Tarif Transportasi Online tak Wajar, Pemerintah Perlu Audit

Rabu, 11 Okt 2017 23:26 WIB

Transportasi berbasis aplikasi atau angkutan online yang kerap bermasalah dengan transportasi konvensional, entah itu ojek maupun taksi, perlu penyelesaian secepatnya. Keberadaan transportasi online sudah menuai hasil. Sedang perusahaan taksi resmi—taksi yang memiliki perijinan lengkap-- sudah mulai terdampak oleh keberadaannya. Jika terus dibiarkan, tidak sampai tiga tahun bisa-bisa semua taksi resmi ini gulung tikar dan lenyap. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan audit terhadap transportasi online ini. Hal ini dipandang perlu guna menjamin konsumen maupun pengemudi tidak dirugikan. ------------ Saya melihat bisnis transportasi online ini tidak sehat. Alasannya, model bisnis tersebut mengandalkan subsidi yang tak wajar untuk memenangkan persaingan. Inilah kenapa perlu ada upaya untuk mengaudit model bisnis semacam ini. Sebab pada kenyataannya di luar negeri tarif taksi online tak banyak beda dengan taksi resmi. Namun kalau murah sampai tidak wajar (seperti yang terjadi di Indonesia), hal ini perlu dipertanyakan. Perlu ada perhitungan sebetulnya biaya (cost) yang wajar jika transportasi online dijalankan apa adanya tanpa subsidi dan gimmick marketing sebetulnya berapa?. Tanpa subsidi dan gimmick marketing tersebut, saya yakin harga transportasi online tidak akan jauh berbeda dengan taksi konvensional. Praktik subsidi itu disebutnya berlebihan sehingga seharusnya diaudit. Selain perlu mengaudit, pemerintah juga perlu mendidik masyarakat agar mereka tidak terbuai dengan harga murah moda transportasi ini. Sebab, harga yang murah itu tidak akan bertahan selamanya. Dengan kondisi sekarang, taksi resmi akan lenyap dalam tiga tahun apabila taksi online masih tidak memiliki aturan yang jelas seperti sekarang ini. Sebaliknya, tarif angkutan online kelak tidak lagi semurah sekarang. Bahkan operator aplikasi berpeluang seenaknya mengatur tarif. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan transportasi online tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja baru. Justru mematikan usaha yang sudah berlangsung dan alhasil bakal menimbulkan pengangguran baru. Kerugian ini akan mulai terasa ketika seluruh taksi resmi hilang dan perusahaan taksi online mengendalikan sendiri. Tanpa kontrol dan audit pemerintah, masyarakat akan menjadi korbannya. Aplikasi online hanya merupakan sebuah sistem yang dalam penerapannya sebenarnya tetap membutuhkan pengawasan rutin. Dalam hal ini termasuk audit terhadap sistem aplikasinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus ikut bertanggung jawab dan jangan hanya bisa melemparkan masalah kepada kementerian yang lain, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Ia mengamini aplikasi suatu keniscayaan yang harus diterima di semua sektor, tak terkecuali transportasi. Kami berharap Kementerian Perhubungan sudah berupaya membuat aturan melalui Peraturan Menteri nomor 32/201 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Nomor 26/2017, hanya sekadar untuk mengakomodasi keberadaan transportasi daring. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tanah Aset Desa Dibangun Warkop, Pemdes Janti Diminta Warga Segera Bongkar

Selasa, 16 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Sebuah bangunan tempat usaha warung kopi (warkop) yang berlokasi di sebelah utara ujung timur gedung SMAN 1 Tarik atau tepatnya di…

Dindik Jatim Jalin Kerja Sama Global, Usung Kurikulum Vokasi Berbasis Industri dan AI

Selasa, 16 Jun 2026 14:25 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama strategis dengan HGI Research Centre untuk memperkuat pengembangan talenta d…

Ada Kegiatan Perantingan Pohon, Jalan Gunungsari Surabaya Macet Parah Sejak Pagi

Selasa, 16 Jun 2026 14:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Suasana di Kota Pahlawan sejak pagi hari, Senin (16/06/2026) mengalami kemacetan parah hingga mengular cukup panjang sehingga laju…

Uri-uri Budaya, Pemdes Bogempinggir Gelar Larung Sesaji di Sungai Mas

Selasa, 16 Jun 2026 13:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemerintahan Desa (Pemdes) Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, menggelar upacara adat larung sesaji di sungai mas, Selasa…

Wali Kota Malang Terbitkan SE Larangan ASN Main Medsos saat Jam Kerja

Selasa, 16 Jun 2026 13:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Menindaklanjuti respon ditemukannya ASN yang menggunakan waktu kerja untuk membuat konten di media sosial (medsos), saat ini Wali…

Warga Bondowoso Pilih Beralih ke Sepeda Kayuh, Tekan Biaya Operasional

Selasa, 16 Jun 2026 12:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bondowoso - Baru-baru ini ada yang unik imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax turut mulai memicu perubahan pola…