Diduga Menyimpang, Penyaluran BPNT Desa Wedoroanom Dilaporkan ke Polisi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pengurus LSM Bakornas GMDM usai memasukkan laporan ke Polres Gresik. SP/ M. AIDID
Pengurus LSM Bakornas GMDM usai memasukkan laporan ke Polres Gresik. SP/ M. AIDID

i

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Gresik kembali disoal. Kali ini LSM Bakornas Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran BPNT yang terjadi di wilayah Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo ke Polres Gresik, Rabu (18/11/2020).

Dalam laporan ke polisi, GMDM menyebutkan adanya dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada penyaluran BPNT Desa Wedoroanom.

Diduga karut marutnya BPNT tidak hanya masalah komoditas yang diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tapi juga agen e-Warong yang menyalurkan BPNT diduga dengan sarat KKN.

Ada salah satu agen e-Warung yang digantung keberadaannya dan diganti dengan agen e-Warung baru yang lokasinya berada di rumah salah satu perangkat Desa Wedoroanom yang menjabat bendahara desa.

Penelusuran tim GMDM di masyarakat sekitar, praktik ini diduga juga melibatkan oknum karyawan marketing BNI Cabang Driyorejo.

Dari penelusuruan tim investigasi di lapangan, agen e-Warung baru itu berlokasi di kediaman wanita berinisial HM, selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan di Dusun Nanom RT 10/RW 04, Desa Wedoroanom. HM juga merupakan istri dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedoroanom, Supangat.
Tidak itu saja, HM juga merupakan putri dari Kamali, yang saat ini menjabat Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Wedoroanom.

“Dalam satu keluarga bisa menjadi perangkat desa, juga jadi Ketua BPD dan Anggota LKD yang ada di Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo, Aroma KKN sangat kuat, dan kami harap penegak hukum bisa mengusut ini,” kata Hariyono, Ketua Bakornas GMDM Kabupaten Gresik kepada awak media.

Menurut Hariyono, e-Warung di rumah HM itu baru didirikan. Sebelumnya, terdapat e-Warong yang dikelola oleh warga untuk melayani KPM. Dalam perjalanannya, e-Warung lama agen BPNT yang dikelola warga itu digantung. Mesin EDC dari BNI diminta dibawa ke BNI Cabang Driyorejo karena disebut rusak.

Hariyono menambahkan, pihak BNI yang menangani mesin EDC ini awalnya bernama A, petugas Branchless Banking (ABB) BNI cabang Driyorejo. Kemudian pria berinisial A diganti oleh pria inisial R. Lalu pihak BNI Cabang Driyorejo berdalih, program pemerintah (BPNT) yang dilayani e-Warung lama itu dihapus tanpa ada dasar. Padahal, e-Warung tersebut sudah diganti oleh e-Warung yang sekarang ada di rumah HM. Sedangkan mesin EDC dari BNI belum diserahkan kembali ke e-Warung yang lama.

“Ini semacam ada monopoli e-Warung dalam hal penyaluran BPNT, mengingat keuntungan dari setiap transaksinya cukup besar. Harus diusut tuntas,” kata Hariyono.

Masalah penyaluran BPNT di Desa Wedoroanom ini juga terkait dengan komoditas yang disalurkan oleh agen e-Warung. Kurang lebih 400 KPM melakukan pencairan lewat e-Warung yang ada di rumah HM.

Dari e-Warung itu, KPM harusnya menerima komoditas berupa beras merk B9 (10 kg), bawang merah (500 gram), buah apel (1 kg), telur ayam (1 kg), dan daging sapi (500 gram). Saat ditera ulang, dari komoditas tersebut banyak kekurangannya.

Seperti bawang merah, saat ditera ulang cuma seberat 498 gram, buah apel seharusnya 1 kg cuma berat 498 gram, teluar ayam 521 gram, dan daging sapi 441 gram. Jika ditotal, nilai keseluruhan antara Rp 165 ribu sampai Rp 175 ribu.

"KPM harus berbelanja di e-Warung yang ditunjuk itu,” ungkap Hariyono.
Dikonfirmasi temuan ini melalui sambungan seluler, Kepala Desa (Kades) Wedoroanom, Mas’ud hingga berita ini ditayangkan belum memberi jawaban. did

Berita Terbaru

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional melalui kunjungan kerja Dewan Komisaris ke …

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Surabayapagi.com-Sidoarjo : Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB 2026 di Sidoarjo sudah matang hampir mencapai 99%. Fokus …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …