SURABAYAAGI.com, Jakarta - Banyaknya keluhan masyarakat cukup mengganggu telinga DPR sampai-sampai DPR mengadakan rapat dan mencecar Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Bahkan dalam rapat tersebut, salah satu anggota DPR meminta PLN berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa-bahasa sains yang rasional dan masuk akal.
"Saya mendapatkan keluhan banyak juga dari konstituen saya di Dapil Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Di Kota Bogor saja, Pak, pelanggan mengeluh karena mendapatkan tagihan yang melonjak," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PLN yang disiarkan secara langsung di situs web DPR RI, Rabu (17/6/2020).
Dia menilai komunikasi PLN harus diperbaiki kepada para pelanggannya. Masyarakat pun perlu diberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana.
Bahkan dirinya mengingatkan agar pihak PLN tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas di tengah situasi sekarang.
"Terkait komunikasi, Pak, masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, nggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang non-sains, Pak," ujarnya.
"Masyarakat lagi susah. Ini masalah serius, masa ditanggapi dengan bahasa-bahasa lelucon seperti itu. Nah, ini kami mohon perhatian Ibu-Bapak di PLN agar hal ini bisa diperbaiki," ujarnya.
Semementara itu di tempat berbeda, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memeriksa sistem di PT PLN (Persero) terkait banyaknya aduan masyarakat atas lonjakan tagihan listrik pada awal Juni ini.
Dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2020), Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan meminta data pelanggan yang dijadikan sampel dari sistem PLN.
Selain itu, kemenko Kemaritiman juga akan meminta BSSN untuk memeriksa sistem PLN untuk memastikan keamanan dan konsistensi sistem valuasi tagihan di PLN.
"Tim juga berencana untuk melakukan survei lapangan langsung ke rumah pelanggan yang melakukan pengaduan dan menjadi sampel," katanya sebagaimana dikutip dari Antara dalam rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM dan PLN secara daring, Rabu (17/6/2020).
Editor : Redaksi
