Tak Sesuai Ketentuan, Bank Umun Berpotensi Turun Kelas

Kamis, 16 Jan 2020 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pada 2022 mendatang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan beleid soal batas minimum peningkatan modal bank umum menjadi Rp 3 triliun. OJK juga tengah menyiapkan sejumlah sanksi untuk bank yang tak dapat memenuhi ketentuan baru ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan sanksi paling berat bisa dikenakan berupa penurunan kelas bank, dari bank umum menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). “Kalau bank tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut ada konsekuensinya. Bisa diberikan beberapa konsekuensi: pembatasan kegiatan perbankan, hingga penurunan kelas jadi BPR,” kata Heru di Jakarta, Kamis (16/1). Kendati demikian, Heru mengtakan Otoritas bakal memberikan waktu bagi bank untuk memenuhi ketentuan modal tersebut secara bertahap. Dimulai tahun ini seiring terbitnya beleid terkait yang ditargetkan meluncur pada akhir Januari atau awal Februari hingga 2022 mendatang. Ketika beleid terbit, ketentuan modal minimum akan menjadi Rp 1 triliun, kemudian pada 2021 menjadi Rp 2 triliun, dan 2022 sebesar Rp 3 triliun. Sayangnya, Heru enggan merinci bagaimana beleid ini bakal berdampak terhadap klasifikasi bank umum kegiatan usaha (BUKU) industri perbankan nasional. “Kami tidak bicara soal ketentuan BUKU, pokoknya ketentuan modal inti minimum bank pada 2022 akan menjadi Rp 3 triliun,” lanjutnya. Padahal ketentuan ini tentu saja bakal mengubah klasifikasi BUKU, terutama BUKU 1 yang bermodal inti di bawah Rp 1 triliun, dan BUKU 2 dengan modal inti dari Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun. Dua kelas BUKU ini juga bakal paling kena dampak paling besar. BUKU 1 tentu mesti berjibaku meningkatkan modalnya. Pun BUKU 2 yang juga masih banyak yang modal intinya kurang dari Rp 1,5 triliun. “Kalau sudah waktunya namun belum bisa memenuhi ketentuan tersebut, bank tinggal pilih mau likuidasi, turun kelas jadi BPR, atau tetap beroperasi dengan kegiatan yang terbatas,” ungkap Heru. Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna Hengky Suryaputra telah menanggapi hal ini, ia mengatakan ketentuan ini sejatinya terlalu cepat. Sebab, perbankan butuh lebih banyak waktu untuk meningkatkan modalnya. “Jika benar diterapkan modal minimum menjadi Rp 3 triliun pada 2022 sepertinya agak terlalu cepat. Karena artinya bank mesti meningkatkan modal minimum lebih dari 15 kali lipat dibandingkan ketentuan saat ini,” ucapnya. Maklum, Bank Sampoerna yang kini bertengger jadi anggota BUKU 2 modal intinya per September 2019 lalu juga masih mini senilai Rp 1,59 triliun. Meski demikian, Hengky bilang jika kelak diimplementasikan perseroan pasti akan memenuhi ketentuan tersebut. Pemegang saham disebutnya juga berkomitmen untuk tambah modal perseroan. Sepanjang sembilan bulan pada 2019 lalu, pemegang saham perseroan juga telah tercatat menambah modal Rp 265 miliar. Ini juga yang bikin rasio kecukupan modal Bank Sampoerna per kuartal III-2019 tercatat cukup tebal sebesar 20,94%. “Selama lima tahun terakhir pemegang saham telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan modal bank sesuai kebutuhan dan mematuhi ketentuan yang ada,” sambungnya. Hal senada juga diungkapkan Direktur Utama PT Bank Maspion Tbk (BMAS) Herman Halim. Ia mengungkapkan, selain soal ekonomi yang belum stabil, ketentuan anyar ini sejatinya juga bakal jadi beban bagi bank kecil. “Saya kira OJK terlalu terburu-buru, menerbitkan ketentuan konsolidasi ini. Apalagi saat ini sejumlah ketentuan juga membuat bank mengeluarkan biaya tambahan, ini belum termasuk iuran rutin ke OJK,” terangnya. Apalagi bagi perseroan yang per September 2019 lalu modal intinya juga masih senilai Rp 1,16 triliun. Jika ketentuan penambahan modal tersebut jadi diberlakukan perseroan memang butuh tambahan modal yang tak sedikit. Meski demikian, Herman mengaku saat ini perseroan tengah menggelar uji tuntas guna menyiapkan aksi penambahan modal. Sayangnya, ia belum mau menyebutkan berapa target dana yang bisa dihimpun Bank Maspion.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

IBT GISTET 500 kV Waru Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, PLN Sokong Kelistrikan Jawa Timur

Sabtu, 11 Apr 2026 17:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) kembali mencatat kemajuan signifikan dalam p…

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …

Investasi Raksasa US$600 Juta di JIIPE Gresik, Industri Melamin Siap Dorong Ekonomi dan Efisiensi Energi

Jumat, 10 Apr 2026 13:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Arus investasi besar kembali mengalir ke sektor industri kimia nasional. Pembangunan pabrik melamin senilai sekitar US$600 juta di J…