Pemerintah Harus Punya 'Terapi' untuk Pengkudeta

surabayapagi.com
Fahrul Muzaqqi, S.IP, M.IP. Pengamat Politik dari Unair Surabaya

 ANALISA POLITIK

 

Baca juga: Kisah Politisi Fahri Hamzah: Dulu Caci Maki Jokowi, Kini Puja-puji

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menurut saya, isu kudeta di Indonesia, bukan isu yang baru sebenarnya. Isu seperti ini sudah kerap muncul saat situasi buruk yang menjadi di masyarakat, seperti di momen pandemi Covid-19 ini.

Yah memang itu isu minor sangat berpotensi muncul di tengah kondisi buruk. Maka dari itu, pemerintah juga pasti sudah mengantisipasi hal itu agar tak berkembang. Harus bisa dihambat pergerakannya. Minimal, punya “terapi” lain untuk mereka, yang sesuai prosedur. Jangan sampai melanggar HAM.

Pasalnya, menurut saya, di situasi politik saat ini, pasti ada kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah untuk upaya kudeta atau semacamnya.  Jadi pemerintah juga harus bergerak di bawah tanah juga.

Baca juga: Jokowi Bikin Ilustrasi Naik MRT, Bareng Buruh

Yah mungkin teknisnya bisa wait and see, jika kelompok-kelompok tersebut bergerak, yah segera bergerak juga.

Meski begitu, momen sekarang ini, pemerintah harus bijak dan fokus menangani pandemi Covid-19 ini saja dulu.

Baca juga: 70.644 Calon Mahasiswa Ikuti UTBK 2024 di UNAIR

Kalaupun ada indikasi kudeta, saya rasa tidak perlu dibuat ramai. Menjadi kontra produktif soalnya, bisa menimbulkan riya' dan masyarakat bisa berspekulasi atas hal tersebut.

Tetapi, jika memang ada (yang merencanakan) pun, saya berspekulasi kok proyeksinya saya kira lebih mendekati untuk penggalangan kekuatan alternatif untuk Pemilu 2024. Karena periode kedua ini relatif kecil perihal kegiatan yang sifatnya kontra negara. Jadi ini yang perlu digaris bawahi. Kudeta rasanya terlalu berlebihan. adt

Editor : Moch Ilham

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru