Mewaspadai Bandar dan Vote Buying di Pilkada Jatim

Rabu, 06 Des 2017 01:52 WIB

Pemilukada di Jawa Timur 2018 masih berpotensi rawan praktik money politics. Diprediksi persaingan antar kandidat akan berlangsung sengit, berbeda tipis, dan sama sama memiliki peluang menang. Bahkan, jika melihat tren data survei perbedaan elektabilitas antar calon relatif tipis dan tidak terpaut jauh sehingga sama sama memiliki peluang menang. Kendati efektivitas money politics di wilayah urban relatif rendah, tetapi praktik money politik di wilayah rural masih efektif untuk memobilisasi massa karena pemilih rural adalah pemilih anut grubyuk dan tradisional relatif tidak memiliki keterkaitan langsung dengan hasil pemilu. Apalagi pemilukada kali ini akan dilakukan serentak sehingga membuat rumit pemilih rural dalam memilih kandidat atas dasar pilihan rasional. Dalam posisi seperti itu keberadaan bandar suara dan juga praktik vote buying akan sulit dieliminasi dan terus berkembang. Apalagi jika dilihat secara geopolitik Jawa Timur wilayah rawan yang selama ini efektif untuk mobilisasi suara dan praktik vote buying bisa menjadi penentu hasil pilkada. Hal ini semakin menyuburkan praktik vote buying dan juga keberadaan bandar suara. Apalagi masyarakat juga terlihat melakukan pemafhuman, permisif terhadap pelanggaran ini karena mendapat sharing langsung serta tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pilkada. Bagi mereka siapapun yang terpilih dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan nasib dan kepentingan mereka sehingga vote itu akhirnya dipasarkan saja tanpa ada kepentingan ideologis dan rasional. Sungguh kompleks karena relasi vote buying ini karena menguntungkan ekonomi dan politik banyak pihak. Modus Operandi dan Harga yang harus dibayar Praktik dagang suara ini telah terpelihara secara alami dan telah berlangsung turun temurun. Jika dicermati dari pemilu ke pemilu praktik ini, khususnya didaerah rural simpulnya tersebar kepada banyak bandar dan dilakukan melalui dengan modus yang rapi Apalagi relasi vote buying dan bandar di beberapa kawasan dianggap menguntungkan karena pemilih mendapat keuntungan ekonomi secara langsung dan saling menjaga dan mengamankan. Praktik itu biasanya melalui patron lokal dengan deal-deal tertentu sesuai kesepakatan. Bandar suara bisa beroperasi mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten sesuai urutan daerah kekuasaan. Kadang ada jejaring diantara kelompok-kelompok itu sehingga bisa meningkatkan daya tawar. Relasi kuasa itu semakin lengkap dengan beroperasinya jaringan kultural yang juga ikut me-backup operasi tersebut. Biaya juga otomasi lebih besar sesuai wilayah jangkauan yang harus dicover. Praktik vote buying dan broker suara pilkada ini membuat biaya kontestasi elektoral di Jawa Timur selalu tinggi. Akibatnya, hanya calon-calon yang memiliki modal ekonomi kuat yang sanggup dan bisa meraih kemenangan wilayah rawan. Jika mencermati praktik ini perubahan suara itu semakin liar dan kadang tak terkendali tergantung siapa kandidat yang bisa membeli dengan biaya besar. Kadang bisa bertumpukan dan siapa yang bisa memberi lebih besar maka dia yang akan diuntungkan. Sulit mengeliminasi praktik ini dan jika berlangsung terus menerus maka akan menjadi kontraproduktif bagi demokrasi elektoral di Jatim Apalagi investasi itu juga tidak sekadar pada saat pemilu. Pasca pemilu mereka juga akan menagih investasi kepada para calon yang jadi sehingga sebenarnya kelompok ini selalu memiliki keuntungan dan tidak pernah kalah alias selalu menang. Sesungguhnya mereka lah pemenang dalam pesta demokrasi elektoral kita. Meminimalisasi Dagang Suara di Pilkada Jatim Politik dagang suara dan vote buying hanya bisa dilawan dengan cara komprehensif melalui pendekatan struktural dan kultural. Mulai dari mendorong pemilih rasional hingga optimalisasi pengawas pemilu dan penegakan hukum yang tegas. Upaya itu harus dilakukan berbarengan dan berkesinambungan. Di daerah kategori rawan praktik politik uang perlu mendapat pengawasan ekstra. Tujuannya, meminimalisasi praktik-praktik kotor yang dilakukan secara masif, sistematik, dan terstruktur. Perlu didorong keberadaan pemantau extra ordinary dapat menjadi mitra pengawasan pemilu. Selain itu juga perlu pelibatan aparat keamanan juga sangat dibutuhkan mengingat masyarakat rural memiliki respek terhadap Polri dan TNI. Tidak kalah pentingnya adalah pendidikan politik hukum warga guna menumbuhkan kesadaran akan pemilu dan mewaspadai potensi pelanggaran hukum pemilu. Sebab, siapa pun yang secara sengaja melawan hukum, terkait penyelenggaraan Pilkada, akan masuk kategori pidana pemilu yang dapat akan diproses oleh penegak hukum. Harapan kepada pemilih pemula juga tidak kalah strategis. Pemilih ini adalah gambaran masa depan pemilu di daerah. Hanya pemilih cerdas dan berintegritas yang bisa kuat dan tahan dari serangan money politic dan vote buying. Jumlah mereka masih relatif besar mencapai 18%. Jika mereka mampu melepaskan diri dari belenggu praktik jual beli itu, demokrasi elektoral di rural area Jawa timur masih memiliki harapan. Demikian juga sebaliknya jika para pemilih pemula terseret juga maka sesungguhnya sia-sia biaya 800 Miliar untuk pilkada Jawa Timur. Waspadai praktik ini dan awasi pemilu Jatim bersama-sama. (ifw)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…