SURABAYAPAGI.COM, Ponorogo - Kantor DPRD Ponorogo yang berada di jalan Alun-alun Timur digeruduk sejumlah massa yang tergabung dalam Front Reneissance, Kamis (6/5). Aksi mereka bertujuan untuk menyuarakan beberapa tuntutan kepada pihak pemerintah maupun wakil rakyat.
Baca juga: Petani di Bumi Reog Sumringah, Harga Gabah Kering di Atas HPP
Dengan pakaian serban hitam dan membawa spanduk yang berisi berbagai tulisan, massa menuntut sejumlah hal.
Muhammad Maruf, selaku korlap aksi membacakan tuntutan yang disuarakan Front Reneissance dalam aksi tersebut.
“Ada beberapa tuntutan yang kami suarakan dalam aksi damai di depan gedung dewan ini,” kata korlap aksi front reneissance, Muhammad Ma’ruf, Kamis (6/5/2021).
Yang pertama, meminta Disnaker Ponorogo tegas kepada perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.
“Disnaker sudah mendirikan Posko Pengaduan THR, tapi jangan hanya menunggu pengaduan, harusnya juga aktif jemput bola ke buruh,” kata Maruf.
Demonstran juga meminta pemerintah agar memperhatikan masalah perempuan, terutama di Ponorogo.
Baca juga: Gelaran 30 Hari Pasar Malam, Sumbang Rp 450 Juta PAD Pemkab Ponorogo
"Apalagi di jalanan sering terjadi begal payudara dan pelecehan seksual," lanjutnya.
Untuk itu, Maruf meminta DPRD Ponorogo agar mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan RUU PKS (Perlindungan Kekerasan Seksual).
Kelompok yang terdiri dari mahasiswa, buruh, aktivis wanita dan elemen masyarakat lainnya tersebut, meminta Pemkab Ponorogo mengontrol pelaksanaan amanat peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
"Bagaiamana mengontrol pembayaran biaya pendidikan baik SD dan SMP. Karena UMK Ponorogo hanya Rp 1,9 juta sedangkan kebutuhan hidup sudah mencapai Rp 3 juta," tegas Maruf.
Baca juga: Kebijakan ‘One Way’ di Ponorogo Diklaim Berdampak Positif Bagi Ekonomi
Tuntutan terakhir, kata Ma’ruf pihaknya mewanti-wanti agar permasalahan lingkungan di Wadas, Purworejo dan Pakel, Banyuwangi. Semoga konflik tentang lingkungan di daerah tersebut, tidak terjadi di Ponorogo terutama di daerah lingkar Wilis.
“Jangan sampai permasalahan lingkungan di Purworejo dan Banyuwangi terjadi di sini. Harus dikawal sejak dini, kalau tidak akan berbahaya,” pungkasnya.
Editor : Moch Ilham