Data Ekspor Minerba, BPK Temukan Keanehan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan keanehan data ekspor mineral dan batu bara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Anggota IV BP Rizal Djalil mengatakan keanehan tersebut terlihat dari data ekspor mineral dan batu bara Indonesia ke empat negara yakni, India, Korea Selatan, Jepang dan China. Ekspor tersebut, ternyata berbeda dengan data impor mineral dan batu bara yang dimiliki empat negara tersebut dari Indonesia. Ambil contoh untuk ekspor mineral dan batu bara Indonesia ke India. Pada 2017-2018 kemarin total ekspor mineral dan batu bara Indonesia ke India mencapai 174,6 juta ton. Tapi data jumlah impor dari India atas impor mineral dan batu bara asal Indonesia pada saat bersamaan justru mencapai 197,3 juta ton. Artinya ada selisih kekurangan tonase ekspor mineral dan batu bara yang dicatat oleh pihak Indonesia sebesar 22,7 juta ton. Untuk Korea Selatan, dari sisi Indonesia tercatat pada periode 2017-2018 ekspor mineral dan batu bara tercatat 62,1 juta ton. Tapi dari Korea Selatan, impor yang tercatat mencapai 78,7 juta ton, atau 16,6 juta ton lebih tinggi dibanding yang dicatat di Indonesia. Untuk Jepang, data ekspor mineral dan batu bara mencapai 53,1 juta ton. Tapi, dari sisi Jepang, impor mineral dan batu bara yang tercatat dari Indonesia mencapai 60,9 juta ton atau 7,8 juta ton lebih tinggi. Sementara itu untuk China, data Indonesia ekspor mineral dan batu bara ke Negeri Tirai Bambu tersebut mencapai 80,8 juta ton. Tapi dari sisi China, impor mineral dan batu bara yang tercatat hanya mencapai 72,9 juta ton atau lebih kecil 7,9 juta ton dibanding data Indonesia. "Ada dispute antara barang yang dikirim Indonesia dan penerima di mana, ekspor minerba kita itu terbesar ke India. Tapi di sana yang diterima lebih besar 22 juta ton," ujarnya, Senin (01/04). BPK kata Rizal meminta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki data tersebut. Caranya, pemerintah perlu segera memperbaiki koordinasi di internal mereka agar perbedaan data tersebut tidak terus berlangsung. "Mungkin harus koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bea Cuka dan Kementerian ESDM, karena ini menyangkut penerimaan negara yang cukup besar," katanya. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Bambang Gatot mengakui perbedaan data tersebut. "Kami sedang kerja sama dengan BPS, Bea dan Cukai serta Kementerian perdagangan untuk membuat satu indikator data ekspor dan impor tersebut," katanya.
Tag :

Berita Terbaru

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…

Menkes "Angkat Tangan" Soal Mutasi Ketua Umum IDAI

Menkes "Angkat Tangan" Soal Mutasi Ketua Umum IDAI

Rabu, 25 Feb 2026 19:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:32 WIB

Konsultan Senior Jantung Anak Merasa Keputusan Mutasinya Dilandasi 'abuse of power'      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) me…