Surat Ijo, Dibahas dalam RUU Hak Atas Tanah Adat

Kamis, 23 Nov 2017 17:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. FGD yang dihadiri pakar, akademisi, dan mahasiswa itu membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Atas Tanah Adat yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Abdul Qadir Amir Hartono sebagai wakil ketua PPUU DPD RI, kepada Surabaya Pagi menjelaskan, RUU tentang Hak Atas Tanah Adat ini adalah salah satu inisiasi dari kalangan senator di Senayan. Ditegaskan, pihaknya serius menyelesaikan RUU ini, untuk menawarkan solusi bagi masyarakat atas kasus sengketa lahan atau tanah di Indonesia yang menjadi hak adat. "Karena dia sudah masuk prolegnas, berarti kita menjadi serius untuk menuntaskan biar bisa di masa jabatan ini kita bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi tentu masih menunggu juga sikap pemerintah dan DPR kan, karena pembahasannya nanti sistemnya tripartit ya," ungkapnya, Kamis (23/11/2017). Dalam FGD ini, Gus anton, sapaan Abdul Qadir Amir Hartono, menginginkan adanya masukan dari akademisi dan stakeholders. Masukan ini sebagai bahan penting agar Undang - Undang ini nanti bukan hanya kemauan sepihak, namun atas keinginan semua masyarakat. Sehingga saat RUU ini dibawa ke prolegnas atas dasar jeritas masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya dari Jawa Timur semata. "Jadi dari Sabang sampai Merauke kita kumpulkan dan ditemukan masalah seperti ini, dan diharapkan teman - teman stake holders dan pihak terkait itu bisa memberikan masukan positif," jelas politisi Asal Sumenep Madura itu. Gus Anton menambahkan, persoalan yang muncul menginisiasi RUU ini di antaranya banyaknya masalah adat yang muncul dan tak kunjung selesai. Bahkan kerap terjadi aksi gugat menggugat. Berangkat dari ihwal tersebut ia berharap persoalan seperti itu sudah tak perlu terjadi lagi. Pemerintah harus hadir dan memberikan payung, sebagai perbaikan atas persoalan yang kerap kali muncul. Ia mencotohkan Surat Ijo di Surabaya, yang banyak dimiliki oleh warga. Meski persoalan ini telah menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. "Tapi kita lihat tanah dalam RUU perlu rekognisi. Kalau tidak ada payung nanti kedepan kalau ada apa-apa kasihan mereka," tegasnya. Karenanya Gus Anton yakin dengan menyelesaikan pembahasan RUU tentang Hak Atas Tanah Adat. akan mengakomodir hak adat dalam kepemilikan tanah, sekaligus memperkuat dan melindungi masyarakat hukum adat. Selain Abdul Qadir Amir Hartono hadir dalam FGD tersebut, anggota DPD RI lainnya, Abdul Jabar Toba, Juniwati T. Masjum Sofwan, Rafli, Marhany, Muhammad Afnan Hadikusumo, Rahmijati Jahya, dan Denty Eka Widi Pratiwi. arf

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional melalui kunjungan kerja Dewan Komisaris ke …

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Surabayapagi.com-Sidoarjo : Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB 2026 di Sidoarjo sudah matang hampir mencapai 99%. Fokus …

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Suasana haru dan penuh harapan mengiringi langkah skuad muda WCP Pasopati Academy U-10 saat bersiap menapaki panggung internasional. …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…