Mewaspadai Bandar dan Vote Buying di Pilkada Jatim

Rabu, 06 Des 2017 01:52 WIB

Pemilukada di Jawa Timur 2018 masih berpotensi rawan praktik money politics. Diprediksi persaingan antar kandidat akan berlangsung sengit, berbeda tipis, dan sama sama memiliki peluang menang. Bahkan, jika melihat tren data survei perbedaan elektabilitas antar calon relatif tipis dan tidak terpaut jauh sehingga sama sama memiliki peluang menang. Kendati efektivitas money politics di wilayah urban relatif rendah, tetapi praktik money politik di wilayah rural masih efektif untuk memobilisasi massa karena pemilih rural adalah pemilih anut grubyuk dan tradisional relatif tidak memiliki keterkaitan langsung dengan hasil pemilu. Apalagi pemilukada kali ini akan dilakukan serentak sehingga membuat rumit pemilih rural dalam memilih kandidat atas dasar pilihan rasional. Dalam posisi seperti itu keberadaan bandar suara dan juga praktik vote buying akan sulit dieliminasi dan terus berkembang. Apalagi jika dilihat secara geopolitik Jawa Timur wilayah rawan yang selama ini efektif untuk mobilisasi suara dan praktik vote buying bisa menjadi penentu hasil pilkada. Hal ini semakin menyuburkan praktik vote buying dan juga keberadaan bandar suara. Apalagi masyarakat juga terlihat melakukan pemafhuman, permisif terhadap pelanggaran ini karena mendapat sharing langsung serta tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pilkada. Bagi mereka siapapun yang terpilih dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan nasib dan kepentingan mereka sehingga vote itu akhirnya dipasarkan saja tanpa ada kepentingan ideologis dan rasional. Sungguh kompleks karena relasi vote buying ini karena menguntungkan ekonomi dan politik banyak pihak. Modus Operandi dan Harga yang harus dibayar Praktik dagang suara ini telah terpelihara secara alami dan telah berlangsung turun temurun. Jika dicermati dari pemilu ke pemilu praktik ini, khususnya didaerah rural simpulnya tersebar kepada banyak bandar dan dilakukan melalui dengan modus yang rapi Apalagi relasi vote buying dan bandar di beberapa kawasan dianggap menguntungkan karena pemilih mendapat keuntungan ekonomi secara langsung dan saling menjaga dan mengamankan. Praktik itu biasanya melalui patron lokal dengan deal-deal tertentu sesuai kesepakatan. Bandar suara bisa beroperasi mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten sesuai urutan daerah kekuasaan. Kadang ada jejaring diantara kelompok-kelompok itu sehingga bisa meningkatkan daya tawar. Relasi kuasa itu semakin lengkap dengan beroperasinya jaringan kultural yang juga ikut me-backup operasi tersebut. Biaya juga otomasi lebih besar sesuai wilayah jangkauan yang harus dicover. Praktik vote buying dan broker suara pilkada ini membuat biaya kontestasi elektoral di Jawa Timur selalu tinggi. Akibatnya, hanya calon-calon yang memiliki modal ekonomi kuat yang sanggup dan bisa meraih kemenangan wilayah rawan. Jika mencermati praktik ini perubahan suara itu semakin liar dan kadang tak terkendali tergantung siapa kandidat yang bisa membeli dengan biaya besar. Kadang bisa bertumpukan dan siapa yang bisa memberi lebih besar maka dia yang akan diuntungkan. Sulit mengeliminasi praktik ini dan jika berlangsung terus menerus maka akan menjadi kontraproduktif bagi demokrasi elektoral di Jatim Apalagi investasi itu juga tidak sekadar pada saat pemilu. Pasca pemilu mereka juga akan menagih investasi kepada para calon yang jadi sehingga sebenarnya kelompok ini selalu memiliki keuntungan dan tidak pernah kalah alias selalu menang. Sesungguhnya mereka lah pemenang dalam pesta demokrasi elektoral kita. Meminimalisasi Dagang Suara di Pilkada Jatim Politik dagang suara dan vote buying hanya bisa dilawan dengan cara komprehensif melalui pendekatan struktural dan kultural. Mulai dari mendorong pemilih rasional hingga optimalisasi pengawas pemilu dan penegakan hukum yang tegas. Upaya itu harus dilakukan berbarengan dan berkesinambungan. Di daerah kategori rawan praktik politik uang perlu mendapat pengawasan ekstra. Tujuannya, meminimalisasi praktik-praktik kotor yang dilakukan secara masif, sistematik, dan terstruktur. Perlu didorong keberadaan pemantau extra ordinary dapat menjadi mitra pengawasan pemilu. Selain itu juga perlu pelibatan aparat keamanan juga sangat dibutuhkan mengingat masyarakat rural memiliki respek terhadap Polri dan TNI. Tidak kalah pentingnya adalah pendidikan politik hukum warga guna menumbuhkan kesadaran akan pemilu dan mewaspadai potensi pelanggaran hukum pemilu. Sebab, siapa pun yang secara sengaja melawan hukum, terkait penyelenggaraan Pilkada, akan masuk kategori pidana pemilu yang dapat akan diproses oleh penegak hukum. Harapan kepada pemilih pemula juga tidak kalah strategis. Pemilih ini adalah gambaran masa depan pemilu di daerah. Hanya pemilih cerdas dan berintegritas yang bisa kuat dan tahan dari serangan money politic dan vote buying. Jumlah mereka masih relatif besar mencapai 18%. Jika mereka mampu melepaskan diri dari belenggu praktik jual beli itu, demokrasi elektoral di rural area Jawa timur masih memiliki harapan. Demikian juga sebaliknya jika para pemilih pemula terseret juga maka sesungguhnya sia-sia biaya 800 Miliar untuk pilkada Jawa Timur. Waspadai praktik ini dan awasi pemilu Jatim bersama-sama. (ifw)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …

Investasi Raksasa US$600 Juta di JIIPE Gresik, Industri Melamin Siap Dorong Ekonomi dan Efisiensi Energi

Jumat, 10 Apr 2026 13:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Arus investasi besar kembali mengalir ke sektor industri kimia nasional. Pembangunan pabrik melamin senilai sekitar US$600 juta di J…

Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Lakukan Operasi Wirawaspada

Jumat, 10 Apr 2026 13:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar- Operasi Wirawaspada yang di gelar Kantor Imigrasi Blitar di wilayah kerjanya, mengawasi dengan sasaran keberadaan dan aktivitas o…