Komisi E Minta Dindik Hitung Ulang GTT/PTT

Senin, 30 Okt 2017 23:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - DPRD Jatim meminta kepada Dinas Pendidikan (Dindik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim mendata ulang guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Sebelum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Heri Sugihono mengatakan, pasca perpindahan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov pada awal tahun. Dirinya meminta Dindik Jatim segera melakukan inventarisir secara cermat jumlah GTT/PTT. "Sekarang sudah berpindah kewenangan dan tugas ke provinsi. Maka harus dihitung betul dan segera dianggarkan di 2018," ujar Heri, Senin (30/10). Jangan sampai, karena peralihan tugas serta fungsi ini lantas mengobarkan guru honorer. Terlebih saat ini anggaran kabupaten/kota tak lagi menjadi tanggung jawabnya. Kalau tidak segera direspons oleh pemprov dengan mulai memasukkan anggaran. "Terus kerja mereka siapa yang bayar. Jangan sampai mereka jadi korban," jelasnya. Diakuinya, tidak menutup kemungkinan total yang dihitung nantinya melebihi 9000 GTT/PTT. Jumlah tersebut pernah diungkapkan kepala Dindik Jatim Saiful Rahman. Maka dari itu, perlu segera dikonsolidasikan. Sebab dikhawatirkan jika nantinya ada guru atau pegawai honorer tak terhitung, bisa tidak terima gaji. "Dua orang saja, bisa tidak terima gaji," ungkapnya. Ini yang harus diperhatikan dengan seksama serta persis jumlahnya berapa. "Dindik haru bekerja sama dengan BKD untuk kemudian dianggarkan dalam APBD 2018," urainya. Sementara itu, wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menambahkan bahwa persoalan Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di sekolah-sekolah negeri khususnya yang ada di SMA/SMK di Jatim masih belum tuntas. Bahkan dalam P-APBD Jatim 2017 baru bisa mengcover sekitar 3000 GTT, sehingga masih ada sekitar 6000 GTT yang belum tercover untuk menerima tunjangan dari Pemprov Jatim supaya kesejahteraan mereka meningkat. "Insya Allah sisa 6000 GTT akan dialokasikan pada APBD murni 2018. Sedangkan untuk guru-guru swasta lain termasuk guru Madin tunjangannya akan diupayakan melalui P-APBD Jatim 2018. Kami akan upayakan tak ada lagi dikotomi guru swasta dan negeri sebab itu semua tanggung jawab pemerintah," kata Suli. Rko

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Alas Kaki Unggulan Kota Mojokerto Mejeng di Pameran Internasional Jepang

Sabtu, 09 Mei 2026 17:05 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Kota Mojokerto kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Produk alas kaki unggulan UMKM asal Kota M…

Lemahnya Keberpihakan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Madiun

Sabtu, 09 Mei 2026 11:56 WIB

SURABAYA PAGI, Kota Madiun-Awal Bulan ini kita disuguhi kebijakan pengelolaan sampah sebagai sarana untuk mengatasi persoalan sampah yang melilit di kota …

Motorola Luncurkan Perangkat Baru di Indonesia, Usung Fitur Kamera dan Audio Terbaru

Jumat, 08 Mei 2026 19:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Motorola Indonesia meluncurkan sejumlah perangkat baru yang menyasar pasar smartphone dan aksesori di Tanah Air. Produk yang d…

Polrestabes Surabaya Bongkar Joki UTBK-SNBT 2026, Libatkan Dokter hingga ASN

Jumat, 08 Mei 2026 18:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Polrestabes Surabaya membongkar praktik perjokian dan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi N…

Gelar Dialog Stakeholder dengan Pelanggan Industri, Wujud Nyata PLN UIT JBM Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 08 Mei 2026 18:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Sebagai wujud dukungan terhadap pelanggan pada segmen industri, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM),…

Reses di Rungkut Tengah, Bambang Haryo Paparkan Program MBG dan Serap Aspirasi Warga

Jumat, 08 Mei 2026 18:43 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi RW 5, Kelurahan Rungkut Tengah, Surabaya, dalam rangka kegiatan reses pada …