Kemendikbud Kaji Penghapusan UN, Nadiem Siapkan Konsep Belajar Baru

Jumat, 29 Nov 2019 09:43 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta –Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) tengah dikaji. Mendikbud Nadiem Makarim yang akrab disapa mas Menteri itu membenarkan kabar pengkajian soal penghapusan ujian nasional, namun dia belum merinci terkait rencana itu maupun pengganti dari ujian nasional itu kedepannya. "Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya," ujat Nadiem di Ballroom The Ritz Carlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019). Ia menuturkan, Kemendikbud tengah mengusung konsep merdeka belajar. Menurutnya konsep itu membebaskan sekolah untuk menciptakan kreativitas dan inovasi. Menurutnya, konsep Pendidikan saat ini sifatnya administrative, yang akhirnya guru hanya mengajarkan apa yang tertera di buku. Hal tersebut yang melatarbelakangi digagasnya konsep merdeka belajar. Namun, diakui Nadiem konsep tersebut tidak bisa rampung dalam 5 tahun saja. Akan tetapi setidaknya tugas Kemendikbud saat ini adalah mengganti konsep belajar tersebut. "Ini suatu konsep yang mungkin sangat berbeda dari yang sekarang, tetapi tidak mungkin akan tercapai dalam 5 tahun. Bisa tercapai mungkin 10-15 tahun. Tapi tugas selama lima tahun ke depan ini adalah paling tidak mengganti konsep," kata dia. Dilain pihak, wacana penghapusan UN mendapat respon positif dari Ikatan Guru Indonesia (IGI). Mereka menilai anggaran UN yang dinilai besar itu bisa dialihkan untuk hal lain seperti pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS) misalnya. "Jauh lebih bagus nggak ada ujian nasional, lebih bagus anggaran UN digunakan mengangkat guru. Bukan hanya honorer, guru kita kan kurang. Lebih dari 50 persen guru kita sekarang sudah honorer, bukan lagi PNS. Kalau kondisi seperti itu, kita tidak lagi lihat keberpihakan. Karena guru kan prasyarat pendidikan," kata Ketua IGI Muhammad Ramli kepada wartawan, Kamis (28/11/2019). Ramli mengatakan tujuan diadakannya UN juga saat ini tidak jelas. UN, menurut Ramli, juga sudah tidak bisa menjadi syarat menentukan standar kelulusan siswa karena tantangan pendidikan di tiap daerah berbeda. "Sekarang ujian nasional kita nggak tahu lagi fungsinya apa, kalau dijadikan standar kelulusan siswa, juga agak repot. Karena standar kan nasional mengukur kemampuan daerah dengan pendidik dan fasilitas yang tidak memadai. Nggak boleh kita menjadikan itu menjadi patokan, memang sebaiknya ya sudahlah jadikan itu kembali sekolah. Guru yang menentukan kelulusan siswa," jelasnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

SMP Negeri 1 Jabon Awali Tahun Ajaran Baru dengan Eco-Demo & Green Action 2026

Sabtu, 18 Jul 2026 10:13 WIB

SURABAYAPAGI, Sidoarjo – Memasuki awal tahun ajaran baru 2026, SMP Negeri 1 Jabon mengambil langkah progresif dengan menggelar kegiatan bertajuk "Eco-Demo & G…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …