Presenter Feni tak Tega Lihat warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Porworejo, Direpresi Aparat. 55 Akademi Desak Tinjau Ulang Urgensi Bendungan
Baca juga: 8 Pelaku Kerusuhan Stadion Gejos Jadi Tersangka
SURABAYAPAGI.COM, Purworejo- Simpati publik terhadap aksi warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang menolak desanya dijadikan lokasi tambang batu andesit, terus berdatangan.
Situasi Kamis kemarin simpang siur. Ada yang mengatakan pengukuran oleh petugas BPN sudah dilakukan sampai siang. Tapi ada laporan warga tercekam lagi dengan kedatangan 10 truk bermuatan anggota Polri. Mereka memasuki rumah rumah warga yang belum mau mengalihkan ke proyek pertambangan.
Ditengah simpang siurnya ketidakpastian perkembangan suasana di desa Wadas, seorang tokoh Publik mengingatkan manfaat dan mudharat tanah desa Wadas tetap untuk pertanian warga atau dialihkan untuk pembangunan proyek bendungan.
Laporan dari desa Wadas menyebutkan sejumlah truk Polisi kembali mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Kamis kemarin, ada deklarasi dari 55 akademisi dari 31 kampus dan institusi riset se Indonesia. Mereka mendesak pemerintah meninjau ulang urgensi dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Desakan ini muncul setelah proyek ini menyulut insiden antara warga setempat dan kepolisian.
"Terlebih dengan cara-cara kekerasan yang menyertai proses pembangunannya," demikian seruan dari mereka yang tergabung dalam Akademisi Peduli Wadas ini dalam keterangan tertulis, Kamis, (10/2/ 2022).
Presenter, Feni Rose ikut angkat bicara atas peristiwa di desa Wadas.
Feni Rose mengaku tidak tega melihat video-video yang beredar yang memperlihatkan warga Desa Wadas direpresi oleh aparat.
Hal itu diungkapkan oleh Feni Rose melalui cuitan di akun Twitter @FeniRose_ pada Rabu, (9/2/ 2022).
Dari video yang diungguh, Feni melihat datusan personel polisi diturunkan untuk melakukan pengukuran lahan yang akan digunakan untuk pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo pada Selasa, (8/2/2022).
Pengukuran lahan itu mendapat penolakan dari warga Desa Wadas karena dinilai pertambangan batu andesit akan mengancam lingkungan tempat tinggal mereka.
Akibat penolakan tersebut, warga Desa Wadas diserbu oleh ratusan personel polisi. Bahkan, puluhan warga ditangkap dengan dalih bersikap anarkis.
Peristiwa yang menimpa warga Desa Wadas.
Pengukuran Berjalan Normal
Sedikitnya 10 truk yang membawa aparat Kepolisian kembali datang ke Desa Wadas sejak Kamis pagi tadi.
Menurut Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Wadas) yang disiarkan akun media sosial resminya,mengungkapkan sampai sore Desa Wadas masih dikepung oleh aparat dan preman.
"Kondisi terkini Wadas. Pagi-siang ini datang lagi 10 truk Polisi yang membawa serta personil aparat kepolisian, sampai saat ini Wadas masih dikepung aparat Polisi, dan preman-preman. Kondisi sangat mencekam," tutur pihak Gempa Wadas, Kamis, (10/2/ 2022).
Diantaranya ada warga di Desa Wadas yang diduga menerima intimidasi.
"Hari ini warga Wadas kembali menerima intimidasi. Aparat dan petugas mendatangi rumah-rumah warga kontra tambang dan memaksa warga menandatangani persetujuan tambang," kata pihak Gempa Wadas.
Pengukuran lahan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang dilakukan petugas BPN berjalan sesuai jadwal. Aktivitas warga berjalan normal dan tidak tergambar situasi mencekam seperti dikabarkan di sejumlah akun media sosial.
Terkait perkembangan situasi desa Wadas, Kapolda Jateng melalui Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan situasi berjalan normal. Keberadaan petugas tetap di-standby-kan untuk mendampingi tim BPN Purworejo mengukur lahan warga.
"Dari ratusan bidang, saat ini tinggal 50 bidang yang belum diukur. Sekitar 15 persen dari jumlah keseluruhan. Melihat progresnya, hari ini selesai," kata Iqbal dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).
Jokowi dan Ganjar
Amnesty International Indonesia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
"Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum, dan penghormatan HAM," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/2).
Usman menilai pengerahan pasukan keamanan di Desa Wadas sangat berlebihan.
"Kebijakan kekuatan pasukan keamanan ke Desa Wadas yang sangat berlebihan, dilihat dari jumlah satuan dari yang berseragam dan tidak berseragam, termasuk jenis kendaraan yang digunakan, kami menilai pengerahan pasukan itu berlebihan," kata Usman.
MPR Sarankan Dialog
Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta semua kegiatan pengukuran tanah di lokasi proyek pembangunan Waduk Bener untuk segera dihentikan dulu.
Selain itu, kata dia, jika masih ada warga yang ditahan agar segera dibebaskan.
Menurut dia, MPR RI sangat mendorong adanya dialog atau mediasi dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas.
“Tentu, itu (dialog, Red) harus. Hentikan pengukuran, bebaskan semua, dan kami mendukung Pak Ganjar, itu kan sudah mengambil inisiatif untuk berembuk,” kata Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), dikutip dari Antara.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, memahami kekhawatiran warga bahwa penambangan akan merusak mata air dan sawah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa selama ini. Ini karena kebanyakan warganya merupakan petani.
"Lahan itu adalah sumber kehidupan mereka, dan ketika ditambang berarti menghilangkan penghidupan Wadas yang berada di kawasan perbukitan Menoreh tersebut,” kata Guspardi Gaus, kepada wartawan, Kamis, (10/2/2022).
Sesalkan Tindakan Represif
Politikus PAN itu menyesalkan tindakan represif yang dilakukan aparat dalam pengawalan keamanan di Desa Wadas.
Menurutnya, tindakan seperti itu bisa menimbulkan berbagai kritik dari berbagai elemen serta menimbulkan keresahan di masyarakat.
Legislator Sumatera Barat itu mengingatkan, dalam menangani konflik agraria, pendekatan keamanan (security approach) berbasis kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kata dia, dampaknya akan menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat.
“Kekerasan seperti yang terjadi di Desa Wadas harus dihindari. Apalagi dalam peristiwa ini telah terjadi penyerbuan, pengejaran dan pengepungan kepada warga masyarakat dan informasi terakhir dikabarkan dari 67 orang warga yang ditangkap,” katanya.
Sayangkan Bila ada Kekerasan
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyayangkan jika benar adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga di Desa Wadas. Muzani meminta semua pihak menahan diri terkait polemik yang terjadi di sana.
"Sekali lagi, menghadapi masyarakat kita harus double kesabaran, kita harus double kekuatan. Karena inilah suatu dan di manapun selalu begitu," ujar Muzani, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Baca juga: Tewaskan Satu Warga Save Our Borneo Tuntut Komnas Ham Bentuk Tim Pencari Fakta Seruyan
"Apalagi ini telah menimbulkan luka di hati masyarakat. Toh ini bukan sebuah target yang harus dilakukan cepat, harus tahun ini, kan tidak juga," sambung Wakil Ketua MPR itu.
Salah seorang warga Desa Wadas, Siswanto, mengakui dalam insiden pengepungan ada peristiwa penangkapan puluhan warga Desa Wadas.
Menurut Siswanto, semua bermula pada Ahad (6/2/2022) sore ketika warga melihat banyak polisi berkumpul di Polsek Bener dan belakang Polres Purworejo. Warga juga melihat polisi mendirikan tenda-tenda.
Saat itu, warga masih bingung aparat kepolisian ingin ke Wadas atau ada keperluan lain. Siswanto menuturkan, salah satu warga yang menghubungi Polres Purworejo mendapatkan jawaban jika para polisi hanya ingin kunjungan ke Purworejo. Tidak ada informasi soal mengukur tanah.
Polisi sendiri menangkap setidaknya 64 orang saat pengukuran tanah di Desa Wadas. Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, membantah adanya kekerasan yang menimpa ibu-ibu di Desa Wadas.
"Tidak ada, tidak ada," kata Luthfi saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menemui warga Desa Wadas yang sudah setuju dilakukan pengukuran tanah, Rabu (9/2/2022).
Sedih atas Tindakan Represif
Sementara ulama kharismatik asal Rembang, Jawa Tengah K.H Mustofa Bisri, sedih atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga desa wadas.
Melalui akun twitternya, ulama yang kerap disapa Gus Mus itu mengomentari cuitan warganet yang membeberkan peristiwa di Wadas pada saat pengukuran tanah.
Gus Mus sampai tak bisa berkata-kata melihat polemik di Wadas. Ia hanya bisa mengadu ke Presiden Joko Widodo agar diberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut.
"Pak @jokowi," kata Gus Mus sembari membubuhkan emoticon sedih.
Sontak saja cuitan Gus Mus yang prihatin dengan polemik Desa Wadas itu langsung dibanjiri komentar warganet. Tak sedikit dari mereka yang memberikan ragam tanggapan terhadap polemik di Wadas.
"Kalau mbah yai @gusmusgusmu sudah menulis status dan memanggil pak @jokowi, berarti ada yang sangat tidak baik-baik saja," ujar akun @Chuan_Dri**.
"Gus Mus mention pak @jokowi dan bukan pak @ganjarpranowo . Berarti beliau merasa ini masalah besar, lebih besar dari sekedar Purworejo atau pun Jawa Tengah.Mungkin ini ujian apakah pak @ganjarpranowo bisa menjadi pemimpin yang adil. Mata @nahdlatululama tertuju pada kasus ini," tutur akun @Choi_Zee**.
"Ya Allah yai mus, terimakasih telah menyuarakan atas apa yang terjadi di desa wadas saat ini. Kami bersama-sama berjuang untuk desa wadas, supaya keluar dari segalah kekerasan yang terjadi saat ini. Berdoa sama-sama, berjuang sama-sama," imbuh akun @Malarang**.
"Ne mbah kakung @gusmusgusmu sampun peduli mugi para pejabat dan pemerintah pak @jokowi kalih pak gub @ganjarpranowo saged nyeleseake masalahe aamin," sahut akun @santrindlo**.
"Semoga warga Wadas aman-aman saja. Menjaga marwah kampung bukankah bagian dari Cinta Tanah Air (hubbul wathon minal iman)," timpal akun @amien**.
Tak berlakukan Seperti ini
Insiden di Desa Wadas, Jawa Tengah, sampai semalam, masih ramai disoroti publik, termasuk Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Arief Poyuono menyoroti sikap pemerintah atas penolakan warga Wadas terkait kebijakan pembangunan bendungan.
Lantas, Arief Poyuono menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai seharusnya presiden tidak seperti itu memberlakukan warga Wadas.
“Kangmas @jokowi Kok Begitu begitu smst ys Pemerintah memberlakukan Warga Desa Wadas," ucap politisi Partai Gerindra dikutip dari Twitter @bumnbersatu.
Arief Poyuono berpendapat, warga Wadas menolak rencana tersebut karena ada hal-hal yang memang sedang dipertimbangkan.
"Mereka menolak daerah ditambang pasi nantinya akan Ada resiko krugian ekonominya dan bencana yg disebabkan penambangan pasir di desa,” ucapnya menjelaskan.
Pada akhir cuitannya, Arief Poyuono menduga bahwa terdapat mafia proyek dalam rencana pembangunan bendungan tersebut.
“Apa jgn jgn Ada mafia Proyek Bendungan yg memerintahkan,” pungkas Arief Poyuono di akhir cuitannya.
Baca juga: Warga Air Bangis Perjuangkan Lahan yang Menjadi Sumber Nafkahnya
Kepentingan Investor atau Rakyat
Rizal Ramli, mantan Menteri Jokowi juga mengaku penasaran apakah selama jadi presiden, Jokowi lebih banyak berbicara tentang investor daripada rakyat.
"Hanya panasaran, mungkin ada yg tahu: Jokowi selama jadi Presiden, ngomong lebih banyak tentang investor atau rakyat?" ujar Rizal.
Itu pun, kata Rizal, ternyata investor yang masuk sangat sedikit. "Yang banyak berita PHP doang," lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengancam dengan memerintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi.
Menurut Jokowi, investasi merupakan kunci penggerak ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa mulai tahun 2021, investasi di Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar pulau Jawa lebih besar.
"Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan," kata Jokowi dalam arahannya kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12/2021).
"Saya sudah titip juga ke Kapolri. Kapolda yang tidak bisa menjaga, sama. Diperingatkan, kalau sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, ngomong...tapi udah..enggak bisa dia, ganti," tegas Jokowi.
Awal Minggu lalu, aparat gabungan dari Polda Jateng, Brimob dan TNI diturunkan untuk mengamankan pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Selasa (8/2). Kegiatan yang awalnya berjalan lancar, tiba-tiba ricuh.
Sejumlah warga setempat diamankan aparat karena diduga jadi pemicu kericuhan. Kabid Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy menegaskan penangkapan dilakukan di luar masjid setempat.
“Ke-23 orang tersebut saat akan diamankan sengaja berlindung di rumah-rumah penduduk dan juga sengaja menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng agar tidak ditangkap petugas. Cara cara seperti ini sudah mereka lakukan pada April 2021,” papar Kombes Iqbal seperti dikutip dari detikJateng, Rabu (9/2).
Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan hal itu terjadi karena provokasi dengan tujuan-tujuan tertentu.
"Kita semua perlu mendukung program pemerintah, khususnya proyek strategis nasional, karena semua sudah melalui kajian yang komprehensif dari semua aspek dan kemanfaatannya bagi masyarakat," ujar Benny Mamoto di Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Dia menjelaskan dalam pembebasan lahan memang hampir semua proyek selalu ada pro dan kontra, termasuk adanya warga yang menolak lahannya dibebaskan dengan ganti untung. Proyek di Wadas dikatakannya sudah berjalan panjang dan pihak yang tidak setuju sudah menempuh jalur hukum.
"Gugatan secara hukum sudah ditempuh dan hasilnya gugatan mereka ditolak. Polda dan Polres diminta untuk pengamanan pengukuran tanah oleh BPN. Untuk itu pihak kepolisian tentunya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengambil langkah antisipasi dengan memperhitungkan tingkat ancaman dan gangguan," kata Benny Mamoto.
Perihal ada sejumlah pihak yang menyatakan Polri dianggap berlebihan karena menurunkan personel dalam jumlah besar seperti era orde baru, Benny Mamoto menyebutkan hal tersebut sudah sesuai prosedur.
"Kekuatan yang diterjunkan dengan mempertimbangkan luas lahan yang akan diukur dan jumlah masyarakat yang menolak atau akan mengganggu jalannya pengukuran," ucap dia.
Diintimidasi Preman
Seorang pria bernama Sabar, warga Desa Wadas, mengaku mendukung proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah di daerah tempat tinggalnya itu.
“Nama saya Sabar, warga Wadas RT1/RW3 yang mendukung PSN, proyek strategis nasional,” ujar Sabar.
Sabar pun membeberkan, gegara mendukung proyek pemerintah itu dirinya mendapat intimidasi dari orang tak dikenal diduga preman setempat.
“Saya merasa sangat terintimidasi karena waktu itu motor saya pernah diisi pasir dan garam,” ungkapnya.
Maka dari itu, warga Desa Wadas yang mendukung proyek pemerintah tersebut mengaku sangat senang saat pihak kepolisian melakukan patroli rutin di sekitar wilayah tempat tinggalnya itu.
“Makanya saya sangat senang sekali saat ada patroli masuk Desa Wadas. Terima kasih pak Kapolres Purwerejo beserta anggotanya terus menerus patroli di Desa Wadas. Seluruhnya kami warga Wadas yang mendukung PSN sangat senang,” ujarnya. n er, jk, pw, 07
Editor : Moch Ilham