Lolos, APBD Jatim 2018 Rp 30,7 Triliun

Sabtu, 11 Nov 2017 00:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim tahun Anggaran (T.A) 2018 akhirnya resmi disahkan dan disetujui oleh Gubernur dan DPRD Jatim di rapat paripurna, Jumat (10/11) kemarin. Adapun kekuatan APBD 2018 Jatim yaitu Pendapat Daerah Rp 29 Triliun 24 Miliar 305 Juta 633 Ribu 760 Rupiah. Belanja Daerah Rp 30 Triliun 762 Miliar 55 juta 383 ribu 826 rupiah. Juru bicara Fraksi PKS Jatim, Ir. H. Artono di DPRD Jatim mengatakan Fraksi PKS Jatim dapat menyetujui dan menerima APBD 2018 Jatim menjadi Peraturan Daerah (perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Catatan pertama yaitu prioritas belanja yang fokus pada target kinerja, kedua optimalisasi pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemprov Jatim, baik fasilitas bantuan keuangan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial. Ketiga, mengoptimalkan mobilisasi sumber dana lain termasuk sumber dana masyarakat. Maupun dunia usaha CSR. "Tiga catatan tersebut diharapkan goalnya atau tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tegasnya. Pihaknya juga menyampaikan, APBD 2018 ini merupakan tahun anggaran terakhir untuk masa jabatan Pak de Karwo dan Gus Ipul. Oleh karena itu target RPJMD 2014 - 2019 yaitu mengangkat kemiskinan di Jatim lebih baik lagi. Sehingga kesejahteraan masyarakat miskin lebih positif dan bisa dilanjutkan oleh pemimpin baru. Ia juga menambahkan, untuk optimalisasi APBD 2018 agar lebih produktif. Maka FPKS mendorong baik secara personal maupun kelembagaan kepada DPRD dan elemen masyarakat lainnya, untuk menjalankan fungsi budgeting dan control - budgeting secara ketat dan optimal agar semua program. Dan alokasi anggarannya dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan masyarakat Jatim. Sementara itu Juru bicara Fraksi PDIP Jatim, Suharti mengatakan fraksi PDIP Jatim dapat menerima dan menyetujui rancangan APBD Jatim 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Antara lain perlu adanya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga PTT kesehatan di Ponkesdes Se Jatim, dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Perlu juga kajian ulang mengenai jenis - jenis pelatihan kerja di UPT - UPT Ketenagakerjaan,” jelas Suharti, dalam sidang paripurna kemarin (10/11). Sementara itu ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan fokus APBD 2018 ini nanti yaitu mengurangi kemiskinan dan mempercepat IPM di Jatim terutama di wilayah Madura dan Probolinggo. Pasalnya di daerah tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait kemiskinan. Yang kedua yaitu memperpendek disparitas wilayah dengan memperbaiki masalah infrastruktur di Jatim. "Kami menyambut positif langkah provinsi untuk membantu sekolah madin dan pesantren. Hal ini dilakukan sebagai mengurangi IPM dan angka buta huruf di Jatim," ujar Halim politisi asal Fraksi PKB Jatim. Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan bahwa APBD 2018 ini fokus pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Karena dua hal itulah yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan. “Kesehatan dan pendidikan ini sangat penting, kita perbaiki dengan memberikan support anggaran. Terutama di Madura dan Probolinggo yang tingkat kemiskinan masih tinggi,” jelas Soekarwo, kemarin. Menurut Soekarwo, Untuk Pendidikan juga disiapkan secara matang untuk menghadapi bonus demografi di Jatim tahun 2019 mendatang. Dimana jumlah usia produktif yakni 15- 64 tahun sebanyak 69,74 persen. Selain itu, pendidikan ini untuk menyiapkan lulusan SMK yang terakreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. “Setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru, sehingga kita harus bekerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri yang membutuhkan,” pungkas gubernur dua periode ini. n rko

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Wakil Panglima TNI Bersama Dirut Agrinas Melihat Langsung Operasional KDKMP di Lamongan

Kamis, 11 Jun 2026 21:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Setelah beberapa Minggu lalu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah diresmikan operasionalnya oleh Presiden Prabowo…

Sidang Perdana Kasus Korupsi Madiun, Maidi Berdalih CSR bukan Syarat Perizinan ‎

Kamis, 11 Jun 2026 21:10 WIB

‎ ‎ SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Walikota non aktif Maidi tampil beda dibanding dua terdakwa lainnya dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi dana CSR dan fee …

Demo Tolak BBM Naik

Kamis, 11 Jun 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.com - Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Jumat hari ini (12/6), jadwalkan demo tolak BBM naik. Aksi demonstrasi mahasiswa dari BEM UI itu…

BGN Dituntut Kembalikan Rp218,2 Miliar, Nanik S Deyang, Tolak

Kamis, 11 Jun 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Seorang pengusaha asal Sukabumi H Mujazin menuntut pengembalian dana sekitar Rp218,2 miliar yang disetorkan sebagai talangan untuk…

CIMB, Anggap Kepercayaan Investor Asing ke RI Merosot

Kamis, 11 Jun 2026 20:04 WIB

SURABAYAPAGI.com - Bank terbesar kedua di Malaysia, CIMB Group Holdings, menilai ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia meski saat ini…

Polres Gresik Perkuat Kolaborasi Pengamanan Pengesahan Warga Baru PSHT Tahun 2026

Kamis, 11 Jun 2026 18:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Menyambut momentum bulan Muharram atau yang dikenal masyarakat Jawa sebagai bulan Suro, Polres Gresik memperkuat koordinasi bersama b…