Kapitalisasi Politik Ubah Fungsi Parpol

Jumat, 03 Nov 2017 00:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kaderisasi partai politik, saat ini bisa dibilang gagal. Salah satu bukti nyatanya adalah banyaknya kader instan seperti Gus Ipul dan Khofifah yang menjadi jago pada perhelatan Pilkada. Pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Mochtar W. Oetomo mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan dari praktik kapitalisasi yang sudah mencemari praktik politik praktis. Sehingga, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai mana mestinya. "Ketika terjadi kapitalisasi politik ini berbahaya. Karena nilai tukar partai politik lebih penting daripada nilai guna. Bukan lagi pada fungsi utamanya," jelas Mochtar ketika ditemui pada Kamis(2/11). Menurut Mochtar, saat ini parpol sering kali hanya menjadi alat tukar bagi kepentingan material dan juga struktural. "Memberi manfaat bagi publik adalah urusan yang ke sekian bagi parpol," katanya. Lebih lanjut, Direktur Surabaya Survey Centre tersebut mengatakan bahwa partai politik seharusnya memiliki beberapa fungsi khusus bagi masyarakat. Utamanya adalah sebagai institusi pendidikan politik bagi masyarakat tentang proses politik, sosialisasi ,dan komunikasi politik dengan publik berkaitan dengan ideologi, visi dan program parpol tersebut. "Kedua, medium aspirasi publik. Yakni menghimpun, mengelola dan mendistribusikan aspirasi publik ke pihak2l terkait sehubungan dengan kepentingan yang dibawa oleh publik. Ketiga, sarana partisipasi politik publik. Yakni menjadi medium atau kendaraan bagi publik untuk aktualisasi politiknya baik secara vertikal maupun horizontal," jelas Mochtar. Senada, pakar komunikasi politik asal Unair Suko Widodo juga mengatakan hal yang sama. Ia juga memandang bahwa saat ini kapitalisasi politik yang terjadi di Indonesia sudah sedemikian masif. "Kaderisasi tidak berjalan. Banyak kader yang loncat-loncat partai. Itu salah satu tanda utamanya. Pokoknya yang penting menang," kata Suko, dimintai pendapatnya secara terpisah. Akan tetapi, menurut Suko, hal tersebut sah-sah saja dalam kaitan praktik politik di Indonesia. "Kan peraturannya tidak ada. Tapi memang, secara etika agak kurang tepat," pungkasnya.ifw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …

Investasi Raksasa US$600 Juta di JIIPE Gresik, Industri Melamin Siap Dorong Ekonomi dan Efisiensi Energi

Jumat, 10 Apr 2026 13:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Arus investasi besar kembali mengalir ke sektor industri kimia nasional. Pembangunan pabrik melamin senilai sekitar US$600 juta di J…

Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Lakukan Operasi Wirawaspada

Jumat, 10 Apr 2026 13:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar- Operasi Wirawaspada yang di gelar Kantor Imigrasi Blitar di wilayah kerjanya, mengawasi dengan sasaran keberadaan dan aktivitas o…