Tarif Transportasi Online tak Wajar, Pemerintah Perlu Audit

Rabu, 11 Okt 2017 23:26 WIB

Transportasi berbasis aplikasi atau angkutan online yang kerap bermasalah dengan transportasi konvensional, entah itu ojek maupun taksi, perlu penyelesaian secepatnya. Keberadaan transportasi online sudah menuai hasil. Sedang perusahaan taksi resmi—taksi yang memiliki perijinan lengkap-- sudah mulai terdampak oleh keberadaannya. Jika terus dibiarkan, tidak sampai tiga tahun bisa-bisa semua taksi resmi ini gulung tikar dan lenyap. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan audit terhadap transportasi online ini. Hal ini dipandang perlu guna menjamin konsumen maupun pengemudi tidak dirugikan. ------------ Saya melihat bisnis transportasi online ini tidak sehat. Alasannya, model bisnis tersebut mengandalkan subsidi yang tak wajar untuk memenangkan persaingan. Inilah kenapa perlu ada upaya untuk mengaudit model bisnis semacam ini. Sebab pada kenyataannya di luar negeri tarif taksi online tak banyak beda dengan taksi resmi. Namun kalau murah sampai tidak wajar (seperti yang terjadi di Indonesia), hal ini perlu dipertanyakan. Perlu ada perhitungan sebetulnya biaya (cost) yang wajar jika transportasi online dijalankan apa adanya tanpa subsidi dan gimmick marketing sebetulnya berapa?. Tanpa subsidi dan gimmick marketing tersebut, saya yakin harga transportasi online tidak akan jauh berbeda dengan taksi konvensional. Praktik subsidi itu disebutnya berlebihan sehingga seharusnya diaudit. Selain perlu mengaudit, pemerintah juga perlu mendidik masyarakat agar mereka tidak terbuai dengan harga murah moda transportasi ini. Sebab, harga yang murah itu tidak akan bertahan selamanya. Dengan kondisi sekarang, taksi resmi akan lenyap dalam tiga tahun apabila taksi online masih tidak memiliki aturan yang jelas seperti sekarang ini. Sebaliknya, tarif angkutan online kelak tidak lagi semurah sekarang. Bahkan operator aplikasi berpeluang seenaknya mengatur tarif. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan transportasi online tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja baru. Justru mematikan usaha yang sudah berlangsung dan alhasil bakal menimbulkan pengangguran baru. Kerugian ini akan mulai terasa ketika seluruh taksi resmi hilang dan perusahaan taksi online mengendalikan sendiri. Tanpa kontrol dan audit pemerintah, masyarakat akan menjadi korbannya. Aplikasi online hanya merupakan sebuah sistem yang dalam penerapannya sebenarnya tetap membutuhkan pengawasan rutin. Dalam hal ini termasuk audit terhadap sistem aplikasinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus ikut bertanggung jawab dan jangan hanya bisa melemparkan masalah kepada kementerian yang lain, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Ia mengamini aplikasi suatu keniscayaan yang harus diterima di semua sektor, tak terkecuali transportasi. Kami berharap Kementerian Perhubungan sudah berupaya membuat aturan melalui Peraturan Menteri nomor 32/201 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Nomor 26/2017, hanya sekadar untuk mengakomodasi keberadaan transportasi daring. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tim Junior Rookie 969 dan Tim Senior Kuda Hitam Sabet Juara 1

Minggu, 15 Mar 2026 17:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Permainan domino atau gaplek yang selama ini identik dengan stigma perjudian mulai bertransformasi menjadi cabang olahraga…

Pererat Ukhuwah Islamiyah, Khofifah Bagikan Mushaf Madinah Hadiah Raja Salman di Jatim

Minggu, 15 Mar 2026 16:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan Al-Qur’an Mushaf Madinah hadiah dari Penjaga Dua Tanah Suci, Raja Arab Saudi Sa…

Perkuat Layanan Pariwisata Kereta Api, KAI Wisata Bangun Kemitraan Strategis dengan Via Indonesia

Minggu, 15 Mar 2026 16:39 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) memperkuat pengembangan layanan pariwisata berbasis kereta api dengan menjalin kemitraan s…

Pelaku Pencurian Toko Pakaian di Blitar Ditangkap Warga

Minggu, 15 Mar 2026 16:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Warga sekitar Toko Trend Fashion di Desa Bence Kecamatan Garum Kab Blitar menangkap pencuri pakaian di toko tersebut, setelah alarm…

Eka Hartono Ingatkan Pemkot Madiun, Jangan Abaikan Penghuni Kios ‎

Minggu, 15 Mar 2026 16:09 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Kota Madiun- Rencana pengembangan kawasan kuliner Bogowonto dengan nuansa Historis yang diinisiasi Pemkot Madiun mendapat sorotan dari eks p…

Tekan Angka Kemiskinan, Bupati Jember Gus Fawait Ajak Tokoh Pesantren Lewat Peran Santri

Minggu, 15 Mar 2026 15:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Sebagai upaya menekan angka kemiskinan, Bupati Jember Muhammad Fawait mengajak tokoh pesantren bersama dengan para perwakilan …