Rendahnya Serapan Anggaran 2019 Disorot Publik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kota Pasuruan, M. Amien.SP/DIR
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kota Pasuruan, M. Amien.SP/DIR

i

SURABAYA PAGI, Pasuruan - Rendahnya serapan anggaran pemerintah pada tahun anggaran 2019 lalu, menjadi sorotan publik. Masalahnya, pemerintah hanya mampu menyerap 74 �ri total anggaran belanja sebesar Rp 1,055 triliun.

Rendahnya serapan anggaran tersebut tentu saja ada penyebabnya. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kota Pasuruan, M. Amien, pada tahun anggaran 2019, SKPD (Satuan Kerja Perangkat  Daerah) masih diguncang trauma dan pobia (ketakutan berlebihan) akibat dari masalah hukum yang mendera Walikota Pasuruan saat itu, di bulan November 2018.

"Saat itu mental teman-teman kepala dinas drop, khawatir ada kasus lanjutan oleh KPK, " terang Amien,  Rabu (16/09/2020).

Oleh sebab itu, lanjut Amien, usulan rencana kerja anggaran di beberapa dinas hanya bersifat kegiatan rutin. Meski begitu, ada beberapa dinas yang mengusulkan pembangunan fisik berupa gedung perkantoran, yang sifatnya urgen.

Berikutnya, penyebab  rendahnya serapan anggaran adalah gagal lelang. Gagal lelang di sejumlah proyek pemerintah  disebabkan oleh persyaratan ketat lelang tebuka LPSE. Yaitu, layanan pengadaan barang dan jasa melelui sistem elektronik.

"Syarat mengikuti lelang melalui LPSE menurut aturan terkini, dirasa berat oleh rekanan. Antaralain , harus memliki peralatan berat sendiri, dan memliki tenaga ahli sesuai bidangnya. Hal itu akan dibuktikan saat verifikasi faktual. Akibatnya, banyak peserta lelang gagal, karena terganjal aturan tersebut, " jlentreh Amien.

Terpisah, Plt. WaliKota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengakui, selama dia menjadi pelaksana tugas walikota, pembangunan di Kota Pasuruan belum maksimal.

Menurutnya, sebagai plt. walikota, dirinya tidak bisa membuat kebijakan strategis. Kalaupun kebijakan itu harus dibuat, harus koordinasi dengan gubernur dan harus mendapat ijin dari menteri dalam negeri.

"Saya akui selama menjabat Plt. Wali Kota Pasuruan, pembangunan belum maksimal. Sebab, saya tidak bisa membuat kebijakan strategis. Selama satu tahun sepuluh bulan saya menjabat, di tahun 2020 wabah Covid-19 melanda Indonesia termasuk Kota Pasuruan. Semuanya terkonsentrasi pada Covid-19. Hingga APBD pun direalokasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Mestinya, di tahun 2020 ini anggaran sudah kami susun untuk memacu pembangunan tapi semuanya harus tertunda akibat Covid-19, "papar Teno saat silahturahmi dengan warga Purut Rejo, Rabu (16/09) malam. (dir)

Berita Terbaru

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…

Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu dan Ganja di Lumajang, Puluhan Gram Barang Bukti Disita

Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu dan Ganja di Lumajang, Puluhan Gram Barang Bukti Disita

Rabu, 18 Nov 2026 15:56 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis s…