Nasib Proyek Trem di Surabaya setelah Anggaran Dic

Mimpi Punya Trem, Walikota Ngotot

Jumat, 15 Sep 2017 23:42 WIB

Mimpi Walikota Surabaya Tri Rismaharini bisa membangun Trem di Surabaya terancam gagal, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencoret anggaran proyek angkutan massal cepat (AMC) tersebut. Kini walikota dua periode ini mencari pendanaan lain, diantaranya membuka tender proyek trem. Apalagi, anggota DPRD Kota Surabaya menolak jika Trem dibiayai APBD, lantaran dana yang dibutuhkan sangat besar, yakni di kisaran Rp 3,8 Triliun. Sedang kemampuan APBD Surabaya hanya Rp 8 triliun. Akankah Trem ini hanya menjadi mimpi, jika investor atau pihak swasta juga enggan berinvestasi di proyek tersebut? Berikut ini laporan wartawan Surabaya Pagi, Alqomar dan Ibnu F. Wibowo -------------- Cukup mengejutkan, pembatalan pembiayaan Trem dari APBN ini. Padahal, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Senin, 5 Juni lalu, pemerintah pusat bersedia membiayai. Total anggaran trem yang dialokasikan dari APBN mencapai Rp 2,7 triliun. Tapi untuk tahun 2017 ini akan dikucurkan Rp 100 miliar. Angka itu dipakai untuk membiayai proyek trem dengan rute Wonokromo-Praban-Tunjungan. Sedangkan untuk light rail transit trayek timur-barat, pemerintah menawarkan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Namun saat ditemui di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Risma mengaku jika dirinya mendapat surat dari Menteri Keuangan. Isinya, anggaran untuk proyek trem tidak ada. "APBN-nya tidak ada. Padahal, sebelum ada rencana pembiayaan dengan APBN banyak sekali investor yang masuk dan minat," cetus Risma kala itu. "Dulu total seluruhnya Rp 3,8 triliun, tapi mau kita hitung lagi," imbuh Risma. Ia pun berharap proses tender atau lelang proyek trem bisa dibuka pada awal 2018 dengan harapan tahun 2019 sudah mulai pengerjaan konstruksi. Proyeknya sendiri bisa selesai 2021. Disikapi Dewan Masalah ini pun tak luput dari perhatian anggota DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron menyebut proyek trem yang terkatung-katung ini, terkesan Walikota memaksakan di luar kemampuannya. Ia secara pribadi sangat pesimistis dengan pembangunan trem di Surabaya. "Sebaiknya jangan dipaksakan, mending anggarannya dialihkan untuk subsidi angkutan yang ada," ujar Buchori kepada Surabaya Pagi, kemarin (15/9). Buchori juga pesimis dengan rencana Pemkot yang akan membuka tender untuk proyek Trem. Pasalnya, proyek itu dinilainya kurang menarik investor. Jika memang ada investor yang berminat dan berhasil membangun, ia khawatir tarif trem akan mahal. Tentunya membuat masyarakat tidak berminat menggunakan trem. “Jika disubsidi, jangan-jangan swasta yang mengerjakan proyek ini hanya ingin mengambil subsidinya saja,” terang politisi PPP ini. Hal senada diungkapkan Vinsensius Awey, anggota Komisi C lainnya. Menurutnya, pembangunan trem ini jangan dipaksakan, apabila skema pembiayaan masih belum jelas. "Menggandeng pihak swasta pun juga akan membebani APBD. Misal dari sisi subsidi tiketnya. Tentu pihak swasta yang invest juga ingin untung sehingga biaya yang ada akan dibebankan pada masyarakat pengguna trem," kata Awey. Ia melanjutkan, tidak mudah menggandeng swasta dengan total nilai proyek Rp 2 triliun lebih. Di DKI saja merupakan joint venture sehingga ada separuh yang merupakan beban APBD DKI dan separuhnya pihak swasta. DKI dengan APBD puluhan triliun tentu sanggup membiayainya, sementara APBD Kota Surabaya hanya Rp 8 triliun saja. "Oleh karena itu way out-nya adalah menggantikan moda transportasi perkotaan dari Trem menjadi BRT (Bus Rapit Transit) seperti Busway Transjakarta. Anggarannya tentu jauh di bawah anggaran Trem, tapi fungsinya sama," papar politisi Partai Nasdem ini. Dijelaskan, Trem berbasis rel dengan kecepatan 50 - 70 km / jam di dalam kota. Sedangkan busway kecepatannya tak jauh beda. “Namun jenis BRT untuk Surabaya lebih baik yang low deck. Lebih ramah bagi orang tua dan anak anak dan orang berkebutuhan khusus," tambahnya ini. Ungkap Kajian Akademik Batalnya pembiayaan trem yang digagas Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dengan menggunakan APBN menimbulkan babak baru dalam proses reinkarnasi moda transportasi yang pernah menjadi raja jalanan di Surabaya tersebut. Sebab, apabila tidak menggunakan APBN, dari mana Pemkot membiayai proyek yang dipastikan memakan biaya besar tersebut. Pakar transportasi asal ITS Surabaya Machsus memandang, Pemkot Surabaya perlu mempublikasikan kajian akademik terkait skema rencana pembiayaan proyek tersebut kepada publik. Hal tersebut penting agar akademisi dan beberapa pakar lain yang kompeten di bidang-bidang terkait mampu memberikan sumbangsih ide agar proyek tersebut nantinya benar-benar efektif dan efisien. “Kan pastinya skema-skema pembiayaannya sudah ada. Hanya saja, saya belum pernah mendengar atau mengetahui. Kan lebih baik apabila ada masukan-masukan dari masyarakat,” kata Machsus kepada Surabaya Pagi, kemarin. Disamping itu menurut Machsus, yang tidak kalah penting adalah skema subsidi yang tepat harus tetap diberikan oleh Pemerintah. “Ya jangan sampai, karena modalnya besar, swasta lalu mematok biaya yang tidak kalah mahal. Kalau begitu ya sia-sia. Jangan sampai saja, biaya menggunakan trem malah lebih mahal dari pakai sepeda motor. Sama aja itu jadinya. Jadinya, kalaupun diserahkan ke swasta, Pemerintah tetap harus berperan penuh,” tegasnya. Pakar manajemen Unair Badri Munir Sukoco memiliki pandangan yang berbeda. Ia tidak mempermasalahkan apabila pada akhirnya pembiayaan dari swasta lebih dipilih oleh Pemkot Surabaya. “Dengan swasta pun bisa ada beberapa skema. Misalnya, dengan BOT 25 tahun atau dengan menerbitkan Sukuk daerah atau obligasi,” ujar dia. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Jawab Dinamika Ekonomi, AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna Berbasis Dolar AS

Kamis, 29 Jan 2026 20:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) meluncurkan Asuransi Mandiri Wealth Signature USD sebagai produk terbarunya di awal…

Perkuat Layanan Nasabah Affluent, HSBC Hadirkan Wealth Center di Surabaya

Kamis, 29 Jan 2026 20:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Mengawali tahun 2026, PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) meresmikan Wealth Center terbarunya di Surabaya. Kehadiran fasilitas ini …

Pratikno hingga Tito Karnavian, Ditiup akan Direshuffle

Kamis, 29 Jan 2026 20:05 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan Wamenkeu Thomas Djiwandono, Bereaksi SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Isu perombakan atau re…

Perseteruan Dua Dokter, Tarik Komisi Yudisial

Kamis, 29 Jan 2026 20:03 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Perseteruan antara Dokter Richard Lee dan Doktif, soal produk dan layanan kecantikan, berbias. Doktif, tarik Komisi Yudisial (KY),…

Menteri Bappenas, Tegaskan MBG Lebih Mendesak Ketimbang Pekerjaan

Kamis, 29 Jan 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan…

PB XIV Berganti Nama Pakubuwono XIV, Lawannya Dekati Menbud

Kamis, 29 Jan 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Solo - Pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya kembali mengajukan permohonan perubahan nama usai sebelumnya ditolak oleh di Pengadilan Negeri (PN)…