SURABAYA PAGI, Surabaya - Hampir dua bulan penyaluran dana bantuan terdampak Covid-19 di Jatim ternyata tak tepat sasaran. Pasalnya, pemberian bantuan tersebut disesuaikan dengan data yang ternyata sudah kadaluarsa, atau bahkan tidak menyentuh korban terdampak Covid-19.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengatakan monitoring dari beberapa daerah di Jatim antara lain di kota dan kabupaten Pasuruan, kota dan kabupaten Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso ditemukan di banyak desa ada keluhan kalau masyarakat yang layak menerima bantuan dari pemerintah terdampak Covid-19 ternyata tak mendapat bantuan.
“Dari temuan ada 30 persen di daerah-daerah tersebut bantuan yang disalurkan tak tepat sasaran,” ungkap wanita yang akrab dipanggil HPL ini saat ditemui di Surabaya, Senin (8/6/2020).
Politisi asal PDIP ini mengatakan dari temuan di lapangan beberapa bantuan dari pemerintah tak tepat sasaran. Hari Putri Lestari lalu mencontohkan bantuan pemerintah terdampak Covid-19 berupa BLT (Bantuan langsung Tunai) Dana Desa (DD) yang setiap bulannya warga menerima Rp 600 ribu ternyata tak semua warga menerimanya.
“Ini diakui oleh masing-masing kepala desa yang saya temui di daerah-daerah tersebut. Ini temuan ada di Situbondo, Probolinggo dan Bondowoso,” lanjutnya.
Diungkapkan HPL, tak hanya bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari propinsi juga tak tepat sasaran. “Banyak warga yang kondisinya sangat miskin tapi tak mendapat bantuan. Ini sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Tak hanya bantuan saja, kata HPL juga menyebutkan masing-masing pemda di daerah-daerah tersebut juga kurang maksimal untuk melakukan sosialisasi terhadap bahayanya Covid-19.
“Banyak temuan dari kami di pasar-pasar masyarakat desa tak menggunakan masker. Warga juga tak mengerti bahayanya Covid-19. Mereka beranggapan Covid-19 hanyalah flu biasa. Ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah,” jelasnya.
Sedangkan untuk kesiapan rumah sakit daerah dalam menampung pasien Covid-19, Hari Puri Lestari mengapreasiasi kesiapan dari rumah sakit daerah.“Semua persiapan sudah disiapkan untuk merawat pasien Covid-19. Ini yang kami apresiasi kalau rumah sakit pada siap semua,” jelasnya.
Untuk penyelenggaraan Rapid test massal juga, kata Hari Putri Lestari, di daerah-daerah tersebut juga masih minim untuk menggelarnya. “Jadi saya melihat belum ada yang maksimal dalam penanganan covid-19 dan mencegah sebarannya,” jelasnya.
HPL juga mengkritik bantuan pemerintah yang masih menggunakan dasar dari hasil data BPS. “Data BPS sudah berlangsung empat tahun. Belum dirubah sama sekali yang terbaru. Pemerintah bisa menjadikan data BPS sebagai acuan untuk memberi bantuan tersebut. Ini merupakan temuan di lapangan,” jelasnya.
Temuan lain juga dibeber Nur Sucipto anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra. Saat turun ke dapil, ditemukan banyak orang meninggal dunia terdaftar menerima bantuan terdampak Covid-19.“Kelihatannya pemerintah kejar tayang untuk secepatnya memberikan bantuan. Bahkan data yang digunakan menggunakan data tahun 2015 dan 2016,” jelas politisi asal Partai Gerindra ini.
Pria asal Trenggalek ini lalu membeber temuan di desa Sumberdadi kabupaten Trenggalek.“Dari temuan tersebut banyak warga yang meninggal dunia masih terdaftar untuk menerima bantuan. Ini sangat tidak betul dan kami prihatin sekali,” jelasnya.
Pria yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini menambahkan, bantuan dari pemerintah untuk terdampak Covid-19 tak memperhatikan informasi dari bawah.
“Informasi yang akurat dari desa antara lain yang paling bawah dari RT laporan ke RW dan diteruskan ke lurah. Data yang diberikan lurah kepada camat dan ke bupati dan berlanjut ke Gubernur itu adalah data yang akurat. Data yang diajukan lurah ditolak pemerintah, karena mereka punya data sendiri. “Ini sangat disayangkan,” pungkasnya. Rko
Editor : Mariana Setiawati
