagai basis data secara real-time. Data tersebut bersumber dari BPS, BKN, Korlantas Polri, BPN, Dukcapil, BPJS Ketenagekerjaan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Digital.
Baca juga: Target Kinerja Belum Tercapai, Eri Cahyadi Ganti 13 Kepala Dinas Surabaya Berdasarkan Hasil Evaluasi
Implementasi awal di Surabaya yang saat ini mencakup Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif membenahi tata kelola bantuan. Integrasi ini tidak hanya untuk bansos, tetapi juga akan mencakup Bantuan Operasional Sekolah/Program Indonesia Pintar (PIP), subsidi listrik, BPJS Kesehatan, hingga data perpajakan dan pengajuan kredit.
Baca juga: Penuhi Kebutuhan Bapok, Pemkot Surabaya Gencarkan GPM di Tengah Kemarau Panjang
“Tentunya kami sangat mendukung program pemerintah untuk transformasi digital. Kami juga menargetkan Pemkot Surabaya memiliki Data Center khusus berteknologi Server AI sebelum tahun 2030 untuk menunjang transformasi tersebut,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Senin (03/08/2026).
Baca juga: Pemkot Surabaya Fungsikan 2.036 Posyandu Jadi Pusat Pelayanan Terintegrasi
Lebih lanjut, pihaknya berharap sinergi dengan Pemkot Surabaya terus diperkuat dalam mendampingi masyarakat selama uji coba dan memastikan proses di lapangan berjalan lancar, serta menyampaikan masukan dari pelaksanaan di lapangan. “Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi KPTDP untuk menyempurnakan sistem sebelum implementasi yang lebih luas,” ungkap Sekar. sb-02/dsy
Editor : Redaksi