Dampak Transportasi Online di Surabaya

Bangkrut, Angkutan Lyn Mulai Gulung Tikar

Senin, 09 Okt 2017 00:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kehadiran moda transportasi berbasis aplikasi, baik itu taksi online atau ojek online benar-benar jadi ancaman angkutan konvensional. Ini bukan isapan jempol. Sebab, dampaknya sudah terasa. Angkutan kota (angkot) di Surabaya, misalnya, jumlahnya terus menyusut lantaran gulung tikar. Sedang taksi konvensional juga terancam, lantaran pendapatan sopirnya terus menurun. Mereka kalah bersaing dengan taksi online. Benarkah? --------- Laporan : Alqomar – Firman Rachman, Editor: Ali Mahfud ---------- Tanda-tanda angkutan angkot atau lyn di Surabaya mulai terkikis terlihat dari data Organisasi .Gabungan Angkatan Darat (Organda) Kota Surabaya. Jika tahun 2010 jumlah lyn ini mencapai 5.000 unit yang beroperasi, pada tahun 2013 mengalami penurunan drastis. Hanya 2.250 unit yang beroperasi melayani warga Surabaya. Sedang tahun 2017, angkutan lyn tinggal 1.750 unit yang beroperasi. Jika dibandingkan pada 2010 hingga 2017, penurunan jumlah lyn sekitar 85 persen. Trayeknya (rute) juga sudah banyak berkurang. Dulu tahun 2010 trayek lyn ini ada 58, sekarang tinggal 22 trayek. Inilah yang menjadi dasar kenapa Organda menolak transportasi online dan menggelar demo ke Kantor Gubernur Jatim. Ketua Organda Kota Surabaya Sonhaji dengan tegas menolak kehadiran transportasi online, baik itu taksi maupun ojek online. Sebab, menurutnya, ada perlakuan tidak adil. Ia menjelaskan, sebelum beroperasi, anggota organda selalu mengurus izin terlebih dahulu. Mulai izin KIR, kelengkapan berkendara, hingga izin trayek. “Kalau taksi online hanya modal mobil, hape android, dan pasang aplikasinya. Mereka juga tak mengantongi izin,” ujarnya, kemarin. Selain itu, lanjutnya, taksi online juga tak dibatasi trayek. Mereka bisa bermanuver di semua daerah se Surabaya. Akibatnya, pendapatan drop hingga 50 persen. “Setelah munculnya taksi online, kami merugi banyak,” ungkapnya. Hal sama diungkapkan sejumlah sopir lyn yang ditemui Surabaya Pagi di Terminal Joyoboyo, petang kemarin. Jafar, Ketua Paguyuban Lyn G Cabang Terminal Joyoboyo, misalnya. Pria berusia 43 tahun ini mengaku memiliki dua anak. Ia mengisahkan akhir-akhir ini pendapatannya mandeg bak kran macet. Jafar beserta dua rekan lain yang lebih senior darinya merasakan hal yang tak jauh berbeda. "Sejak ada angkutan online, pendapatan kami menurun drastis. Mau dipungkiri seperti apapun oleh pemerintah, itu fakta yang kami rasakan mas," keluh Jafar sembari menyeruput kopinya. Ekonomi keluarga empat kepala ini morat-marit. Bahkan ia tak tau besok akan makan apa, kalau saja sang istri tak membantu menopang kebutuhan keluarga sebagai buruh cuci di kampung. Macetnya sumber penghidupan Jafar juga diamini oleh Malikin, pria baya yang sudah berumur 58 tahun, bapak empat anak. Malikin sudah sekitar 38 tahun hidup di ganasnya aspal jalan kota Surabaya. Tak ada yang menonjol dari sisi ekonomi Malikin, bahkan dua tahun terakhir, ia harus merelakan sang istri menjadi pembantu rumah tangga, untuk turut membiayai sekolah dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Dua anak lainnya sudah menikah dan hidup dengan pasangan masing-masing. "Bojoku iku sebenere gak tak olehi kerjo mas, wes sepuh. Tapi gimana lagi, wong duit dari narik angkot ini kayak ada kayak enggak," sambat Malikin. Tidak Adil Pendapatan para sopir angkutan kota ini terdampak dari menjamurnya angkutan ojek berbasis online di Surabaya khususnya. Para sopir ini mengaku rata-rata mereka hanya mampu membawa pulang uang paling besar 50 ribu rupiah perhari. Uang tersebut sudah terpotong biaya setoran angkot dan uang bensin untuk dua kali jalan. Tentu jauh dari nominal yang dapat mereka bawa pulang sebelum adanya ojek online ini. "Kadang itu 20 ribu, mentok-mentok 50 ribu mas. Itu sudah termasuk setoran, kadang setor ke juragan itu 50-60 ribu perhari, uang bensin biasanya 25-30 ribu sekali narik. Kalau dulu bersih bisa sampai 100 ribu kadang lebih," kata Malikin. Nominal yang mereka dapat masih belum termasuk beban biaya lain yang harus dikeluarkan untuk KIR per enam bulan sekali dan ijin Trayek pertahun sekali. Nominalnya, 200 ribu per enam bulan sekali untuk KIR, dan 100 ribu rupiah untuk ijin trayek pertahunnya. "Ini juga yang pemerintah seperti menganaktirikan, belum selesai soal penurunan pendapatan, mereka ojek online gak perlu susah-susah keluarin biaya untuk KIR dan ijin trayek," sahut Jafar. Selain itu, kesenjangan sosial ekonomi personal para pengemudi angkutan ini juga menjadi sorotan tersendiri bagi Malikin. Ia beranggapan, jika kaum yang susah semakin susah dan yang kaya semakin kaya. "Beberapa kali temen-temen ini sweeping, pengemudi ojek online itu terutama yang mobil, wes duwe kerjoan enak kabeh. Onok sing dosen, PNS, karyawan BUMN. Lah kami di bawah ini ekonomi makin sulit. Dimana keadilan untuk rakyat miskin?," gumam Malikin. Sambil menunjuk ke arah mobil angkot yang berderet memanjang di sisi selatan Terminal Joyoboyo, Jafar mengatakan jika ratusan angkot tersebut sedang antre untuk jalan mencari penumpang. Saking banyaknya dan sepinya penumpang, angkot-angkot tersebut bahkan sebagian harus rela tak berjalan selama satu hari. "Itu antre panjang mas, nariknya bukan besok, tapi lusa. Itupun maksimal paling tiga trayek PP. Coba sampean bayangkan mas, untung di warung ini boleh utang," goda Jafar tertawa, sambil menelan pahit realitas para sopir angkot ini. Nasib Taksi Lantas, bagaimana dengan taksi konvensional? Fenomena di Jakarta ini patut menjadi pelajaran. Menurut Ketua Umum Organda DKI Jakarta, Safruan Sinungan, sejak munculnya taksi online perusahaan taksi konvensional sudah banyak yang gugur. Bahkan menurut catatannya dari 32 perusahaan taksi yang ada saat ini hanya tersisa 4 perusahaan taksi. "Perusahaan taksi di Jakarta ada 32 perusahaan, sekarang yang beroperasi tinggal 4, itu Blue Bird, Express, Gamya, Taxiku. Kalau Sri Medali yang beroperasi cuma 5 armada enggak usah dihitunglah," ungkapnya, Minggu (8/10/2017). Menurut Safruan hal itu lantaran ketidaksetaraan level persaingan dengan taksi online. Sebab perusahaan taksi konvensional harus mengikuti penetapan tarif seusai amanah UU 22 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014. "Organda sebut ini ilegal karena tidak berizin, dia tentukan tarif sendiri dan tarifnya enggak masuk akal dalam hitungan bisnis. Pertanyaannya apakah punya kewenangan perusahaan IT menentukan tarif, sementara UU jelas tarif ditentukan perusahaan angkutan umum setelah dapat persetujuan pemerintah," imbuhnya. Dari jumlah armada juga berkurang. Express yang tadinya memiliki 12 ribu armada kini berkurang tinggal 9.600 armada. Itu pun termasuk dalam armada taksi Eagle dan Tiara yang termasuk dalam grup Express. "Sementara Taxiku dari 2.500 sekarang tinggal kurang dari 100 yang beroperasi. Sebenarnya ini situasi yang paling sangat menyedihkan. Tapi ini sudah terprediksi dari 2014," tambah pria yang juga menjabat Direktur Independen Express Transindo Utama itu. Pemerintah Lamban Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron menilai pemerintah lamban menangani konflik transportasi online dan konvensional. Menurutnya, peraturan yang mengatur transportasi online ini masih tidak jelas. Baik menyangkut perizinan, pajak, tarif dan lain-lain. “Makanya pemerintah segera hadir untuk menjawab persoalan ini semua,” kata Buchori dikonfirmasi, Minggu (8/10) kemarin. Vinsensius Awey, anggota DPRD Surabaya lainnya, punya pandangan berbeda. Menurutnya, transportasi online tidak bisa disalahkan sepenuhnya, sebab kehadiran teknologi tidak bisa ditolak. “Apabila tidak bisa mengikuti perkembangan akan dilibas. Makanya harus mengikuti perkembangan,” kata Awey. Maka dari itu, lanjut Awey, Organda harus bisa menyesuaikan dan mampu meremajakan angkutan kota, seperti bemo, bus dan taksi konvensional. Sehingga bisa bersaing dalam moda transportasi ini. “Yang diinginkan masyarakat itu transportasi yang nyaman, aman dan murah,” kata Awey. Meski begitu, ia menilai pemerintah lamban menanggapi persoalan taksi online ini. “Regulasinya masih tidak jelas. Ini bisa memicu masyarakat main hakim sendiri. Seharusnya pemerintah segera hadir menjawab persoalan ini,” pungkas Awey. n alq/fir

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kapolres Gresik Pimpin Langsung Tes Urine PJU, Tegaskan Komitmen Bersih Narkoba

Sabtu, 21 Feb 2026 19:19 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Dalam upaya memperkuat pengawasan internal serta mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian, Kapolres Gresik AKBP R…

Seorang Kakek Ditemukan Meninggal di Ladang Desa Kademangan Kabupaten Blitar

Sabtu, 21 Feb 2026 15:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar- Penemuan seorang Kakek dalam keadaan meninggal dunia pada Jumat 20 Pebruari 2026 sekitar pukul.18.00, oleh J 45 warga setempat…

Perkuat Kebersamaan Ramadan, Kapolres Gresik Sampaikan Pesan Kamtibmas Saat Salat Jumat

Sabtu, 21 Feb 2026 13:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Untuk mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution melaksanakan kunjungan ke Masjid KH A…

Usaha UMKM Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

SURABAYA PAGI, Sampang- Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bazar Takjil Ramadhan UMKM Halal tahun ini. Dipusatkan di Alun-alun Trunojoyo…

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperingati satu tahun masa kepemimpinan m…

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Raja Charles Pastikan Kerajaan Inggris Dukung Pengusutan Kasus Andrew SURABAYAPAGI.COM, London - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara t…