Polrestabes Surabaya Belum Terapkan SIM Gratis

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana antrian di Satpas SIM Colombo Surabaya, Senin (4/1/2021) pagi. Terlihat padat dengan menerapkan protokol kesehatan. SP/Mahbub fikri
Suasana antrian di Satpas SIM Colombo Surabaya, Senin (4/1/2021) pagi. Terlihat padat dengan menerapkan protokol kesehatan. SP/Mahbub fikri

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bertepatan setelah libur panjang pergantian tahun 2021, Satpas SIM Colombo Polrestabes Surabaya, Senin (4/1/2021) dipadati oleh masyarakat Surabaya yang mengurus surat izin mengemudi. Bahkan, sejak Senin pagi, antusiasme pemohon SIM sudah memadati Satpas Colombo. Namun, sayangnya, sesuai janji Presiden Joko Widodo untuk SIM Gratis masih belum dinikmati oleh warga Surabaya.

Dari pantauan wartawan Surabaya Pagi, Senin (4/1/2021) di Satpas Colombo, para pemohon SIM kebanyakan mengurus pembuatan SIM baru. Untuk perpanjangan, tidak begitu banyak. Bahkan, beberapa yang ditemui Surabaya Pagi, juga tidak mengetahui rencana adanya SIM gratis dari pemerintah.

Seperti Haris (26), warga Kecamatan Bulak, mengatakan jika dirinya ingin mengurus pembuatan SIM, karena selama ini belum memilikinya. “Saya buat baru mas. Ini saya lakoni karena katanya mudah dan tak ribet. Memang faktanya gak ribet, wis gak ada calo lagi,” kata Haris.

Namun, Haris tak mengetahui bila akan ada SIM Gratis. “Wah, yang bener? Tapi tadi saya masih bayar. Mulai kapan SIM gratis, mas? Semoga aja yah bisa gratis terus,” lanjut Haris.

Tak hanya Haris, Sukron (28) warga Kupang Jaya juga menuturkan hal yang sama. Tidak ketersediaannya SIM membuat ia berulangkali harus berurusan dengan polisi. "Saya di sini mengurus SIM baru, kemarin baru ini abis kena tilang," kata Sukron, saat ditemui di halaman Satpas SIM Colombo, Senin (4/1/2021).

Antusiasme masyarakat tersebut bersamaan dengan kabar beredarnya pembuatan dan perpanjangan SIM yang akan digratiskan oleh pemerintah. Namun kabar ini tidak serta-merta terdengar oleh warga Surabaya.

"Ya, seneng mas kalau ada kabar begitu bisa hemat sedikit uang untuk kebutuhan keluarga," imbuh Sukron.

Namun, kabar beredarnya SIM gratis belum mencapai kata sepakat, pasalnya masyarakat yang mengurus pembuatan SIM di Satpas Colombo Polrestabes Surabaya masih membayar dengan harga normal.

"Ya normal mas, saya tidak pakai calo, seperti biasanya, tapi masih harus test. Kebetulan saya ngurus SIM C ini," ungkap Firda, warga asal Simo Surabaya.

Seperti diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo akan menggratiskan pembuatan serta perpanjangan SIM kepada tujuh kelompok masyarakat. Mereka terdiri dari 7 kelompok masyarakat yang bisa mendapatkan SIM secara cuma-cuma, yakni penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan.

Juga penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Peraturan ini tertuang dalam PP No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian RI.

PP itu memungkinkan masyarakat dapat menikmati 31 layanan publik yang diselenggarakan oleh Polri secara gratis.

Dalam PP yang diteken Presiden Jokowi pada 21 Desember 2020 kemarin, ada 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Ketentuan itu adalah penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sementara itu menanggapi PP No 76 Tahun 2020 tersebut, Kasatlantas Polrestabes Surabaya, Kompol Teddy Chandra mengaku saat ini belum bisa menjawab dengan pasti mengenai berlakunya PP tersebut.

"Belum mas, belum ada petunjuk pelaksanaan dari pusat. Kita tunggu dari Ditlantas Polda Jatim dan Mabes Polri. Ini bukan hanya menyangkut SIM tapi semua PNBP pada layanan Polri," katanya.

Sementara, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudho Wisnu Andhiko saat dikonfirmasi juga masih belum bisa menjelaskan kapan pelaksanaan PP Nomor 76 Tahun 2020 itu. “Belum ada teknis dari Mabes. Karena ini kebijakan pusat, nanti dari Korlantas Polri. Pastinya, nanti akan serentak secara nasional dan aka nada penjelasan dan pelaksanaan detail,” jelas Kombes Pol Trunoyudho, kepada Surabaya Pagi, Senin (4/1/2021). fm/nt/cr2/ana/rmc

Berita Terbaru

Gelar Recovery Air Bushing 500 kV di GISTET Paiton, PLN Perkuat Keandalan untuk Stakeholder Strategis

Gelar Recovery Air Bushing 500 kV di GISTET Paiton, PLN Perkuat Keandalan untuk Stakeholder Strategis

Sabtu, 11 Apr 2026 21:00 WIB

Sabtu, 11 Apr 2026 21:00 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo - PLN kembali menunjukkan respons cepat, sigap, dan terukur dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di Jawa Timur, khususnya pada…

IBT GISTET 500 kV Waru Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, PLN Sokong Kelistrikan Jawa Timur

IBT GISTET 500 kV Waru Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, PLN Sokong Kelistrikan Jawa Timur

Sabtu, 11 Apr 2026 17:29 WIB

Sabtu, 11 Apr 2026 17:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) kembali mencatat kemajuan signifikan dalam p…

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …