Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Dianggap Tidak Ra

Ramai-ramai Elemen Masyarakat Tolak Kenaikan Pajak BB

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Penolakan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lamongan terus terjadi. Kali ini datang dari kelompok elemen masyarakat dan mahasiswa gabungan dari PMII, HMI dan GMNI serta sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Relawan Anti Korupsi, Clean Govermen dan Lentara. Massa gabungan ini, Selasa (10/4) siang melakukan aksi demo, menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena sangat membebani masyarakat, apalagi naiknya sampai 200 persen yang dianggap tidak rasional, dan membebani masyarakat. Aksi massa ini diawali longmarch dari Alun-alun Kota Lamongan. Kemudian melakukan orasi secara bergantian di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan di Jalan Lamong Rejo setempat. “Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini mencapai 200 persen. Ini sangat memberatkan warga, terutama warga kurang mampu. Maka harus ditolak,” kata salah seorang orator, Benu, dihadapan petugas dan pendemo lainya di depan pintu Gerbang Kantor Badan Pendapatan Daerah setempat. Sementara menurut koordinator aksi Mirul Bahi Al Haidar menyebutkan, kalau aksi gabungan ini mendesak agar dilakukan pembatalan ketetapan dan penarikan Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah beredar di tengah masyarakat.“Tuntutan lainya adalah Peninjauan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah ditetapkan oleh Bupati serta transparansi penggunaan anggaran dalam program penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ungkapnya. Mendengar tuntutan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lamongan , Herry Pranoto, saat menemui perwakilan pendemo menjelaskan penetapan PBB berdasarkan survey di lapangan, dan tidak asal menaikan. “Kita telah melakukan pendataan survey di lapangan menemukan banyak bangunan yang saat ini sudah berubah dari bentuk wujud aslinya. Hal ini yang menjadi pijakan PBB menjadi naik,” terangnya. Dan, lanjutnya, kalau ada masyarakat yang keberatan dengan besaran nilai pembayaran PBB tersebut, maka dapat mengajukan keberatan ke pihak desa secara kolektif dan disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah. “Selanjutnya akan diperiksa ulang untuk dibetulkan,” jelasnya. Usai melakukan aksi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Lamongan, massa aksi tersebut kemudian melanjutkan longmarchnya menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan di Jalan Basuki Rahmad. Dihadapan Wakil Ketua DPRD Lamongan, Saim dan Ketua Komisi B, pendemo juga menyampaikan tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri menjelaskan pada pendemo, salah satu solusi terhadap persoalaan kenaikan PBB tersebut, pihaknya akan memanggil Badan Pendapatan Daerah untuk memintai keterangan. “Kita akan memanggil dan minta keterangan Badan Pendapatan Daerah. Kalau memang ada permasalahan yang timbul dan menjadi gejolak di masyarakat ya harus dilakukan evaluasi,” pungkasnya. jir
Tag :

Berita Terbaru

Momentum Panen Raya: Penyaluran Banpang di Tulungagung Terkendala, Baru Capai 30 Persen

Momentum Panen Raya: Penyaluran Banpang di Tulungagung Terkendala, Baru Capai 30 Persen

Minggu, 26 Apr 2026 10:57 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dipicu momentum panen raya yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Tulungagung…

Diduga Tersengat Listrik, Pekerja di Kebonsari Madiun Tewas Saat Perbaiki Instalasi

Diduga Tersengat Listrik, Pekerja di Kebonsari Madiun Tewas Saat Perbaiki Instalasi

Sabtu, 25 Apr 2026 21:51 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 21:51 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Seorang pekerja bernama Wawan Frenki Cahyono (50), warga Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, meninggal dunia didu…

Gubernur Khofifah: Hari Otonomi Daerah 2026 Momentum Perkuat Sinergi Wujudkan Asta Cita

Gubernur Khofifah: Hari Otonomi Daerah 2026 Momentum Perkuat Sinergi Wujudkan Asta Cita

Sabtu, 25 Apr 2026 16:22 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 16:22 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 harus dimaknai sebagai m…

Adanya laporan keracunan makanan, Pemkot Kediri lakukan Investigasi

Adanya laporan keracunan makanan, Pemkot Kediri lakukan Investigasi

Sabtu, 25 Apr 2026 13:00 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 13:00 WIB

SURABAYAPAGI-KEDIRI :  Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur melakukan investigasi terkait dengan laporan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di …

"The Future of Influence" diluncurkan Vero and Magnifique

"The Future of Influence" diluncurkan Vero and Magnifique

Sabtu, 25 Apr 2026 12:50 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 12:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA :  Vero, salah satu agensi komunikasi independen terkemuka di Asia Tenggara, bersama Magnifique, agensi 360 communications di Indonesia, …

KAI Daop 7 Madiun Rutin Lakukan Pengecekan Sarana dan Prasarana dengan Lori Dresin

KAI Daop 7 Madiun Rutin Lakukan Pengecekan Sarana dan Prasarana dengan Lori Dresin

Sabtu, 25 Apr 2026 10:06 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 10:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar -  Daop 7 Madiun melaksanakan kegiatan Tilik Lintas melalui perjalanan lori dresin pada petak jalan antara Stasiun Kertosono hingga …