SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Konflik agraria yang terjadi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah menewaskan satu warga dikarenakan luka tembak aparat. Menanggapi kasus ini sejumlah organisasi sipil yakni Save Our Borneo, Sawit Watch, dan Satya Bumi menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM) RI untuk membentuk tim pencari fakta.
"Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, dapat merespon kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi," demikian pernyataan resmi Save Our Borneo dkk dalam siaran pers yang diterima, Senin (9/10).
Save Our Borneo dan lainnya juga menuntut aparat Keamanan untuk memprioritaskan dialog yang adil dan setara, serta meminta aparat untuk tidak menggunakan kekerasan. Mereka juga mendesak agar para pihak untuk dapat menahan diri agar tidak semakin banyak korban dan kekerasan yang terjadi terus berlanjut
"Pemerintah baik di Nasional dan Daerah harus serius dalam mengawasi proses realisasi plasma yang kasus tuntutan realisasinya sudah banyak terjadi di sejumlah wilayah," katanya
Bentrokan terjadi saat warga tengah melakukan aksi menuntut haknya pada perusahaan perkebunan sawit PT HMBP. Warga menuntut plasma sawit dan area lahan di luar HGU PT HMBP sejak 16 September lalu.
Komnas HAM diketahui telah meminta Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Nanang Avianto segera memberikan hukuman kepada para anggotanya yang diduga melakukan tindakan represif saat bentrokan antara warga Seruyan dan PT HMBP itu.
Komnas HAM juga menyerukan agar Kapolda Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Seruyan serta seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Dia mengatakan Komnas HAM akan melakukan penyelidikan atas insiden kekerasan di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah itu.
Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah menyatakan bakal menindak tegas anggota jika terbukti melakukan penembakan atau tindakan represif terhadap warga Bangkal, Seruyan. ac
Editor : Redaksi
