Komnas HAM Protes Kejakgung

Minggu, 22 Mar 2020 21:07 WIB

Kejakgung sebelumnya telah mengenmbalikan berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai lantaran dinilai masih memiliki banyak kekurangan. SURABAYAPAGI.COM, Jakarta -Menanggapi perihal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyatakan protes kepada Kejaksaan Agung (Kejakgung). Pasalnya, berkas penyelidikan kasus paniai diketahui sifatnya rahasia, namun oleh kejakgung pengembalian berkas tersebut disampaikan ke public. "Surat itu baru kami terima Kamis siang dan sifatnya rahasia. Saya malah heran sudah sejak dua minggu lalu Kejakgung omong soal isi surat ke media. Suratnya kan rahasia, dan baru dikirim kemarin siang," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/3). Ahmad enggan menyampaikan isi petunjuk Surat Jaksa Agung tersebut ke publik. Itu karena surat tersebut bersifat rahasia. Pihaknya akan memberikan jawaban kepada Jaksa Agung paling lama 30 hari setelah surat itu diterima oleh Komnas HAM. "Iya (menjawab surat dalam 30 hari) dan protes karena isi surat sudah dibicarakan jauh-jauh hari oleh pihak Kejakgung padahal suratnya baru kami terima kemarin dan suratnya bersifat rahasia," katanya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang jelas soal penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Khusus untuk kasus Paniai, Komnas HAM mengingatkan Presiden akan janjinya yang ditunggu oleh rakyat Papua. "Khusus Paniai, kami ingin mengingatkan Presiden Jokowi, janji penyelesaian kasus Paniai pernah disampaikan dan hingga saat ini janji itu ditunggu rakyat Papua," jelas dia. Ahmad menjelaskan, arahan penuntasan kasus-kasus tersebut sudah dimulai melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Komnas HAM juga sudah berdiskusi dengan Menko Polhukan beberapa kali untuk membahas hal tersebut. Beberapa pekan lalu, pengembalian berkas penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai sudah diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono. Ia menyampaikan alasan pengembalian tersebut karena adanya kekurangan formil dan materiil. Pada Kamis (19/3), Kejakgung mengembalikan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM peristiwa Paniai, Papua pada tahun 2014 ke Komnas HAM. Kejakgung menilai hasil penyelidikan Komnas HAM belum memenuhi syarat untuk bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Adanya laporan keracunan makanan, Pemkot Kediri lakukan Investigasi

Sabtu, 25 Apr 2026 13:00 WIB

SURABAYAPAGI-KEDIRI : Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur melakukan investigasi terkait dengan laporan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di …

"The Future of Influence" diluncurkan Vero and Magnifique

Sabtu, 25 Apr 2026 12:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Vero, salah satu agensi komunikasi independen terkemuka di Asia Tenggara, bersama Magnifique, agensi 360 communications di Indonesia, …

KAI Daop 7 Madiun Rutin Lakukan Pengecekan Sarana dan Prasarana dengan Lori Dresin

Sabtu, 25 Apr 2026 10:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Daop 7 Madiun melaksanakan kegiatan Tilik Lintas melalui perjalanan lori dresin pada petak jalan antara Stasiun Kertosono hingga …

Mbak Wali Tindak Cepat Kasus Dugaan Keracunan MBG, 73 Siswa Terdampak Kini Membaik

Sabtu, 25 Apr 2026 10:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, - Pemerintah Kota Kediri bergerak cepat menindaklanjuti kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa usai mengonsumsi makanan dalam…

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…