Koordinasi Dengan BPN

Rabu, 31 Okt 2018 19:29 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Masih banyaknya sengketa tanah di Jawa Timur, dijawab oleh para penegak hukum dengan pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah. Dan, anggotanya dari pihak kepolisian dan dari Badan Pertanahan Nasional. Terkait gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang melayangkan 120 laporan terkait kasus tanah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera menjelaskan, jika bukti kepemilikan ada pasti akan diproses." Pasti akan kita proses,"tegasnya. Lebih lanjut, Barung didampingi Kasubdit Hardabangta AKBP Ruru Wicaksono, nnti akan kita koordinasikan dengan BPN, bila ada laporan terkait mafia tanah, karena Satgas Mafia Tanah anggotanya kan dari Kepolisian dan BPN. Kita ketahui, Kepolisian Daerah Jawa Timur menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur guna memberantas mafia tanah di wilayah tersebut melalui penandatanganan sebuah nota kesepahaman (MoU) di Surabaya, Selasa. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan usai penandatanganan MoU mengatakan adanya kerja sama ini membuat pihaknya lebih mudah dalam menyelesaikan penanganan kasus tanah di Jatim. "Di Jatim kasus tanah cukup rumit dan banyak, mafia tanah juga banyak. Dengan adanya kerja sama dengan BPN ini ke depan jajaran Polres bisa menyelesaikan masalah-masalah tanah yang ada di Jatim," kata Luki. Jendral bintang dua ini menegaskan penanganan masalah tanah menjadi prioritas bagi Polda Jatim karena menjadi perhatian dan program dari Presiden Joko Widodo. "Kasus paling banyak dobel sertifiikat. Ini masih di pilah-pilah antara BPN dengan penyidik Polda Jatim. Nanti kami melakukan evaluasi. Insya Allah dengan Mou ini kita lebih mudah lagi untuk penyelesaian kasus ke depan," ucapnya. Pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil BPN Jatim Herry Santoso menyatakan setelah penandatanganan ini BPN dan polda akan menindak siapa saja yang selama ini mempermainkan kasus tanah di Jatim. "Kita akan klasifikasikan bersama Polda, mana yang masuk klasifikasi mafia, artinya bukan pemiliknya tidak menguasai fisik tapi menganggap itu tanahnya, menggunakan peran orang lain dan data yang tidak valid. Kami dan Polda menindaklanjuti setelah ada petunjuk teknis," ujarnya. Dikatakan Herry, kasus tanah di Jatim didominasi kasus yang mengatasnamakan perusahaan, individu atau tidak memiliki berkas asli tapi mengaku-ngaku. "Ada beberapa target yang akan ditindaklanjuti Kanwil BPN Jatim dengan Polda Jatim salah satunya mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki Polri. Dengan kerja sama ini kami optimis penanganannya jauh lebih baik," ucapnya. nt

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tim Terpadu Pertambangan Panggil Pengusaha Tambang, Beri Peringatan Tegas Soal Aktivitas Ilegal

Rabu, 06 Mei 2026 20:02 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Mojokerto memanggil puluhan pemilik galian C tak b…

Khofifah Apresiasi Lonjakan Kinerja Bank Jatim, Optimistis Jadi Katalis Ekonomi Jawa Timur

Rabu, 06 Mei 2026 19:35 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja Bank Jatim sepanjang Tahun Buku 2025 yang dinilai tumbuh impresif d…

Delapan Kader PKB Berpeluang Duduki Kursi Ketua DPRD Magetan

Rabu, 06 Mei 2026 19:20 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Magetan – Peluang menjadi Ketua DPRD Magetan terbuka lebar bagi seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini duduk sebagai anggota l…

‎Dalami Kasus Korupsi Maidi, KPK Panggil 10 Saksi ‎

Rabu, 06 Mei 2026 19:18 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun Nonaktif, Maidi, dengan memanggil 10 …

Kinerja 2025 Moncer, Dividen Tunai BSI Melonjak 44 Persen

Rabu, 06 Mei 2026 18:39 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menetapkan sebesar 20 persen dari total laba bersih…

Fraksi Gerindra Optimis Deviden Bank Jatim Bisa Naik 70%

Rabu, 06 Mei 2026 18:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong penguatan tata kelola dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) t…