Perppu Ormas Jadi UU, Berpotensi Ancam Demokrasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Perppu Ormas memang sudah diputuskan menjadi Undang-Undang (UU). Namun perlu dicatat, putusan Perppu Ormas ini berpotensi mengancam demokrasi dan negara hukum. Pasalnya, membuka peluang bagi pemerintah untuk berlaku represif dan mengabaikan hukum. Kini, putusan tersebut kembali pada niat baik (goodwill) Presiden dengan tidak menyalahgunakan kewenangannya. ---------- Seperti diketahui, DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang (UU). Rapat paripurna pengesahan Perppu Ormas menjadi UU berjalan alot dan dihujani interupsi dari fraksi yang menolak. Berdasarkan kehadiran 445 anggota DPR, sebanyak 314 anggota setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Sementara anggota yang menolak sekitar 131 anggota. Disahkannya Perppu Ormas menjadi undang-undang membawa pelajaran (ibrah) penting bagi banyak pihak. Sebab, polemik Perppu tersebut membuat banyak pihak tersadar bahwa Pancasila dan Demokrasi bernilai Islami karena memberikan ruang musyawarah. Sejak awal Muhammadiyah telah bersepakat dengan upaya pemerintah melawan organisasi yang tidak bersesuaian dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun upaya untuk melawan mereka, jangan sampai dilakukan dengan mengorbankan demokrasi dan penegakan hukum yang menjadi ruh utama Pancasila. Meski demikian, Perppu Ormas yang sudah disetujui oleh DPR RI berpotensi mengancam demokrasi dan negara hukum. Pasalnya, Perppu Ormas membuka peluang bagi pemerintah untuk berlaku represif dan mengabaikan hukum. Karena kecenderungan kekuasaan memiliki patologi abuse of power, apalagi sudah bermodal legalitas hukum untuk berlaku represif. Karena itu, kami mengajak berbagai kelompok yang tidak bersepakat melakukan protes dengan cara elok melalui proses hukum, seperti uji materi. Cara ini sebagai jalan untuk menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan. Meskipun sejatinya menurut saya terang Perppu yang disepakati oleh pemerintah tersebut mencederai demokrasi itu sendiri. Namun, kedewasaan publik menghormati proses demokrasi juga penting dirawat. Ke depan, kami memperkirakan bahwa Perppu yang sudah disahkan DPR tidak akan efektif menekan berkembangnya ideologi anti Pancasila. Perppu ini justru memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan konsolidasi lebih luas. Oleh karena doktrin - doktrin ideologi tersebut sering kali membesar dibawah tekanan penguasa. Oleh sebab itu memukul tidak selalu efektif untuk meredam mereka, jalan yang paling efektif adalah dialog intens. Dialog adalah jalan yang paling beradab melawan ideologi utopis anti Pancasila dan demokrasi tersebut. Namun tidak boleh dilawan dengan cara anti demokrasi juga, sehingga sulit membedakan kelompok anti demokrasi dengan pemerintah yang berlaku anti demokrasi juga. n
Tag :

Berita Terbaru

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…

Panen Meningkat, Harga Tembakau di Ngawi Tembus Rp50 Ribu per Kilogram

Panen Meningkat, Harga Tembakau di Ngawi Tembus Rp50 Ribu per Kilogram

Kamis, 19 Nov 2026 14:25 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Didukung produktivitas lahan yang meningkat serta harga jual yang cukup menjanjikan, hasil panen tembakau di Kabupaten Ngawi pada…