Dana Desa Cair pada Januari 2018

Rabu, 03 Jan 2018 18:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pemerintah mempercepat pencairan dana desa pada 2018. Jika sebelumnya dana desa tersebut dicairkan dalam dua tahap yaitu 60 persen pada April dan 40 persen pada Agustus, pada tahun ini 20 persen dari dana tersebut sudah bisa dicairkan pada Januari 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, percepatan pencairan dana desa ini dilakukan agar program cash for work yang dimulai pada 2018 bisa segera berjalan. "Itu presiden minta supaya cash for work bisa jalan secepatnya. Selama ini mekanismenya 60 persen langsung dibayar melalui APBD pada April. Sekarang kita bagi Januari yang 20 persen sehingga tidak ada alasan Januari tidak ada aktivitas karena tidak ada uang, yang 40 persen tetap April, yang sisanya tetap (40 persen di Agustus)," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2018). Dengan percepatan pencairan ini, lanjut Sri Mulyani, kegiatan-kegiatan ekonomi dan infrastruktur di daerah yang dibiayai dari dana tersebut bisa mulai berjalan sejak awal tahun. Namun hal tersebut juga harus seiring dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Dana itu memang mereka itu dana desa sudah disiapkan dan diidentifikasi kegiatan, anggarannya. Kita harapkan, dana desa itu pencairannya lewat APBD, kita harap pengesahan APBD bisa tepat waktu saja. Harusnya Desember sudah sah," kata dia. Sementara itu, ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pencairan dana desa ini diharapkan akan mendukung program cash for work yang dijalankan pemerintah tahun ini. ‎"Saya juga mendapatkan laporan dari Kemenkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini, dan seharusnya dana ini sudah bisa langsung dieksekusi untuk bisa mendukung program-program cash for work," kata Jokowi. Mendes PDT, Eko Putro Sandjojo memberikan sambutan saat menghadiri acara Penggalangan dana di Jakarta, Selasa (12/9). Acara tersebut bentuk simpatik terhadap kekerasan yang melanda etnis Rohingnya di Myanmar. (Liputan6.com/Johan Tallo) Sebelumnya, Pemerintah akan mengubah formulasi penyaluran dana desa pada 2018. Perubahan formulasi ini sebagai langkah antisipasi dini terhadap indikasi adanya pelambatan ekonomi di tengah masyarakat. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menjelaskan, jika sebelumnya faktor pemerataan sangat dominan sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa, kini faktor tersebut sedikit berkurang. "Kami pada tahun depan akan mempertimbangkan angka kemiskinan desa,” ujar dia pada acara diseminasi dana desa "Optimalisasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa" di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, seperti ditulis Minggu 17 Desember 2017. Eko mengatakan, aspek pemerataan, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, hingga aspek status desa menjadi pertimbangan pemerintah dalam distribusi dana desa. Menurutnya, persentase 90 persen aspek pemerataan menjadi faktor pertimbangan utama dalam mendistribusikan dana desa akan diturunkan. “Tahun ini persentase aspek pemerataan diturunkan di angka 77 persen, sedangkan pertimbangan angka kemiskinan desa ditingkatkan. Bisa saja nanti di desa angka kemiskinannya relatif tinggi mendapatkan alokasi dana desa lebih besar dari pada desa yang angka kemiskinannya relatif rendah,” ujarnya Selain formulasi distribusi, pemerintah tengah giat mengintensifkan program padat karya dari dana desa mulai 2018 mencapai 30 persen. Jika ada Rp 60 triliun alokasi dana desa, maka Rp 18 triliun di antaranya digunakan untuk membiayai program padat karya. "Dana sebesar itu diproyeksikan akan menciptakan 6,6 juta tenaga kerja,” ujarnya. Menteri Eko berharap agar perubahan pengelolaan dana desa tersebut dapat menjaga daya beli di kalangan warga desa. Menurutnya, seiring penurunan harga komoditas dunia berpengaruh di kalangan warga desa. Hanya saja dampak pelambatan ekonomi dunia ini, di Indonesia dapat diantisipasi dengan baik dengan tidak adanya peningkatan angka kemiskinan di perdesaan. “Bahkan berdasarkan survei BPS angka kemiskinan di kawasan perdesaan mengalami penurunan walaupun angkanya relatif kecil,” katanya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Playground Alun-alun Malang Sudah Rusak, Padahal Baru Direvitalisasi Rp5 Miliar

Rabu, 06 Mei 2026 11:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Baru-baru ini, progres revitalisasi playground di Alun-alun Merdeka Malang mendadak jadi sorotan dan menuai kritik netizen hingga…

Resmi Pimpin DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Rabu, 06 Mei 2026 11:48 WIB

Surabaya Pagi – Kekosongan Ketua DPRD Kota Surabaya akhirnya terisi. Tongkat estafet kepemimpinan DPRD Kota Surabaya resmi berganti. Yang sebelumnya dijabat a…

Cegah Kemarau Panjang, Pemkab Probolinggo Dukung Pengairan di Sektor Pertanian

Rabu, 06 Mei 2026 11:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Mengantisipasi peralihan musim kemarau panjang dan ekstrem, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berkomitmen…

Gandeng Inspektorat dan DPRD, Dinas Dikpora Magetan Tegas Awasi SPMB 2026

Rabu, 06 Mei 2026 11:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Guna mengawasi tahapan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan aturan…

Dipicu Kenaikan Harga Ayam Ras, Kota Madiun Alami Deflasi per April 2026 Sebesar 0,02 Persen

Rabu, 06 Mei 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur mencatat daerah itu mengalami deflasi secara bulanan pada April…

Percepatan Pembangunan, Pemkab Situbondo Perkuat Sinergi dengan Sektor Swasta

Rabu, 06 Mei 2026 11:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate cocial responsibility/CSR), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo,…