Manfaatkan Riset Perguruan Tinggi untuk Berkembang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com – Surabaya, tak memiliki dana khusus untuk perihal riset dalam pengembangan kawasan kotanya. Selama ini Pemkot Surabaya hanya mwngandalkan penelitian yang dilakukan oleh Perguruan tinggi. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya terbilang kecil, yakni hanya Rp9,5 triliun. Angkanya jauh dari anggaran ibu kota DKI Jakarta yang mencapai Rp80,9 triliun. "Dana kami kan kecil, kami tidak ada dana khusus riset. Dana (APBD) kami difokuskan untuk merealisasikan hal-hal untuk kebutuhan masyarakat secara langsung," ujar Risma, dilansir dari CNN Rabu (31/7). Risma mengatakan Pemkot biasanya akan mencari dan membaca dari penelitian yang sudah ada di sejumlah lembaga yang mengadakan riset, termasuk universitas di dalam negeri. Jika ia tertarik dan penasaran dengan hasil penelitian salah satu pihak, Risma akan meminta stafnya mengundang penanggungjawab dari penelitian itu untuk berdiskusi. "Misalnya saya ambil dari perguruan tinggi, atau saya lihat di majalah. Lalu saya ingin ketemu dengan peneliti ini minta tolong hubungkan," jelas Risma. Saat berdiskusi. Risma biasanya akan bertanya tentang segala hal yang membuatnya penasaran dengan hasil riset tersebut dan meminta pendapat penanggungjawab peneliti apakah bisa diterapkan di Surabaya. Nantinya, ia akan melakukan kolaborasi jika merasa cocok dengan sang peneliti. Risma mengaku tak selamanya ia menerima mentah-mentah hasil riset dari sejumlah pihak. Terkadang dia juga membawa isu tertentu untuk dijadikan bahan diskusi. "Saya juga kerja sama dengan seluruh perguruan tinggi," imbuh Risma. Dalam kerja sama itu, Risma menyebut akan menggelontorkan uang untuk kebutuhan riset dari kantong dana operasional yang biasanya diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap kepala daerah. Namun, ia tak menyebut secara rinci jumlah dana yang dikeluarkan dari dana operasional tersebut. "Jadi memang tidak ada dana khusus untuk riset tapi ada dana operasional kepala daerah, kalau butuh saya keluarkan dana operasional itu," jelasnya.
Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…