Tantangan Berat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Secara umum meskipun Pilkada 2018 dilaksanakan secara serentak di ratusan daerah, namun tak ada kendala teknis yang berarti. Begitu juga dengan penyelenggaraan Pilpres 2019 mendatang tak ada tantangan berarti secara teknis. Namun tantangan terberat justru datang dari sisi nonteknis. Apa itu? ------------- Setidaknya ada dua tantangan nonteknis yang membayangi proses Pilkada 2018, yaitu politik uang dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam konteks penindakan terhadap praktik politik uang, seharusnya aparat maupun penyelenggara pemilu melacak dari mana seorang kandidat mendapatkan uang. Sebetulnya sudah banyak peraturan yang melarang praktik politik uang. Ini hanya soal kinerja pemberantasannya saja yang kurang maksimal. Meski begitu, tantangan politik uang bukanlah yang terberat. Tantangan terberat dalam menghadapi pesta demokrasi justru datang dari isu SARA. Ia menilai dampak isu SARA jauh lebih destruktif ketimbang politik uang lantaran memiliki efek yang lebih sulit dihilangkan. Hal itu memang berdampak panjang Pengalaman kita di Pilkada Jakarta isu SARA ini lebih bahaya dari politik uang. Politik uang selesai hari itu juga. Tapi isu SARA sampai hari ini masyarakat masih terbelah. Pihak yang menang belum juga move on, apalagi yang kalah juga tak kunjung bangkit. Karena itu, saya memprediksi kedua tantangan tersebut masih akan menghantui agenda-agenda politik di tahun-tahun mendatang. Sedang hal lain yang dapat menyuburkan isu negatif itu ialah tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan isu SARA. Padahal, kata dia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat jelas melarang menghina etnik, agama, kelompok, serta masyarakat. Tapi yang disebut dengan penghinaan ini apa? Belum ada rumusan yang jelas. Penindakan terhadap pengguna isu SARA dalam pilkada maupun pemilu juga masih lemah. Hal tersebut dinilai tak mampu menimbulkan efek jera bagi para pengguna isu SARA. Kalau kita buka UU Pemilu, sanksinya satu tahun untuk mereka yang melakukan politik SARA. Itu kan lemah. Rendah sekali. Setahun dengan denda Rp 1 juta. Bandingkan UU Pemilu dengan UU ITE. Dalam UU ITE, pengguna isu SARA bisa dijerat hingga lima tahun penjara. Mengingat ancaman hukuman yang begitu rendah dalam pelaksanaan UU Pemilu itulah menurut saya isu SARA masih akan dipakai dalam Pilkada 2018 karena cakupannya luas. Isu ini juga efektif mendongkrak atau menjatuhkan elektabilitas seseorang. Karena itu, saya memrediksi Presiden Jokowi akan disibukkan dengan isu SARA di Pemilu 2019. Setidaknya tantangan Jokowi kalau akan maju lagi dalam Pemilu 2019 adalah terus meyakinkan bahwa dia bukan bagian dari komunis maupun pro China yang dituduhkan selama ini. Dampak penggunaan isu SARA dalam Pemilu, membuat elektabilitas Jokowi merangkak lambat sekali. Itu tantangan terbesar yang akan dihadapi Jokowi. (*) *) Dirangkum dari Diskusi 'Tutup Tahun 2017, Jemput Tahun Politik 2018' di Jakarta, Selasa, 26 Desember 2017.
Tag :

Berita Terbaru

Bambang Haryo Soroti Ketepatan Sasaran Program Bedah Rumah: Jangan Salah Pilih Penerima

Bambang Haryo Soroti Ketepatan Sasaran Program Bedah Rumah: Jangan Salah Pilih Penerima

Sabtu, 12 Sep 2026 22:10 WIB

Sabtu, 12 Sep 2026 22:10 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Program bedah rumah pemerintah dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada perbaikan kondisi fisik hunian. Ketepatan sasaran penerima …

Tangkap Keresahan Warga, Pemkot Mojokerto Buka Layanan Koreksi Data Desil

Tangkap Keresahan Warga, Pemkot Mojokerto Buka Layanan Koreksi Data Desil

Sabtu, 12 Sep 2026 16:53 WIB

Sabtu, 12 Sep 2026 16:53 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto – Perubahan desil ekonomi menjadi keresahan banyak warga yang disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan P…

Absen Berjamaah Fraksi Demokrat diduga Langgar Tatib, Begini Sikap BK DPRD Jatim

Absen Berjamaah Fraksi Demokrat diduga Langgar Tatib, Begini Sikap BK DPRD Jatim

Sabtu, 12 Sep 2026 15:54 WIB

Sabtu, 12 Sep 2026 15:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Ketidakhadiran Ketua Fraksi Partai Demokrat Agung Mulyono bersama seluruh anggotanya dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada 10 …

Berdayakan UMKM Lewat TJSL, PLN UIT JBM Dukung Pengembangan Batik Tin Gundih

Berdayakan UMKM Lewat TJSL, PLN UIT JBM Dukung Pengembangan Batik Tin Gundih

Jumat, 11 Sep 2026 21:29 WIB

Jumat, 11 Sep 2026 21:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Komitmen PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat t…

Jumat Berkah, Polres Blitar Tingkatkan Kedekatan dan Pelayanan Masyarakat

Jumat Berkah, Polres Blitar Tingkatkan Kedekatan dan Pelayanan Masyarakat

Jumat, 11 Sep 2026 16:54 WIB

Jumat, 11 Sep 2026 16:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Guna meningkatkan kedekatan dan pelayanan untuk masarakat, Polres Blitar kali ini melalui kegiatan Jumat Berkah yang digelar di…

Kemarau Melanda, Satlantas Polres Gresik Salurkan Air Bersih ke Warga Pandanan

Kemarau Melanda, Satlantas Polres Gresik Salurkan Air Bersih ke Warga Pandanan

Jumat, 11 Sep 2026 16:25 WIB

Jumat, 11 Sep 2026 16:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Musim kemarau mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik. Kondisi tersebut mendorong Satuan Lalu Lintas (Satlantas) P…