Prabowo Ungkap Banyak Impor Beras, padahal Surplus

Jokowi Buka Aset Prabowo, Capres 02 Balik Serang

Senin, 18 Feb 2019 08:43 WIB

Tim Wartawan, Surabaya Pagi. Debat capres 2019 kedua semalam (17/2/2019), meski adem ayem, masih ada sentakan-sentakan yang mengejutkan. Terkait urusan Agraria, Capres Jokowi buka rahasia ke publik bahwa Prabowo, punya lahan 220 ribu hekatre di Kaltim dan 120 ribu hektare di Aceh. Mendengar penjelasan Jokowi, Capres nomor 02 menundukan wajah. Tapi tak lama saat diberi kesempatan berargumentasi masalah lingkungan hidup, capres Prabowo mengkritik policy pemerintahan Jokowi yang mencampur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Menteri ini dijabat politisi Partai NasDem, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc . “Kalau saya dipilih, saya akan pisahkan kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, sehingga tak tegas dalam Penegakan Pencemaran Lingkungan,“ kata Prabowo, sambil menegaskan bila dua bidang ini dipisah, satu kuncinya adalah menindak perusahaan penyebar limbah tanpa kongkalikong dengan perusahaan itu. "Saya akan menegakkan hukum dengan setegas-tegasnya," kata Prabowo dalam sesi debat kedua mengenai lingkungan hidup, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam. Prabowo menyebut ada perusahaan-perusahaan yang nyata-nyata mencemarkan lingkungan namun tidak pernah tersentuh aparat. "Perusahaan tidak mau bayar pajak, patgulipat dengan pejabat sehingga sering lolos dari kewajiban-kewajiban," tutur Prabowo. Bila ia diberi mandat untuk memimpin pemerintahan, saya akan menjalankan pemerintahan yang bersih. Tidak akan kongkalikong. Lahan Prabowo Luas "Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," sentil Jokowi. Capres nomor urut 01 ini menambahkan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan dan lingkungan hidup sudah dilakukan dalam pemerintahannya dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak terjadi lagi dalam tiga tahun terakhir.? "Kenapa dalam tiga tahun kita bisa mengatasi kebakaran hutan lahan gambut, salah satunya karena pengakkan hukum yang tegas kepada siapapun. Sudah ada 11, supaya dicatat sudah ada (sekitar) 11 yang diberikan sanksi denda sebesar Rp18,3 triliun," ungkap Jokowi. Jokowi Diserang Impor Sementara itu, dalam debat inspiratif, Prabowo Subianto menyerang Jokowi dengan permasalahan impor. "Bapak Joko Widodo waktu begitu menjabat sebagai presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tidak akan impor komoditas-komoditas pangan, ternyata dalam 4 tahun bapak memimpin bapak banyak sekali impor komoditas-komoditas pangan," ungkap Prabowo. Menjawab Prabowo, Jokowi kembali mengingatkan soal besarnya hasil produksi jagung. Di awal debat, Jokowi juga sudah membanggakan keberhasilan hasil petani jagung. "Di tahun 2014 kita mengimpor jagung 3,7 juta ton. 2018 kita hanya impor 180 ribu ton. Artinya petani jagung kita telah produksi 3,3 juta ton. Sehingga impor kita sangat berkurang. Tidak mungkin bisa seperti membalikkan tangan, dalam sehari dua hari, setahun dua tahun. Perlu waktu panjang," ujar Jokowi. Kemudian Jokowi berbicara soal produksi beras. Menurutnya, sejak 2014 hingga saat ini impor beras di Indonesia turun. "Di 1984 kita memang swasembada, saat itu produksi beras 21 juta ton per tahun. 2018 produksi kita 33 juta ton. Konsumsi kita 29 koma. Artinya ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton. 2,8 juta ton," jelas Jokowi. Kemudian, Prabowo mencontohkan impor beras. Menurutnya, impor yang dilakukan oleh pemerintahan tidak tepat. Padahal pemerintah menyebut terjadi surplus pada produksinya. "Itu yang jadi masalah, kalau kita sudah benar kelebihan 3 juta ton kenapa kita harus impor. Apakah tidak lebih baik devisa dihemat dan digulirkan buka lahan baru untuk benih, pupuk ke petani, ini falsafahnya beda," ungkapnya. Dia menyebutkan ekonomi adalah harus untuk rakyat jangan rakyat untuk ekonomi. "Pasal 33 bagi kami adalah suatu pengaman dan ini suatu pengaman petani untuk minta harga yang baik. Mereka minta jangan impor pada saat panen," kata dia. Prabowo juga menyebut Jokowi tidak mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan yang mengubah keputusan Menteri terkait izin impor beras. "Saya kira Menteri perdagangan bapak tidak melaporkan ke bapak dia mengubah Keputusan Menteri, kalau dulu kan tidak boleh impor sebelum panen dan tidak boleh impor 2 bulan setelah panen. Ini tolong bapak cek ini menjadi masalah yang dikeluhkan petani. Menurut saya ini harus berdiri di atas kaki sendiri," ungkap Prabowo. Klarifikasi Prabowo Atas sentilan Jokowi, soal lahannya di Kaltim dan Aceh, ternyata pada penutupan debat, Prabowo baru menjawab. “Saya akui, memang tanah itu saya kuasai, daripada pihak asing. Nanti kalau negara membutuhkan, tanah itu akan saya serahkan. Karena itu memang tanah negara,” jelas capres Prabowo. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

PKB Magetan di Pusaran Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir

Selasa, 05 Mei 2026 19:53 WIB

SURABAYA PAGI, Magetan- ‎Respon publik cukup beragam pasca penetapan Ketua DPRD Magetan periode 2024-2029 Suratno, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi …

Peringati Hari Bumi, PLN UIT JBM Tanam Pohon dan Perkuat Program GI Andal di Jatigedong

Selasa, 05 Mei 2026 19:52 WIB

SurabayaPagi, Jombang – Dalam rangka memperingati Hari Bumi, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) menggelar aksi penanaman pohon di l…

Luncurkan SUV Listrik MGS5 EV, MG Bidik Pasar Kendaraan Keluarga dan Percepatan Elektrifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 19:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Produsen otomotif MG Motor Indonesia memperkenalkan kendaraan listrik terbarunya, MGS5 EV, di Surabaya, Jawa Timur. Peluncuran ini m…

Bupati Gresik Tekankan Integritas Pengadaan BLUD, Kepala Puskesmas Diminta Tak Bertindak Sepihak

Selasa, 05 Mei 2026 19:31 WIB

SURABAYApAGI.com, Gresik – Fandi Akhmad Yani menegaskan pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas dalam lingkungan B…

Sidang Korupsi Ponorogo Ungkap Miliaran Rupiah Mengalir Ke 6 Parpol Untuk Mahar Politik

Selasa, 05 Mei 2026 19:08 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Tabir dugaan praktik mahar politik untuk mendapatkan dukungan partai dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo…

Hearing di Komisi C DPRD Surabaya, Proyek Pembangunan PT Wulandaya Capai Kesepakatan dengan Warga

Selasa, 05 Mei 2026 17:45 WIB

Surabaya Pagi - Polemik yang ada di Jalan Basuki Rahmat Nomor 165-167 tersebut menimbulkan adanya pro kontra di tengah-tengah warga. Akhirnya menemukan titik…