Kapitalisasi Politik Ubah Fungsi Parpol

Jumat, 03 Nov 2017 00:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kaderisasi partai politik, saat ini bisa dibilang gagal. Salah satu bukti nyatanya adalah banyaknya kader instan seperti Gus Ipul dan Khofifah yang menjadi jago pada perhelatan Pilkada. Pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Mochtar W. Oetomo mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan dari praktik kapitalisasi yang sudah mencemari praktik politik praktis. Sehingga, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai mana mestinya. "Ketika terjadi kapitalisasi politik ini berbahaya. Karena nilai tukar partai politik lebih penting daripada nilai guna. Bukan lagi pada fungsi utamanya," jelas Mochtar ketika ditemui pada Kamis(2/11). Menurut Mochtar, saat ini parpol sering kali hanya menjadi alat tukar bagi kepentingan material dan juga struktural. "Memberi manfaat bagi publik adalah urusan yang ke sekian bagi parpol," katanya. Lebih lanjut, Direktur Surabaya Survey Centre tersebut mengatakan bahwa partai politik seharusnya memiliki beberapa fungsi khusus bagi masyarakat. Utamanya adalah sebagai institusi pendidikan politik bagi masyarakat tentang proses politik, sosialisasi ,dan komunikasi politik dengan publik berkaitan dengan ideologi, visi dan program parpol tersebut. "Kedua, medium aspirasi publik. Yakni menghimpun, mengelola dan mendistribusikan aspirasi publik ke pihak2l terkait sehubungan dengan kepentingan yang dibawa oleh publik. Ketiga, sarana partisipasi politik publik. Yakni menjadi medium atau kendaraan bagi publik untuk aktualisasi politiknya baik secara vertikal maupun horizontal," jelas Mochtar. Senada, pakar komunikasi politik asal Unair Suko Widodo juga mengatakan hal yang sama. Ia juga memandang bahwa saat ini kapitalisasi politik yang terjadi di Indonesia sudah sedemikian masif. "Kaderisasi tidak berjalan. Banyak kader yang loncat-loncat partai. Itu salah satu tanda utamanya. Pokoknya yang penting menang," kata Suko, dimintai pendapatnya secara terpisah. Akan tetapi, menurut Suko, hal tersebut sah-sah saja dalam kaitan praktik politik di Indonesia. "Kan peraturannya tidak ada. Tapi memang, secara etika agak kurang tepat," pungkasnya.ifw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Alas Kaki Unggulan Kota Mojokerto Mejeng di Pameran Internasional Jepang

Sabtu, 09 Mei 2026 17:05 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Kota Mojokerto kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Produk alas kaki unggulan UMKM asal Kota M…

Lemahnya Keberpihakan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Madiun

Sabtu, 09 Mei 2026 11:56 WIB

SURABAYA PAGI, Kota Madiun-Awal Bulan ini kita disuguhi kebijakan pengelolaan sampah sebagai sarana untuk mengatasi persoalan sampah yang melilit di kota …

Motorola Luncurkan Perangkat Baru di Indonesia, Usung Fitur Kamera dan Audio Terbaru

Jumat, 08 Mei 2026 19:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Motorola Indonesia meluncurkan sejumlah perangkat baru yang menyasar pasar smartphone dan aksesori di Tanah Air. Produk yang d…

Polrestabes Surabaya Bongkar Joki UTBK-SNBT 2026, Libatkan Dokter hingga ASN

Jumat, 08 Mei 2026 18:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Polrestabes Surabaya membongkar praktik perjokian dan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi N…

Gelar Dialog Stakeholder dengan Pelanggan Industri, Wujud Nyata PLN UIT JBM Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 08 Mei 2026 18:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Sebagai wujud dukungan terhadap pelanggan pada segmen industri, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM),…

Reses di Rungkut Tengah, Bambang Haryo Paparkan Program MBG dan Serap Aspirasi Warga

Jumat, 08 Mei 2026 18:43 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi RW 5, Kelurahan Rungkut Tengah, Surabaya, dalam rangka kegiatan reses pada …