Bahas RPJMD, Pansus Libatkan Pakar & Masyarakat

Selasa, 26 Mar 2019 10:49 WIB

SURABAYAPAGI.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024 tidak mau tergesa-gesa menyelesaikan Raperda untuk masa depan Jawa Timur ini. Pansus masih akan melaluinya dengan beberapa tahapan proses, termasuk melibatkan sejumlah pakar dan masyarakat umum dalam pembahasannya nanti. "Kami masih menunggu balasan draft yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sembari menunggu rencana pembahasan bersama pakar, masyarakat umum, dan tokoh agama saat ini tengah disusun,” ujar Ketua Pansus RPJMD 2019 - 2024, Achmad Hadinuddin ditemui di ruang Fraksi Gerindra Jatim, Senin (25/3/2019). Hadinuddin mengungkapkan, saat ini draft RPJMD tengah dibahas di Kemendagri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur masih menunggu sebelum membahasnya menjadi peraturan daerah. "Tapi prinsipnya kami ingin mengubah paradigma RPJMD 2019-2024, menjadi lebih baik dari RPJMD sebelumnya," ungkap Hadinuddin. Ia menargetkan pada pembahasan RPJMD kali ini tidak terfokus di dua lembaga, legislatif dan eksekutif saja. Melainkan juga bersama dengan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pondasi landasan pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan harus digarap dengan mendengar masukan masyarakat. "Sehingga yang dibahas betul-betul urgent untuk Jawa Timur ke depan, tidak cuma soal kemiskinan, tapi juga soal pendidikan, kesehatan, pengangguran, investasi dan pembangunan," paparnya. Pansus berencana melibatkan akademisi, pelaku ekonomi hingga ulama dalam pambahasannya. "Kita butuh masukan. Kami butuh ide dan gagasan, kami juga ingin mencari data dan fakta lapangan yang lebih otentik. Harapannya pansus ini kami jadikan sebagai konsep dialektika publik,"harapnya. Hadinuddin bakal membawa poin RPJMD yang telah disusun ke kampus-kampus untuk membahasnya bersama pakar. Menurutnya, koreksi para ahli ini sangat penting. Kajian yang telah dilakukan dapat menjadi masukan bagi DPRD Jawa Timur dalam proses penyusunannya. Selain itu, pihaknya akan melibatkan tokoh pesantren. Terutama menengah ke bawah yang selama ini melihat kondisi pesantren dan lembaga pendidikannya kesulitan berkembang. Hadinuddin menilai, pesantren menengah ke bawah ini tidak memiliki akses langsung ke pemerintah. Sehingga mereka kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah. Padahal perannya dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat sangat dibutuhkan. "Kita juga perlu input data dari pelaku ekonomi baik UKM dan skala makro, serta masukan pemerhati lingkungan, karena kondisinya semakin lama semakin kompleks,” kata Hadinuddin Politisi asal Dapil Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Maka itu pihaknya berharap, dengan melakukan kajian bersama para pihak didapatkan poin yang bisa mengena langsung kepada masyarakat. Mulai masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, perbaikan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan khususnya swasta, hingga pengelolaan lingkungan dan transportasi. "Semua itu bisa berjalan asalkan nanti postur anggaran dibuat sesuai dengan target capaian kerja yang sudah disusun gubernur," pungkasnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…